BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi resmi memulai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Paripurna itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaparkan delapan prioritas pembangunan yang menjadi acuan utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, serta dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Ir. H. Mujiono, M.Si. Turut hadir jajaran kepala perangkat daerah, para camat, lurah, hingga anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam nota pengantarnya, Bupati Ipuk menegaskan bahwa rancangan KUA-PPAS 2027 disusun agar arah pembangunan daerah dapat berjalan lebih terfokus, efektif, dan memberikan dampak langsung yang nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi Pemkab dalam merespons berbagai dinamika ekonomi yang terus berkembang.
“Pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ipuk.
Ia menambahkan, penguatan kesejahteraan masyarakat bakal ditempuh melalui strategi konvergensi pembangunan antardaerah—mulai dari pemenuhan pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, percepatan penanganan kemiskinan, penurunan kesenjangan, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Di hadapan para anggota dewan, Ipuk turut memaparkan catatan positif pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sepanjang tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 5,65 persen.
Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pendorong utamanya meliputi sektor jasa lainnya (8,64%), akomodasi serta makan-minum (8,61%), transportasi dan pergudangan (8,40%), hingga industri pengolahan (7,36%).
Menatap Tahun Anggaran 2027, Pemkab Banyuwangi mematok target indikator makro yang optimis: Pertumbuhan Ekonomi: 5,41%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 75,87, Indeks Gini: 0,306, Tingkat Kemiskinan: Turun menjadi 5,77%, Indeks Reformasi Birokrasi: 97
Guna mencapai target tersebut, tema pembangunan Banyuwangi tahun 2027 ditetapkan: “Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat.”
Tema besar ini kemudian dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah:
– Peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.
– Reformasi perlindungan sosial yang adaptif.
-Transformasi ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan.
Penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
– Pembangunan infrastruktur yang inklusif.
Digitalisasi pelayanan publik.
– Pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana.
– Menjaga harmonisasi masyarakat serta kondusivitas wilayah.
“Melalui tema tersebut, kami berharap perekonomian daerah semakin kuat dan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terus meningkat dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel,” pungkas Ipuk.
Rangkaian acara diakhiri dengan penyerahan dokumen rancangan KUA-PPAS TA 2027 oleh Bupati Ipuk kepada pimpinan rapat untuk ditindaklanjuti dan dibahas bersama DPRD sebagai acuan penyusunan RAPBD Banyuwangi 2027.
