Oleh Abdullah Sidiq Notonegoro
Ada satu pesan yang terasa sederhana ketika Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, datang ke Gresik. Ketika berada di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Dukun, ia mengingatkan agar industri jangan sampai tumbuh besar sementara masyarakat di sekitarnya justru tertinggal.
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak boleh hanya mengandalkan trickle down effect. Masyarakat harus dipersiapkan agar memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dari pertumbuhan tersebut. Pesan ini terasa relevan bagi Gresik, daerah yang industrinya terus berkembang, tetapi sekaligus harus memastikan, bahwa anak-anak mudanya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Gresik sesungguhnya memiliki modal yang cukup besar untuk menjawab tantangan itu. Saat ini terdapat 62 SMK, dan 35 di antaranya berbasis pesantren, dengan sekitar 7.883 siswa. Jumlah tersebut bukan sekadar angka dalam statistik pendidikan. Di dalamnya terdapat ribuan anak muda yang beberapa tahun lagi akan memasuki dunia kerja.
Mereka adalah calon teknisi, operator, tenaga administrasi, pekerja manufaktur, tenaga logistik, wirausahawan, dan berbagai profesi lain yang akan mengisi denyut perekonomian Gresik. Persoalannya tinggal satu: apakah pendidikan yang mereka terima sudah benar-benar relevan dengan pekerjaan yang tersedia?
Pertanyaan itu menjadi penting, karena Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya tidak sedang diam. Bahkan, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, secara terbuka menyatakan, bahwa pemerintah ingin meningkatkan kapasitas, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan bahasa masyarakat agar dapat tumbuh bersama perkembangan industri.
Pemerintah juga telah memperkuat Tim Vokasi Daerah dan membangun kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Gresik untuk mempertemukan dunia pendidikan dengan dunia industri. Artinya, pemerintah telah memahami persoalannya. Tinggal bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi sistem yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak Gresik.
Investasi dan Manusia
Selama ini kita terlalu mudah mengukur keberhasilan pembangunan dari angka investasi. Berapa triliun rupiah yang masuk, berapa perusahaan yang berdiri, berapa kawasan industri yang berkembang, dan berapa lapangan kerja yang dibuka. Semua itu penting. Tidak ada daerah yang ingin pertumbuhan ekonominya berhenti.
Tetapi, investasi sesungguhnya baru menemukan maknanya ketika pertumbuhan tersebut ikut mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Industri tidak semestinya hanya menjadi bangunan besar yang berdiri di sebuah kawasan, sementara masyarakat di luar pagarnya hanya menyaksikan pertumbuhan itu dari kejauhan.
Di sinilah pesan Muhaimin menjadi penting. Industri boleh tumbuh, bahkan harus tumbuh, tetapi masyarakat harus dipersiapkan agar mampu tumbuh bersamanya. Jangan sampai pabrik semakin modern, sementara keterampilan tenaga kerja lokal tertinggal. Jangan sampai perusahaan mencari tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, tetapi sekolah baru mengetahui kebutuhan tersebut setelah siswa lulus. Jangan pula sampai anak-anak Gresik menjadi penonton dari sebuah pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya berlangsung di halaman rumah mereka sendiri.
Pemerintah Kabupaten Gresik patut diapresiasi, karena telah mencoba membangun jembatan tersebut. Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, dalam pengembangan ekosistem vokasi, menegaskan pentingnya link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Pemerintah mempertemukan Kadin, dunia usaha dan dunia industri, SMK negeri dan swasta, serta perguruan tinggi vokasi.
Langkah semacam ini penting karena persoalan ketenagakerjaan memang tidak dapat diselesaikan hanya oleh sekolah atau pemerintah. Industri harus ikut bicara, sekolah harus mendengar, dan pemerintah harus memastikan keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri.
Data pasar kerja juga memberikan gambaran yang menarik. Hingga Juli 2026, Disnaker Gresik memfasilitasi 3.677 lowongan pekerjaan, terdiri atas 1.976 lowongan melalui Job Fair Tematik 2026 dan 1.698 lowongan melalui mini job fair sepanjang Januari hingga Juni. Kebutuhan tersebut didominasi lulusan SMK dan SLTA, dengan 3.145 lowongan, sementara kebutuhan lulusan S1 mencapai 377, D3 sebanyak 111, dan jenjang pendidikan lainnya dalam jumlah lebih kecil.
