SURABAYA (RadarJatim.id) Komisi D DPRD Kota Surabaya melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Selasa (14/7/2026). Dalam pembahasan itu, anggota dewan menyoroti rendahnya capaian berbagai program strategis, mulai dari pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi fasilitas kesehatan, hingga pembiayaan BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy D. Mesakh, beserta jajaran itu juga membahas efektivitas belanja kesehatan serta arah kebijakan pelayanan publik pada 2026. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengapresiasi kinerja Dinkes secara umum. Meski dinilai masih ada sejumlah indikator yang mengalami penurunan signifikan dan perlu segera dievaluasi.
“Secara keseluruhan payment report-nya sudah bagus. Cuma saya menyoroti beberapa titik yang harus diperbaiki, terutama untuk kinerja di beberapa bagian,” ujar Michael, Rabu (15/7/2026).
Pihaknya menyoroti capaian pengadaan barang milik daerah yang terus menurun. Realisasi pada 2024 mencapai 62 persen, turun menjadi 37 persen pada 2025. Sementara hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 5 persen.
“Padahal sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2026. Ini kenapa? Apa yang perlu disupport? Kalau melihat angkanya, jangan-jangan sampai akhir tahun hanya 20 sampai 30 persen,” terangnya.
Michael juga menyoroti pengadaan alat kesehatan yang turun dari 96 persen pada 2024 menjadi 77 persen pada 2025, bahkan belum terealisasi pada 2026. Selain itu, ia mempertanyakan minimnya realisasi pengadaan obat dan bahan medis, rehabilitasi fasilitas kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia yang masih tercatat nol persen.
Di luar persoalan anggaran, Michael meminta Dinkes memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas. Menurutnya, meningkatnya tekanan ekonomi dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi memicu gangguan kesehatan mental di masyarakat.
“Sekarang masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, PHK meningkat. Banyak persoalan kejiwaan yang harus menjadi konsen puskesmas sehingga angka bunuh diri jangan sampai meningkat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy D. Mesakh, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi pengadaan alat kesehatan maupun sarana prasarana pada 2026 disebabkan proses pengadaan yang masih berlangsung.
“Kalau pengadaan alkes dan sarana prasarana, sekarang masih dalam proses pengadaan. Untuk penurunan dibanding tahun sebelumnya, kami sangat menyesuaikan kebutuhan. Ketika kebutuhannya berkurang, otomatis anggarannya juga menurun,” kata dr Billy.
Mengenai rehabilitasi fasilitas kesehatan, Billy mengatakan alokasi anggaran lebih difokuskan pada rehabilitasi puskesmas. Sementara itu, fasilitas lain seperti Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan fasilitas kesehatan tingkat pertama hanya memerlukan pemeliharaan terbatas.
“Untuk puskesmas anggarannya tetap besar. Yang 15 persen itu khusus untuk Labkesda dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama karena memang usulan pemeliharaannya tidak besar,” terangnya.
Pihaknya memastikan Surabaya bukan merupakan daerah endemis malaria. Kasus yang ditemukan selama ini umumnya merupakan kasus impor dari warga yang baru kembali dari daerah endemis atau masyarakat yang akan bepergian ke wilayah tersebut dan membutuhkan obat profilaksis.
“Soal malaria, dari data memang Surabaya bukan daerah endemis. Yang ada justru kasus impor atau warga yang akan bepergian dan meminta obat profilaksis,” katanya.
Sedangkan mengenai hasil pemeriksaan laboratorium yang belakangan menjadi perhatian publik, pihaknya menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi tersebut memiliki mekanisme dan kewenangan tersendiri sesuai prosedur yang berlaku. (RJ/RED)
