Membersamai Kaum Marjinal di Terminal Gubernur Suryo Gresik
Jarum jam menunjuk pada pukul 22.47 WIB. Namun, suasana di kawasan perkotaan Gresik masih cukup hidup. Lalu lalang kendaraan di jalanan juga masih cukup ramai. Demikian juga warung-warung kopi (warkop) di berbagai sudut kota nampak padat pelanggan untuk cangkrukan sambil nyruput kopi, minuman beraroma dan menghangatkan tubuh ini.
Kondisi tersebut tak terkecuali bagi kawasan yang terkesan kumuh di area Terminal Gubernur Suryo Gresik, yang setiap hari menjadi penghubung moda transportasi kota ini dan sejumlah daerah kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
Masih hidupnya kawasan terminal di Jalan Gubernur Suryo di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik kota itu, bukan karena banyaknya arus penumpang kendaraan umum, tetapi lebih pada gerak kehidupan puluhan keluarga yang tinggal di bedak-bedak bekas lapak atau kios yang sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka tinggal di bedak-bedak berukuran kira-kira 2,5 x 3 meter dengan cara menyewa Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bedak untuk masa sewa sebulan.
Para orang tua kelihatan duduk-duduk di depan bedak masing-masing, bergerombol beralas tikar yang kelihatan lusuh. Ada juga yang duduk di kursi atau bangku kayu. Sementara anak-anak nampak berlarian, sebagian asyik main game pada gadget atau HP (hand phone) dalam genggamannya. Sebagian lainnya main kejar-kejaran dan petak umpet.
Gema takbiran yang menandai berakhirnya puasa Ramadan 1446 H dan menyambut Hari Raya Idul Fitri cukup jelas terdengar dari corong-corong (pengeras suara) masjid dan musalah di sekitar terminal, pada Minggu, 30 Maret 2025. Ya, malam itu sebagian besar umat Muslim memang tengah larut menyambut hari kemenangan, dalam momentum lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dengan suasana suka cita, penuh kegembiraan.
Namun, suasana kegembiraan itu tidak berlaku bagi puluhan keluarga yang hidup di kompleks terminal Gubernur Suryo. Bagi mereka, hari raya atau hari biasa, tak ada bedanya. Mereka harus melaluinya apa adanya, dengan kegiatan rutin untuk bertahan hidup dengan aktivitas utama: ngamen dan ngemis. Ini berlaku bagi warga kompleks ini, tak peduli dewasa maupun anak-anak. Semuanya terlibat dalam rutinitas menggelindingnya roda kehidupan yang relatif konstan, tidak berubah, itu-itu saja.
Mereka tak terpengaruh dengan hiruk-pikuk warga kota yang mudik lebaran ke kampung halaman masing-masing dalam sepekan terakhir. Mereka juga tak larut dengan penyiapan baju baru bagi anak-anak, pun pula aneka kue lebaran yang terhidang di meja “ruang tamu”. Seperti puluhan tahun sebelumnya, mereka lalui malam lebaran tahun ini dengan suasana biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa.
“Kami di sini tak pernah mudik lebaran. Apa yang dibuat untuk sangu mudik? Ya, cukup di sini saja, dijalani apa adanya,” ujar Joko, salah satu tunawisma, yang telah 26 tahun tinggal di area Terminal Gubernur Suryo Gresik dengan tatapan mata yang datar yang diamini beberapa warga yang berada di dekatnya.
Pemilik nama lengkap Joko Pujo Mulyono (58 tahun) ini merupakan penghuni paling lama di kawasan ini. “Kesenioran” Joko membuatnya biasa dipanggil ‘Pakde’ oleh warga kompleks ini. Saking lamanya tinggal di sini, ia pun tak sendiri, tetapi bersama istri tercintanya, Sutinah, anak-anak dan cucu-cucunya.
Rutin Mengamen
Seperti yang lain, sehari-hari Joko yang asal Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur ini, mengayuh roda kehidupannya dengan mengamen. Ia kerap berpindah-pindah di antara lampu merah (traffic light) perempatan jalan, untuk menghindari incaran dan kejaran petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.
Pemkab Gresik, melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum secara tegas tidak memberikan ruang dan peluang kepada para penyandang tunasosial untuk “beroperasi” di ruang publik, seperti simpang empat jalan raya dan sejenisnya. Bahkan secara eksplisit dalam Perda itu disebutkan, bahwa yang termasuk kelompok tunasosial dimaksud, yakni para penyandang masalah kesejahteraan sosial itu di antaranya: gelandangan, pengemis, pengamen, juga tunasusila.
Kisah perjuangan Joko untuk bisa lolos dari kejaran petugas itu juga biasa dialami Anto dan Andik. Meski dengan pengalaman yang berbeda, dua pemuda ini juga kerap menjadi sasaran penertiban oleh petugas Satpol PP. Karena itu, dalam beberapa bulan terakhir, keduanya memilih ngamen ke daerah pinggiran yang bebas dari petugas, seperti di kawasan pasar di Kecamatan Dukun dan Bungah di kawasan Gresik Utara.
