GRESIK (RadarJatim.id) –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gresik, Rabu (29/3/2023). Selain menyerahkan sertifikat kepada PC Nahdlatul Ulama (NU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik, Menteri ATR/BPN juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembentukan tim terpadu dalam rangka mewujudkan Gresik Lengkap di Kantor ATR/BPN Gresik.
Pada kunjungan di Gresik kali ini, Menteri ATR/BPN didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Jawa Timur Jonahar, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Kepala ATR/BPN Gresik Gresik Asep Heri serta Forkopimda Gresik.
Setelah dari kantor PCNU dan Muhammadiyah, rombongan Menteri ATR/BPN bersama Gus Yani, sappan akrab Bupati Fandi Akhmad Yani, dan Forkopimda, bergerak menuju Kantor BPN Gresik. Di sana, Menteri ATR/BPN menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pembentukan tim terpadu dalam rangka mewujudkan Gresik lengkap.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Bupati Gresik, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Kapolres Gresik, Komandan Kodim 0817/Gresik, Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Kepala Dispendukcapil Gresik, Kepala BPPKKAD Gresik, dan Kepala Kantor Pertanahan Gresik.
Selanjutnya, Bupati Gus Yani juga menerima sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Gresik oleh Menteri ATR/BPN. Sertifikat tersebut meliputi jalan umum, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyampaikan, target tahun ini adalah secepatnya dapat merealisasikan Kota Lengkap.
“Kota Lengkap ini bukan hanya tanggung jawab kepala kantor BPN saja. Tapi juga unsur terkait seperti bupati dan Forkopimda, semuanya menjadi satu tim untuk mewujudkan kota lengkap. MoU ini akan kami replikasi sebagai contoh untuk Kab/Kota lain di Indonesia,” ungkap Hadi kepada awak media.
Hadi Tjahjanto juga mengatakan, dengan terealisasinya kota lengkap, setidaknya ada 5 hal yang dapat menguntungkan Kabupaten Gresik. Hal ini juga akan menjadi dasar dalam menciptakan Gresik sebagai smart city.
Keunggulan kota lengkap bisa dideklarasikan apabila seluruh tanah di Gresik sudah terpetakan dan dipertanggungjawabkan. Keuntungannya nanti masyarakat sudah memiliki hak atas tanah karena sudah jelas. Kedua, hilangnya konflik sengketa pertanahan.
Ketiga, mafia tanah tidak akan bisa masuk ke wilayah Gresik. Keempat, kepastian hukum dari tanah yang digunakan investor jelas, sehingga dapat berinvestasi dengan tenang yang selanjutnya membuka lapangan kerja Kelima, program sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan dengan efektif,” jelasnya.
Hal ini juga didukung dengan pogram PTSL yang berjalan sejak tahun 2017. Hingga kini, jumlah bidang tanah yang sudah berhasil dipetakan sebanyak 101,1 juta bidang dari target 126 juta bidang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, juga menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri ATR/BPN, yang telah menyelesaikan masalah status tanah milik NU dan Muhammadiyah.
“Saat ini tanggung jawab Kabupaten Gresik tidak hanya soal aset pemerintah, tapi juga aset siapa pun termasuk kelembagaan. Seperti lembaga Ormas NU dan Muhammadiyah,” katanya.
Terkait program PTSL, bupati juga mengaku sering menyosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, dengan adanya program PTSL, masyarakat sangat terbantu dalam pengurusan sertifikat tanah, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah.
Dalam acara tersebut, Kantor ATR/BPN Gresik juga menerima CSR (Corporate Social Responsibility) dari 24 perusahan di Gresik senilai Rp 4,6 miliar. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, PT Petrokimia Gresik, dan PT Bumi Lingga Pertiwi. (sto)