Angka tersebut semestinya menjadi kabar baik. Pekerjaan tersedia. Industri membutuhkan tenaga kerja. Lulusan SMK juga terus bertambah. Tetapi ada fakta lain yang tidak boleh dilewatkan. Sebanyak 396 lowongan dalam negeri masih belum terisi, terutama pada posisi yang membutuhkan kompetensi khusus, seperti crew store, sales, pengemudi, dan tenaga keamanan bersertifikat. Di sinilah persoalannya menjadi lebih jelas: problem Gresik bukan semata-mata kekurangan lapangan kerja. Sebagian persoalannya justru berada pada pertemuan antara pekerjaan dan kompetensi.
Bupati Yani juga menegaskan, bahwa job fair bukan sekadar kegiatan seremonial atau gimmick. Pemerintah meminta perusahaan melaporkan hasil rekrutmen setelah kegiatan, sehingga keberhasilan tidak berhenti pada jumlah perusahaan yang hadir atau jumlah lowongan yang diumumkan. Cara berpikir seperti ini patut diapresiasi karena kebijakan ketenagakerjaan memang seharusnya diukur dari hasil, bukan sekadar dari banyaknya kegiatan yang terlaksana.
Jangan Saling Menunggu
Di sinilah kita perlu menghindari kebiasaan saling menunggu. SMK memang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tetapi, kebutuhan tenaga kerja adalah bagian dari realitas pembangunan Kabupaten Gresik. Pemkab memiliki data ketenagakerjaan dan kebutuhan industri, sementara Pemprov memiliki kewenangan pendidikan.
Dunia usaha mengetahui kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan sekolah mengetahui proses pendidikan. Jika semuanya berjalan sendiri-sendiri, masing-masing mungkin merasa telah bekerja, tetapi anak-anak yang sedang mencari pekerjaan belum tentu merasakan hasilnya.
Seorang lulusan SMK tidak terlalu peduli apakah kewenangan sekolah berada di provinsi atau persoalan ketenagakerjaan berada di kabupaten. Ia hanya memiliki satu pertanyaan: setelah ijazah berada di tangan, ke mana saya harus mencari pekerjaan? Pertanyaan sederhana itu seharusnya menjadi titik temu seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan publik pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling berwenang, melainkan siapa yang memastikan persoalan masyarakat benar-benar terselesaikan.
Karena itu, Bappeda memiliki posisi yang strategis. Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menghitung berapa banyak peserta pelatihan atau berapa banyak kegiatan yang diselenggarakan. Yang lebih penting adalah apakah lulusan pelatihan benar-benar memperoleh pekerjaan, apakah kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri, dan bidang pekerjaan apa yang justru terus kekurangan tenaga. Evaluasi kebijakan vokasi perlu bergeser dari sekadar menghitung output menuju pengukuran outcome.
Pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah mulai muncul dalam evaluasi pembangunan daerah. Bappeda Gresik melihat bahwa pengembangan vokasi masih menghadapi persoalan integrasi data dan pengukuran keberhasilan yang belum sepenuhnya berorientasi pada penyerapan lulusan. Temuan tersebut seharusnya tidak dibaca sebagai kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki arah kebijakan. Pemerintah justru menunjukkan kedewasaan ketika berani mengevaluasi programnya sendiri.
Di sinilah link and match harus berhenti menjadi istilah yang terdengar bagus dalam seminar. Hubungan antara sekolah dan industri harus masuk ke ruang yang lebih konkret: kurikulum, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, sertifikasi, guru tamu dari industri, praktik kerja, magang, hingga rekrutmen lulusan. Kalau industri membutuhkan tenaga dengan sertifikasi tertentu, sekolah dan lembaga pelatihan harus mengetahuinya lebih awal. Kalau teknologi di industri berubah, kompetensi siswa juga harus ikut berubah.
Dengan cara itu, anak-anak Gresik tidak belajar untuk sekadar lulus. Mereka belajar untuk memasuki kehidupan.
