SURABAYA (RadarJatim.id) – Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 menjadi momentum istimewa bagi Kota Surabaya. Di tengah semangat mengenang perjuangan para pahlawan, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan dan Nilai Kejuangan serta Kepahlawanan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut bukan sekadar penambahan produk hukum daerah. Lebih dari itu, regulasi ini diharapkan menjadi pijakan untuk menjaga identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan, sekaligus membentengi generasi muda dari lunturnya nilai budaya, etika, dan semangat perjuangan bangsa.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyebut pengesahan Perda tepat pada 10 November memiliki makna tersendiri. Menurutnya, momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan sekaligus komitmen untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi penerus.
“Alhamdulillah, Raperda ini disahkan tepat 10 November. Sebenarnya tidak direncanakan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Namun, ketika rapat Banmus minggu lalu, ada momentum pengesahan APBD dan laporan dari Ketua Pansus bahwa Raperda ini siap diparipurnakan,” ujar Bahtiyar usai rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Legislator Partai Gerindra tersebut menjelaskan, keputusan pengesahan pada Hari Pahlawan berawal dari inisiatif pimpinan dan seluruh anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Setelah mengetahui pembahasan Raperda telah rampung, DPRD sepakat menjadikan 10 November sebagai momentum pengesahannya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga mengundang A.H. Thony, Wakil Ketua DPRD Surabaya periode 2019–2024 yang merupakan penggagas awal Raperda, beserta tim yang turut mengawal proses penyusunannya.
Bahtiyar mengungkapkan, gagasan pembentukan regulasi tersebut telah bergulir sejak periode DPRD sebelumnya. Pembahasannya kemudian dilanjutkan hingga akhirnya dapat dituntaskan dan disahkan pada 2026 setelah melalui berbagai penyempurnaan dengan melibatkan masyarakat, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Ia menilai keberadaan Perda ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kebudayaan sekaligus memperkuat karakter masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda.
Bahtiyar menyoroti mulai terkikisnya nilai perjuangan, etika, dan budaya asli Indonesia di tengah perkembangan zaman. Karena itu, penanaman nilai kebudayaan dan kepahlawanan harus dilakukan sejak dini melalui dunia pendidikan.
“Ini sangat penting karena kita melihat di era sekarang nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai etika, terutama pada anak-anak kita, sedikit terkikis terhadap budaya asli Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap substansi Perda tersebut dapat menjadi landasan untuk mendorong penerapan nilai-nilai kebudayaan dan kepahlawanan dalam kurikulum pendidikan di Surabaya.
Dengan demikian, anak-anak tidak hanya mengenal sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga memahami norma, adab ketimuran, semangat gotong royong, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bahtiyar juga menegaskan bahwa implementasi Perda tidak boleh berhenti di lingkungan pendidikan formal. Sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah, tokoh budaya, komunitas, dan para pelaku kebudayaan.
“Harapannya nanti bisa tersosialisasikan dengan baik bahwa saat ini Surabaya telah mempunyai Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga bisa diketahui oleh semua kalangan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah mencurahkan perhatian, pemikiran, serta tenaga selama proses pembahasan Raperda.
“Atas nama Pemerintah Kota Surabaya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta panitia khusus yang membahas Raperda dimaksud,” ujar Lilik mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (RJ)








