SIDOARJO (RadarJatim.id) Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo merasa tidak ada masalah dan tidak pernah mempermasalahkan hasil Rapat Paripurna dengan agenda Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Ketua Fraksi Golkar, HM. Nizar mengatakan bahwa dalam Pandangan Akhir (PA) yang disampaikan oleh fraksinya di sidang paripurna tersebut pihaknya menerima RAPBD untuk disahkan menjadi APBD Kabupaten Sidoarjo 2023.
“Coba dibaca lagi PA kami. Semuanya sudah jelas koq. Kami menerima RAPBD yang diajukan Pemkab (Sidoarjo, red) dan telah dibahas oleh Banggar (Badan Anggaran, red),” kata Nizar, Rabu (07/12/2022).
Dikatakan oleh Nizar bahkan dalam PA tersebut, Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih pada Bupati Sidoarjo yang mengakomodir usulannya untuk meningkatkan nilai insentif RT/RW untuk wilayah kelurahan dari Rp 200 ribu menjadi Rp 500 ribu/bulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Ia mengatakan bahwa Fraksi Golkar tetap berusaha mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengalokasikan anggaran serupa bagi RT/RW diwilayah desa pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang akan dibahas di pertengahan tahun depan.
“Jadi mana yang dianggap kami tidak tahu mekanisme anggaran. Kami paham bahwa yang sudah tersurat di KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, red) 2023 memang baru untuk kelurahan. Jadi kami meminta, untuk desa kalau bisa direalisasi di PAK,” katanya.
Sehingga insentif tersebut bisa sama-sama direalisasikan pada tahun 2023 untuk menghindari munculnya kesan diskriminasi yang rentan menimbulkan kecemburuan pengurus RT/RW di desa dan kelurahan.
“Ini kami lakukan agar situasi dan kondisi di Sidoarjo tetap kondusif,” tambah politisi asal Kecamatan Krian tersebut.
Ia mengakui bahwa ada catatan-catatan lain yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dalam PA tersebut, namun sama sekali tidak menganggu perencanaan anggaran dalam APBD 2023.
Diantaranya desakan kepada bupati untuk segera mengisi 201 pos-pos jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Selain itu fraksinya juga mendesak Pemkab Sidoarjo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) agar dana yang dikucurkan lebih tepat sasaran sehingga membawa dampak positif bagi masyarakat.
Untuk itu, ia meminta semua pihak menelaah kembali catatan-catatan fraksi Golkar di PA-nya agar tidak salah dalam menilai. Dan kalaupun itu kemudian menjadi konsumsi pers, semata-mata pihaknya hanya menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan seusai rapat.
“Sekali lagi, kami tidak mempersoalkan rapat paripurna dan hasilnya. Kami sudah menerima. Dan catatan-catatan yang kami berikan semata-mata bertujuan agar program yang nantinya dibiayai oleh uang daerah tersebut mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Sidoarjo,” terangnya.
Maka dari itu, ia dan juga rekan-rekannya di fraksi maupun pengurus partainya mengaku heran ketika H. Usman selaku Ketua DPRD Sidoarjo tiba-tiba meyinggung pribadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi dengan dasar apa yang terjadi di sidang paripurna itu.
“Apalagi sampai saat ini kami pun tidak pernah menyerang figur siapapun. Kami tetap berikhtiar politik secara santun tanpa menyerang pribadi manapun. Dan kami yakin, ketika Usman meminta maaf pada ketua kami, akan meredam amarah kader-kader Golkar Sidoarjo,” pungkasnya.
Pihaknya juga tidak mempersoalkan munculnya statemen dari beberapa anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di media massa yang menyatakan akan berdiri di belakang Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo. Nizar dan juga anggota Fraksi Golkar lainnya tidak menganggap ujaran tersebut sebagai sikap resmi PKB, karena menurutnya Golkar dan PKB adalah sahabat. (tot/red)
