BANYUWANGI, – Pemerintah pusat akan menghapus sistem zonasi selama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Langkah ini ternyata didukung penuh oleh Pimpinan DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto.
Menurutnya, Sistem PPDB yang selama ini bikin ribet orang tua wali murid saat mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah tidak cocok diterapkan di Banyuwangi.
Politisi sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini menyarankan agar sistem zonasi dihapus sepenuhnya.
Wacana penghapusan sistem zonasi dalam PPDB didukung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto karena saat ini sedang jadi bahasan.
“Saya sejak awal tidak setuju zonasi. SMA dan SMK negeri kita belum memiliki kualitas yang merata di seluruh Banyuwangi,” kata Michael Edy Hariyanto.
Dalam pandangan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, ketidakadilan justru muncul dan dihadapi siswa berprestasi di desa yang justru terhalang oleh zonasi.
Mereka yang seharusnya bisa masuk sekolah favorit malah terpental lantaran desa tempat tinggalnya jauh dari zonasi dalam PPDB.
“Kalau sekolah di desanya belum setara, anak berbakat justru dirugikan. Banyuwangi belum siap untuk zonasi,” tambahnya.
Bahkan, kata Michael, ada beberapa orang yang rela pindah KTP agar bisa masuk sekolah favorit yang mereka inginkan.
“Banyak orang pindah KTP hanya demi zonasi. Ini memaksa masyarakat berbohong demi sekolah favorit,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah lebih baik fokus pada peningkatan kualitas sekolah di semua wilayah agar adil bagi semua siswa.
“Solusi terbaik adalah pemerataan mutu pendidikan, bukan sistem yang memaksa,” pungkasnya.***