Ya, “musuh terbesar” para pengamen jalanan seperti Joko dan puluhan lainnya adalah petugas Satpol PP. Pemkab Gresik memang melarang aktivitas ngamen dan ngemis (meminta-minta) di tempat-tempat umum, seperti di traffic light. Karena itu, dalam menjalani ikhtiarnya mengais rezeki, Joko dan kawan-kawan mesti awas dan sigap untuk bisa lolos dari kejaran dan sergapan petugas Satpol PP.
“Sambil ngamen, mata ya harus awas melihat, daripada ketangkap. Karena itu, sekarang saya dan lainnya kalau ngamen tak membawa gitar, tapi cukup cocolele/ukulele (semacam gitar mini), biar kalau ada obrakan (razia petugas, Red) larinya bisa gampang,” ujar ayah enam anak dengan lima cucu ini.
Joko lalu bercerita, suatu ketika ia bersama beberapa pengamen lainnya keciduk petugas. Ia tak bisa lolos, karena sudah dikepung oleh sejumlah petugas dan akhirnya dibawa ke kantor Satpol PP. Bersama pengamen lainnya, ia pun menjalani sidang tipirng (tindak pidana ringan). Katanya, putusan sidang memang tidak membuatnya harus menjalani hukuman kurungan (penjara), cuma menjalani wajib lapor dua kali sepekan selama beberapa bulan.
Jerah dengan putusan sidang tipiring? Ternyata tidak! Joko dan kawan-kawan yang sehari-hari tinggal di bedak-bedak di area Terminal Gubernur Suryo itu masih saja menjalani rutinitas hidupnya dengan cara mengamen. Sebagian lainnya mengemis, terutama yang emak-emak dan anak-anak. Meski bukan pilihan hidupnya, itulah fakta dan peran kehidupan yang harus mereka lakoni.
Pendapatan mereka dari ikhtiar mengais rezeki di jalanan biasanya habis untuk kebutuhan makan sehari-hari dan ongkos untuk mandi dan buang air kecil, serta berak di ponten di pasar Gresik yang lokasinya berdampingan dengan terminal tempat mereka tinggal sehari-hari. Maklum, di bedak-bedak yang mereka tempati memang tak tersedia kamar mandi, juga tak ada WC untuk buang air besar (BAB).
Untuk keperluan mandi, mereka harus ke ponten umum dengan biaya Rp 4.000 untuk sekali mandi. Sementara untuk kencing, harus bayar Rp 2.000, dan BAB Rp 3.000. Sementara khusus untuk anak-anak yang masih usia balita, biasanya mereka beli air gledekan dengan harga Rp 2.000 per jerigen. Jika per gledek berisi delapan hingga sepuluh jerigen, berarti mereka harus menyiapkan uang Rp 16.000 hingga Rp 20.000. Mereka biasa memandikan anak-anak dengan menuangkan air dari jerigen ke bak-bak plastik di depan bedak-bedak mereka.
Sehari-hari, jika kondisi lagi sepi, tak jarang mereka juga meminjam uang lewat jasa “bank thithil“. Mereka berani menempuh cara ini, karena memang ada yang diharapkan untuk membayar kepada pemberi pinjaman, yakni dari hasil ngamen atau ngemis. Begitulah roda kehidupan menggelinding bersama nasib mereka sehari-hari.
*****
Kebijakan Setengah Hati
Masih menjamurnya kaum tunawisma dan gelandangan di kota Gresik, khususnya di kawasan Terminal Gubernur Suryo, di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik (kota) itu tak urung memantik keprihatinan para aktivis dan relawan sosial di kota santri dan kota industri ini. Negara, dalam hal ini Pemerinah Kabupaten (Pemkab) Gresik dinilai masih setengah hati dalam menangani mereka. Terbukti, mereka tinggal di kawasan kumuh tersebut, bukan satu-dua tahun, tetapi telah puluhan tahun dan nyaris tak tersentuh upaya perbaikan hidup.
“Memamg memprihatinkan. Saya melihat, Pemkab Gresik sepertinya tidak serius atau setengah hati dalam menangani problem sosial mereka yang sehari-hari tinggal di Kawasan Terminal Gubernur Suryo,” ungkap Founder Omah Dhuafa, Syaichu Busiri, yang sudah bertahun-tahun melakukan pendampingan terhadap orang-orang gelandangan yang notabene tunawisma dan terpinggirkan (marjinal) itu.
Syaichu yang juga anggota DPRD Gresik dari Fraksi PKB ini menilai, berdasarkan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun mendampingi dan “mengurus” mereka, problem sosial yang melilit para tunawisma itu cukup pelik dan kompleks. Apa yang mereka alami sebenarnya tidak semata-mata karena aspek himpitan ekonomi, sehingga menyebabkan mereka memilih jadi pengemis atau pengamen jalanan.
