SIDOARJO (RadarJatim.id) Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Ir H Bambang Haryo Soekartono meminta agar pemerintah memperhatikan nasib janda Veteran. Dari aspirasi yang disampaikan para veteran dan janda veteran, ternyata nasib mereka perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti masih dijumpai ada janda veteran yang tidak punya rumah dan harus tinggal di tempat kost.
Ir. H Bambang Haryo Soekartono menjumpai sendiri nasib janda Veteran yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian. Seperti saat BHS, panggilan akrab Ir H Bambang Haryo Soekartono mengunjungi tiga janda veteran di Sidoarjo dalam rangka momentum kemerdekaan RI ke-78 tahun, Rabu (16/8/2023).
Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menyampaikan bahwa nasib veteran dan janda veteran masih kurang perhatian dari pemerintah. Meski secara nasional jumlah veteran hanya tersisa 117.000 di seluruh Indonesia, dimana sekitar 30 hingga 40 % adalah janda veteran.
“Saya sangat mengharapkan, adanya suatu perhatian lebih untuk para veteran ini. Baik yang sudah tertuang dalam peraturan maupun yang belum. Terutama mengenai tunjangan dan biaya fasilitas publik yang bersifat umum milik pemerintah. Seperti listrik, air, transportasi ini harusnya digratiskan atau paling enggak di diskon 50%,” kata Bambang Haryo Soekartono.
Disampaikan, pemerintah melalui jajaran usaha milik negara nya seperti PLN dan BUMN sektor transportasi diharapkan bisa memberikan kebebasan atau menggratiskan biaya bagi para veteran dan janda veteran. Penasehat Utama PT Dharma Lautan Utama ini menyampaikan di tempat perusahaannya sudah menerapkan 50 persen potongan biaya bagi para Veteran dan hal seharusnya juga bisa dilakukan oleh pemerintah.
“PLN dan BUMN sektor transportasi ini saya kira mampu lah ya untuk memberikan biaya gratis bagi para veteran. Mengingat subsidi dari pemerintah untuk kedua perusahaan milik negera itu sangat besar,” tegas Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Untuk pembebasan biaya untuk listrik dan transportasi umum bagi para veteran dan janda veteran dikatakan sangat berarti. Sebab tunjangan janda veteran dinilai sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya hidup saat ini.
“Kita sangat mengharapkan perhatian pemerintah ini bisa memberikan kesejahteraan setidaknya mencukupi kebutuhan hidup dari para janda veteran ini. Berapa sih kebutuhan listrik mereka kan gak banyak apalagi biaya transportasi mereka ini kan sudah sepuh paling ya kalau pergi jarang banget dan itupun tujuannya pasti jelas,” terangnya.
Saat bertemu para janda veteran, Ir H Bambang Haryo Soekartono disambati tingginya biaya hidup yang harus ditanggung janda veteran. Rumah tinggal mereka saat ini juga masih belum menentu. Dalam kondisi itu, seharusnya pemerintah harus hadir.
“Kalau memang gakada tanah nya untuk rumah, ya minimal dibuatkan lah rumah susun untuk para veteran dan janda veteran ini. Mereka ini yang memberikan jasa kemerdekaan yang bisa kita rasakan saat ini. Jadi saya harapkan pemerintah dapat melihat hal ini, utamanya untuk transportasi tadi baik darat, laut dan udara khususnya BUMN bisa memberikan biaya gratis untuk para veteran,” terang Founder BHS Peduli ini. .
Dikatakan, masih banyak veteran dan janda veteran yang masih belum memiliki rumah tinggal yang tetap. Dimanamereka ada yang tinggal di kos atau di rumah kontrakan.
Hal itu seperti yang dialami Maryam Semarang, salah satu janda veteran dari almarhum veteran Serka Kadir Lestaluhu. Wanita 71 tahun ini tinggal di kamar kos sepetak dengan cucu dan anaknya selama 24 tahun tinggal di Sidoarjo. Meski sudah dapat gaji dari pemerintah karena janda veteran dengan nilai sekitar satu jutaan dan tunjangan janda veteran perbulan Rp 750 ribu, namun dirinya masih terbebani pengeluaran rutin seperti air, dan pembayaran listrik.
“Kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, tapi kami tidak berharap banyak kami hanya butuh rumah tinggal, karena sampai sekarang ini masih kos dan harus bayar perbulan,” kata Maryam.
Pihaknya mengungkapkan rasa terimakasihnya atas perhatian Bambang Haryo Soekartono terhadap nasib para veteran dan janda veteran. Dan berharap aspiarsi yang disampaikan bisa direalisasikan oleh pemerintah agar nasib janda veteran bisa lebih mendapat perhatian. (RJ01/RED)
