SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo melakukan silaturahim ke Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo di jalan Erlangga Nomor 5-6, Sidoarjo, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan kali ini, rombongan dari DPC Partai Gerindra Sidoarjo dipimpin oleh Achmad Muzayin Syafrial mewakili Hj. Mimik Idayana yang dikabarkan sedang sakit. DPD Partai Golkar Sidoarjo dibawah komando langsung Ketua Adam Rusydi. Sedangkan jajaran dari DPC Partai Demokrat Sidoarjo tidak ikut dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu.
Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial mengatakan bahwa kunjungan ke Kantor DPC PKB Sidoarjo sebagai upaya untuk membangun komunikasi dengan partai politik (parpol) di Kabupaten Sidoarjo.
Dikatakan oleh Muzayin bahwa DPC Partai Gerindra Sidoarjo sebelumnya telah melakukan silaturahmi dengan sejumlah parpol, termasuk ke Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) serta DPD Partai Golkar Sidoarjo.
“Ya, kemarin juga kita sowan ke PDI-P dan Golkar. hari ini, giliran ke PKB untuk menyambung silaturahmi, menyambung komunikasi untuk kebaikan bersama,” katanya.
Diungkapkan oleh Muzayin bahwa komunikasi lintas parpol diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Parpol memiliki ruang untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan, termasuk mendorong kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.
Salah satunya persoalan banjir yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Penanganannya tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret.
“Kita pingin ada sebuah kebijakan yang termaktub dalam Perda (Peraturan Daerah, red), kita kawal di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red),” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi yang menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kedewasaan politik lintas parpol.
Salah satu gagasan yang disampaikan oleh DPD Partai Golkar Sidoarjo adalah mendorong pembentukan Perda Sidoarjo tentang Penanggulangan Banjir. Aturan itu diperlukan agar penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo memiliki perencanaan yang jelas dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Salah satunya dengan mengusulkan Perda (Sidoarjo, red) Penanggulangan Banjir,” sampainya.
Dijelaskan oleh Adam bahwa pembahasan Perda tersebut mencakup penanganan banjir dari wilayah hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga harus memperhatikan keterhubungan sistem drainase antar kawasan, sehingga penanganan tidak dilakukan secara parsial.
Ia menilai bahwa persoalan banjir tidak cukup diselesaikan hanya dengan membenahi saluran di satu wilayah. Sistem drainase harus terintegrasi agar penanganan di satu kawasan tidak mengabaikan kondisi wilayah lainnya.
“Yang namanya sistem drainase ini itu kan harus terintegrasi dengan semua. Tidak bisa secara parsial, kita berbicara sistem drainase yang hanya ada di Kota Sidoarjo. Ataupun penanganan banjir diwilayah Waru saja,” jelasnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu menginginkan Perda tersebut memuat grand design penanganan banjir yang matang, termasuk target pekerjaan yang harus diselesaikan setiap tahunnya.
“Harapan kami, Perda ini bisa mengikat. Didalam Perda ini, kita betul-betul mempersiapkan grand design yang benar-benar matang dan harus kita patuhi setiap tahunnya,” tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Jatim itu menyampaikan bahwa komunikasi politik tidak berhenti pada pertemuan dengan DPC PKB Sidoarjo. Parpol-parpol pengusung pasangan Subandi-Mimik Idayana (BAIK) dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo 2024 lalu itu, berencana melanjutkan silaturahim dengan parpol-parpol lain untuk membangun kesepahaman mengenai persoalan pembangunan daerah.
Menurut Adam bahwa penguatan komunikasi dengan unsur legislatif menjadi salah satu langkah awal. Pembahasan juga akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, karena pelaksanaan kebijakan membutuhkan keterlibatan eksekutif dan legislatif. Namun, ia belum bisa menyampaikan terkait jadwal pertemuan dengan pemeritah daerah.
“Karena pemerintahan daerah ini eksekutif dan legislatif, dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan,” sampainya.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin menyambut baik pertemuan tiga parpol tersebut, karena menjadi ruang untuk menyamakan pandangan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat. Ketiga parpol sama-sama memiliki perhatian terhadap pemerataan pembangunan dan persoalan sosial di Kabupaten Sidoarjo.
“Jadi, tadi ada penyamaan visi. Terutama terkait dengan persiapan 2027, bagaimana kita mengawal bareng yang menjadi prioritas. Khususnya visi-misi bupati dan wakil bupati, benar-benar tercapai dan segera dilaksanakan,” ucap Rizza.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut, mulai dari tingginya tingkat pengangguran terbuka, banjir hingga infrastruktur yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Pengawalan kebijakan pemerintah daerah perlu diarahkan pada pemerataan pembangunan diseluruh kecamatan, bukan hanya terpusat diwilayah tertentu.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu enggan berkomentar saat ditanya awak media mengenai kemungkinan pembentukan koalisi politik menuju Pilkada Sidoarjo 2029 mendatang.
“Tidak ada (pembahasan, red) Pilkada 2029 ya, kita fokus yang lebih dekat ini. Bagaimana kebijakan Kabupaten Sidoarjo ini sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.
Posisi PKB Sidoarjo saat ini sebagai partai penyeimbang pemerintah daerah yang akan memberikan apresiasi, apabila kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat. Tetap bersikap kritis, jika kebijakan tersebut tidak berpihak kepada kepentingan publik. (mams)
