GRESIK (RadarJatim.id) — Calon Bupati Gresik nomor urut 1, Fandi Ahmad Yani mengaku bingung adanya fenomena pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pasangan calon (paslon) tunggal. Bahkan lebih bingung lagi, ketika dirinya bersama Asluchul Alif sebagai paslon tunggal, dituduh menciderai dan mematikan demokrasi.
“Kalau mati, ayo kita tahlilan,” ujarnya berseloroh saat bersilaturahmi dengan ratusan warga Jegong Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Minggu (10/11/2024) malam.
Dalam acara malam silaturahmi yang diadakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik itu, Yani mengaku saat mendaftar bersama Alif pihaknya sudah sesuai prosedur. Bahkan, KPU sampai memperpanjang masa pendaftaran, termasuk untuk pendaftar calon independen, agar tidak terjadi calon tunggal
“Tapi sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada pendaftar lagi, sehingga akhirnya KPU memutuskan kami sebagai calon tunggal. Dan Partai Demokrat adalah partai pertama yang menerbitkan rekom untuk kami,” katanya disambut tepuk tangan yang hadir.
Karena Pilkada di Gresik yang bakal digelar 27 November 2024 hanya ada calon tunggal, katanya, pihaknya kini berkampanye mengajak masyarakat agar tidak golput. Ia sekaligus menyakinkan masyarakat, bahwa calon bupati dan wakil bupati yang memiliki visi-misilah, yang bisa dititipi pembangunan Gresik ke depan.
Ia menyadarai, selama 3,5 tahun menjadi bupati Gresik, masih ada sejumlah pekerjaan yang belum tuntas. Di antaranya UHC (Universal Health Coverage), tunjangan BOSDA yang bakal dicairkan bulan ini, serta tunjangan untuk guru PAUD dan guru mengaji.
“Kalau Gresik dipimpin Pj, otomatis semua rencana pembangunan bakal mandek. Karena tugas Pj tidak akan melakukan pembangunan, tetapi sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan, dan terutama menyiapkan Pilkada ulang,” tandasnya.
Sementara anggota DPRD Provinsi Jatim dari Partai Demokrat, Samwil, menegaskan kepada seluruh kader Demokrat dan masyarakat Jegong, agar kotak kosong biarkan kosong.
“Ada dalilnya, bahwa harus ada yang dipilih di antara kamu (manusia) untuk memimpin. Jadi manusia harus pilih manusia, bukan pilih kotak kosong. Biarkan yang kosong tetap kosong, itu memang maqom-nya,” ujar politikus asal Bawean ini.
Sementara dalam sesi tanya jawab, Ketua RW 2 Rahman mengaku, wilayahnya menjadi korban polusi pabrik Wilmar. Untuk itu, kepada Cabup Yani, ia mewakili warga meminta agar ada kompensasi berupa warganya menjadi tenaga kerja di pabrik penghasil minyak goreng tersebut.
Menjawab hal itu, Cabup Yani menyadari Jegong memang dekat dengan kawasan industri. Karena itu, pihaknya sudah mencanangkan, bahwa 60 persen karyawan sebuah industri harus warga ber-KTP Gresik.
“Selain itu, pabrik harus siapkan 1 persen kuota pekerja, untuk anak-anak disabilitas warga Gresik. Diutamakan warga di sekitar industri tersebut,” tegasnya.
Pemda Gresik, katanya, juga menyiapkan sertifikasi kompetensi untuk anak-anak muda yang berprestasi, agar bisa bersaing di dunia kerja.
“Akan kami subsidi, agar anak muda kita bisa mendapatkan sertifikat yang diakui negara untuk bisa bekerja atau minimal memiliki keterampilan,” pungkasnya. (sto)