“Problem mereka cukup kompleks, tidak hanya urusan perut atau ekonomi, sehingga mereka memilih ngemis (meminta-minta) atau ngamen di lampu-lampu merah (traffic light) di perempatan-perempatan jalan. Ada problem sosial, juga masalah kultur yang mesti dibenahi secara tuntas. Kalau kita datang lalu memberikan bantuan sembako, itu tidak menyelesaikan masalah,” tandas Syaichu.
Sementara relawan sosial, Ali Sugiarto, yang selama ini juga melakukan pendampingan terhadap kaum marjinal tersebut, terutama anak-anak jalanan (anjal) –lewat Rumah Belajar Anjal–, meminta Pemkab Gresik bertindak tegas jika mau menyelesaikan penanganan problem mereka secara tuntas. Jangan cuma merasa risih, tambahnya, tapi lakukan langkah konkret dan terukur hasilnya.
Caranya, ia mengusulkan agar para penghuni area Terminal Gubernur Suryo itu ditempatkan di penampungan khusus dan dilakukan pembinaan secara intens. Yang anak-anak diberi akses pendidikan yang memadai sesuai dengan tingkatan atau jenjang pendidikan masing-masing, seperti Sekolah Rakyat yang difasilitasi Pemerintah Pusat lewat Kementerian Sosial. Sementara orang tuanya diberi pembinaan secara berkala dan terprogram, serta terukur. Jadi, yang “disekolahkan” bukan saja anak-anak, tapi juga orang tuanya.
“Dengan begitu, penanganannya bisa tuntas dan secara bertahap akan mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Untuk warga yang masih ber-KTP daerah asal, bukan warga Gresik, jika tidak mau ikut program pembinaan itu, pulangkan saja ke daerah asal masing-masing. Tapi kalau mau nurut, maka ikutkan dalam program pembinaan,” tegas Cak Ali, sapaan akrabnya.
Apa yang disampaikan Cak Ali dimaksudkan agar Gresik yang identik dengan kota santri ini tak menerima beban luberan limbah sosial dari banyaknya kaum tunasosial di berbagai wilayah kota, terutama di area Terminal Gubernur Suryo. Dengan demikian, kota Gresik benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya.
Merespon hal tersebut Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengakui, bahwa selama ini Pemkab memang belum maksimal dalam menangani kaum marjinal tersebut. Salah satu masalahnya adalah terkait aspek administrasi kependudukan, sebab sebagian besar mereka ternyata bukan ber-KTP Gresik. Mereka masih tercatat sebagai penduduk Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Lumajang, dan beberapa daerah lainnya. Dengan demikian, data mereka tidak masuk dalam database Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai penerima bantuan.
Namun, ia menampik jika Pemkab Gresik dinilai abai atau setengah hati dalam menangani problem sosial mereka. Ia membenarkan, belum jelasnya identitas kependudukan mereka (belum ber-KTP Gresik, Red) menjadi salah satu hambatan dalam memberikan layanan program UHC (Universal Health Care), yang memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada warga. Namun, Pemkab Gresik berkomitmen memberikan solusi lewat mitra kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial.
“Tunawisma tersebut sudah diawasi oleh Dinas Sosial. Oleh karena terkendala identitas, ada beberapa hal yang bisa diintervensi dan ada yang belum bisa, tapi tetap dibantu oleh Dinsos,” ujarnya.
Seperti ketika ada di antara mereka sakit, karena tidak bisa terkaver program UHC jika tidak ber-KTP Gresik, maka Dinsos juga bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti Dinsos provinsi Jatim, Lazisnu, Lazismu, Rumah Dhuafa, maupun pihak lain sebagai alternatif solusi.
Pemkab, katanya, terus berkomitmen mencarikan jalan keluar terbaik bagi warga pendatang (tunawisma) yang terkendala indentitas tersebut. Tidak dijelaskan apa bentuk konkret jalan keluar yang ia maksudkan. Namun, ia memastikan, bahwa Pemkab Gresik, lewat Dinas Sosial, akan terus mengawal mereka, sekaligus menuntaskan problem sosialnya.
*****
Malam kian larut. Sekitar pukul 23.50 WIB, gema takbiran masih terdengar bersaut-sahutan dari corong-corong masjid dan musalah. Kaum Muslim umumnya larut dalam kegembiraan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini, yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Namun, tidak demikian dengan para penghuni di area Terminal Gubernur Suryo Gresik ini.
“Allahu akbar … Allahu akbar … Allahu akbar. Laa ilaha ilallahu Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd….”.
Kaum marjinal (pinggiran) yang hidup di bedak-bedak sederhana nan kumuh di kawasan kota, yang masuk Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik ini menerima dan menjalani kehidupan dengan apa adanya. Di tengah kota Gresik yang dikenal dengan kota santri dan kota industri, mereka telah memilih jalan kehidupannya sendiri. Sunyi!
Malam menjelang Hari Raya Idul Fitri, mereka pun nyaris tak terusik oleh gemuruh gema takbir, tahlil, dan tahmid, dalam takbiran malam lebaran. Mereka seakan menikmati dan memilih sumeleh dengan kehidupannya sendiri dan takdir yang digariskan oleh Tuhan. (Suhartoko)
