SIDOARJO (RadarJatim.id) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS) mendorong perbaikan overpas Masangan di Masangan, Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Hal ini lantaran kondisi overpas kerap memicu kecelakaan seperti kendaraan truk yang terguling akibat elevasi jalan akses menuju overpas yang terlalu tinggi.
Kondisi kemiringan tajam di Overpass Masangan, tersebut selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan, termasuk sudah disampaikan ke Dishub Kabupaten Sidoarjo. BHS mendorong percepatan perbaikan melalui penyelesaian status aset agar pemerintah daerah dapat membenahi oprit atau jalan pendekat.
BHS menilai kondisi tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus berpotensi menghambat aktivitas ekonomi. Pihaknya sudah menghubungi Direktur Utama Jasa Marga untuk membahas penyelesaian persoalan infrastruktur tersebut.
“Ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus karena membahayakan keselamatan pengendara, termasuk menghambat ekonomi yang ada di sini. Dari laporan Dishub Sidoarjo, Perbaikan dapat dipercepat apabila aset terkait dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” katanya, Kamis 22/10/2026) sore.
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga dan menyebut usulan hibah tersebut mendapat respons positif. “Beliau setuju untuk menghibahkan kepada pemda sehingga pemda bisa mengubah elevasinya dengan cepat karena sudah ada dananya,”tegas Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki mengatakan, elevasi oprit yang terlalu tinggi memang membuat kendaraan angkutan barang kesulitan melintas. Sejumlah kecelakaan dilaporkan terjadi, termasuk truk yang terguling ke arah utara.
“Selama ini terjadi beberapa kali kecelakaan lalu lintas, terutama untuk angkutan barang, karena elevasi atau opritnya terlalu tinggi sehingga banyak kendaraan yang guling ke arah utara. Ada juga kendaraan barang yang tidak kuat karena tanjakannya cukup tinggi,” ujar Budi.
Dikatakan, Pemkab Sidoarjo berencana mengupayakan perbaikan oprit melalui koordinasi dengan Jasa Marga dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Penyelesaian status aset menjadi salah satu hal yang perlu dituntaskan agar pekerjaan dapat dilakukan sesuai kewenangan.
Budi menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Daya Air (PUBMSDA) untuk mengecek ketersediaan anggaran. Namun, kepastian jadwal pengerjaan masih perlu dikonfirmasi kepada dinas teknis terkait. (RJ)
