SURABAYA (RadarJatim.id) DPRD Kota Surabaya menegaskan agar Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 harus berpihak kepada kesejahteraan warga Kota Surabaya. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Surabaya Hj. Enny Minarsih.
Pihaknya meminta penyusunan kebijakan anggaran 2027 tidak berhenti pada target pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, arah fiskal Surabaya harus mampu memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Enny usai Rapat Paripurna Persetujuan Bersama KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (14/8/2026). Dalam rapat tersebut, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya menyepakati Rancangan KUA serta PPAS 2027.
Enny menilai pembahasan KUA-PPAS harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal daerah agar lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembahasan KUA dan PPAS 2027 harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan fiskal daerah, agar semakin adaptif, efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Enny, Jumat (14/8/2026).
Politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surabaya ini menegaskan, DPRD memiliki peran penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan nilai tambah bagi pembangunan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun nonfisik.
“Baik yang fisik maupun nonfisik, harus nyata bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Enny yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya.
Di sisi lain, Enny mendorong agar evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda PDRD Nomor 7 Tahun 2023 segera dituntaskan. Bapemperda juga mengusulkan Raperda mengenai insentif bagi UMK dan kemudahan investasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
“Harapannya, insentif bagi UMK dan kemudahan investasi bisa membantu menaikkan PAD Kota Surabaya,” katanya.
Enny menambahkan, tantangan APBD 2027 bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan berjalan secara adil dan dirasakan langsung masyarakat.
“Tantangan APBD 2027 bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan distribusi manfaat pembangunan,” pungkasnya. (RJ)