Menyambungkan yang Ada
Sesungguhnya, Gresik tidak kekurangan instrumen. Ada SMK, pesantren, dunia industri, Disnaker, Gresikerja, Rumah Vokasi, lembaga pelatihan, perguruan tinggi vokasi, Kadin, dan perangkat perencanaan pembangunan. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perencanaan Strategi Daerah Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang secara jelas diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Artinya, fondasi kebijakan sebenarnya sudah tersedia.
Karena itu, tantangan Gresik bukan selalu membuat program baru. Yang lebih penting adalah menyambungkan program yang sudah ada. Rumah Vokasi jangan berjalan sendiri. Gresikerja jangan berjalan sendiri. SMK jangan berjalan sendiri. Disnaker jangan berjalan sendiri. Industri pun jangan hanya datang ketika membutuhkan pekerja. Semuanya harus menjadi satu ekosistem yang membawa seorang anak dari bangku sekolah menuju kompetensi, kemudian menuju pekerjaan dan kesejahteraan.
Dunia usaha juga harus mengambil bagian yang lebih besar. Perusahaan tidak cukup hanya membuka lowongan ketika membutuhkan tenaga kerja. Industri memiliki pengetahuan paling nyata mengenai keterampilan yang dibutuhkan. Karena itu, perusahaan dapat ikut menyusun kurikulum, menyediakan instruktur, membantu sertifikasi, membuka tempat praktik, memberikan beasiswa, dan membangun jalur rekrutmen bagi siswa yang telah memenuhi standar. Dengan demikian, tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi ikut membangun manusia.
Pesantren juga memiliki posisi yang unik. Dengan 35 SMK berbasis pesantren, Gresik memiliki kekuatan sosial yang tidak dimiliki semua daerah. Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, tetapi dapat menjadi ruang pembentukan keterampilan, karakter kerja, kewirausahaan, dan jejaring ekonomi. Dorongan agar SMK berbasis pesantren terhubung dengan industri karena itu bukan sekadar persoalan pendidikan vokasi, melainkan bagian dari strategi memperluas akses ekonomi masyarakat.
Masyarakat pun tidak boleh hanya menjadi penonton. Orang tua perlu mulai memandang pendidikan vokasi bukan sebagai pilihan kedua. Menjadi teknisi, operator, tenaga logistik, ahli perawatan mesin, tenaga keamanan bersertifikat, atau pekerja manufaktur yang terampil bukanlah pekerjaan kelas dua. Di daerah industri seperti Gresik, keterampilan justru menjadi salah satu modal penting untuk memasuki masa depan.
Pada akhirnya, pemerintah Gresik sebenarnya sudah tahu ke mana harus berjalan. Pernyataan Bupati, langkah Wakil Bupati, kerja Disnaker, perhatian Bappeda, dorongan pemerintah pusat, keterlibatan Kadin, sekolah, pesantren, dan industri menunjukkan bahwa arah kebijakannya semakin jelas. Yang masih menjadi pekerjaan bersama adalah memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama dan mengukur keberhasilannya dari perubahan nyata yang dialami masyarakat.
Industri boleh tumbuh. Investasi boleh datang. Kawasan ekonomi boleh semakin luas. Tetapi, jangan biarkan industri tumbuh sendirian sementara anak-anak Gresik hanya menjadi penonton di halaman sendiri. Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak pabrik yang berdiri, tetapi seberapa banyak anak Gresik yang mampu berdiri tegak bersama pertumbuhan itu.
Pada akhirnya, Gresik tidak kekurangan industri dan tidak kekurangan anak muda. Yang masih harus kita bangun adalah jembatan di antara keduanya. Jembatan itu bernama pendidikan yang relevan, kompetensi yang terukur, kebijakan yang terhubung, industri yang peduli, dan masyarakat yang ikut mengambil tanggung jawab. Sebab, pembangunan yang baik bukanlah ketika industri tumbuh meninggalkan masyarakatnya, melainkan ketika industri tumbuh, masyarakat ikut tumbuh, dan anak-anak Gresik menemukan masa depannya di tanah kelahirannya sendiri. {*}
*) Abdullah Sidiq Notonegoro, Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua PADMA Indonesia.
