SIDOARJO (RadarJatim.id) — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Sebagai bentuk tindakan nyata, Dinas Dikbud Sidoarjo telah melakukan kunjungan lapangan langsung ke wilayah Kec Taman, pada (19/6/2026) lalu.
Menurut Plt Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Dr. Netty Lastiningsih, M.Pd bahwa di Kecamatan Taman saat ini tercatat menempati peringkat pertama sebagai penyumbang angka ATS terbesar di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Tingginya angka ATS di wilayah ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan dinamika kependudukan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya membuat Kecamatan Taman menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak warga non-permanen, pekerja komuter, serta penduduk yang tinggal di rumah kos.
“Mobilitas orang tua yang tinggi ini berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka,” jelas Netty Lastiningsih, pada (23/6/2026) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Dikbud Sidoarjo menemui dua keluarga yang menghadapi permasalahan pendidikan anak.
Keluarga pertama, ditemukan seorang anak yang sudah putus sekolah sekitar 5 tahun karena kendala tertentu. Kami telah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan sekolah untuk memastikan anak tersebut kembali mengenyam pendidikan. “Mengingat usia dan masa putus sekolah yang cukup lama, anak ini diarahkan untuk melanjutkan masa depannya melalui pendidikan non-formal,” terang Bu Netty_sapaan akrabnya.
Sedangkan untuk keluarga kedua, ada seorang ibu tunggal (single parent) yang bekerja sebagai penjual cireng di sore hari, tinggal bersama 5 orang anaknya di sebuah kamar kos berukuran sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Tiga dari anaknya mengalami masalah sekolah.
Anak pertama sempat diputuskan tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Anak ketiga berhenti sekolah sejak kelas 3 SD, dan anak satunya lagi akan naik ke kelas 6 SD.
Melihat kondisi tersebut, kami langsung mengambil langkah cepat, yaitu anak pertama yang belum mendaftar SMP langsung diproses hari itu juga, agar dipastikan mendapat kuota di SMP Negeri terdekat.
“Kami juga menginstruksikan kepala sekolah terkait untuk mengalokasikan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah, melalui jalur dana Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) komponen siswa miskin, sehingga orang tua tidak perlu memikirkan biaya tersebut,” jelasnya.
Sedangkan, untuk anak yang masih di bangku sekolah swasta, kami juga telah memfasilitasi penyesuaian dana partisipasi masyarakat (SPP) agar sesuai kemampuan orang tua, serta meminta sekolah berkoordinasi dengan Baznas untuk bantuan lebih lanjut.
Secara umum, Dinas Dikbud Sidoarjo telah menyiapkan strategi internal jangka pendek dan panjang untuk menangani isu ATS ini. Selain berkoordinasi lintas dinas terkait, menyambut tahun ajaran baru ini pihaknya juga akan menggandeng jenjang SMP, khususnya SMP swasta untuk mematangkan program ‘Kelas Jauh.
Program Kelas Jauh ini dirancang khusus bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti sistem belajar reguler atau normal seperti siswa lainnya, karena kondisi tertentu. Melalui program ini, status mereka akan tetap tercatat resmi sebagai siswa di sekolah induk, sehingga hak mereka untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak serta bantuan dana BOS tetap terpenuhi.
“Langkah ini diharapkan menjadi bantalan yang kuat agar tidak ada lagi anak di Kabupaten Sidoarjo yang kehilangan hak belajarnya, karena keterbatasan ekonomi maupun lingkungan,” harap Netty Lastiningsih.(mad)
