SIDOARJO (RadarJatim.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menjalin kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo tentang pengembangan literasi demokrasi dan kepemiluan serta kearsipan, Kamis (5/11/2026) kemarin.
Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya kedua lembaga tersebut untuk membuka ruang belajar dan memberikan akses informasi tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang lebih luas serta mudah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pengembangan literasi demokrasi dan kepemiluan serta kearsipan, kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo itu juga dirangkai dengan peresmian Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
Evy Rupitasari, SH, Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo menyampaikan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pendidikan demokrasi melalui pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagai ruang edukasi, informasi, dan pengembangan pengetahuan masyarakat.
Disampaikan oleh Evy Rupitasari bahwa kolaborasi tersebut juga menghubungkan literasi demokrasi dan kepemiluan dengan pengelolaan kearsipan sebagai bagian penting dalam mendukung penyediaan informasi yang tertata dan mudah diakses.
“Kami menyambut positif kerjasama ini. Dalam waktu yang relatif singkat, kolaborasi antara Bawaslu dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Sidoarjo, red) dapat terwujud dengan baik. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi kedua lembaga, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” sampainya.

Sementara itu, Agung Nugraha, Ketua Bawaslu Sidoarjo mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan upaya memperluas pendidikan demokrasi, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin perpustakaan tidak hanya sebagai ruang untuk membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar demokrasi dan kepemiluan. Kehadiran Pojok Pengawasan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi, meningkatkan pemahaman tentang pengawasan Pemilu, serta mendorong keterlibatan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujar Agung.
Menurut Agung bahwa Pojok Pengawasan menjadi sarana informasi dan edukasi bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai penyelenggaraan Pemilu, pengawasan partisipatif, serta berbagai bentuk pelanggaran Pemilu.
“Kehadirannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memperluas akses informasi kepemiluan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu, serta mendukung pengembangan data, kajian dan penelitian di bidang pengawasan Pemilu,” terangnya.
Melalui penandatanganan MoU dan peresmian Pojok Pengawasan ini, Bawaslu Sidoarjo berharap pengembangan literasi demokrasi dan kepemiluan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya. (mams)








