Oleh Yasmin Huda Salsabila
Indonesia menyadari pentingnya penanganan bencana secara serius setelah peristiwa gempa bumi dahsyat yang diikuti tsunami besar melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004. Sejak itu, isu kebencanaan dipahami sebagai persoalan yang kompleks dan multidimensional.
Mengingat frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun, diperlukan kesadaran kolektif untuk memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan urusan bersama semua elemen bangsa. Untuk itu, secara bertahap Indonesia membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (SNPB) sebagai upaya terintegrasi dalam mengelola bencana.
Sistem Nasional Penanggulangan Bencana (SNPB) adalah kerangka kerja terpadu yang dirancang untuk mengoordinasikan seluruh aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia, baik pada tahap sebelum, saat, maupun sesudah bencana terjadi. Sistem ini mengintegrasikan peran dari berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga lembaga internasional.
Komponen utama dalam SNPB meliputi:
1. Lembaga Penanggulangan Bencana:
– BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), berfungsi sebagai koordinator utama di tingkat nasional.
– BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), bertugas menangani bencana di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
2. Kementerian dan Lembaga Terkait:
– Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan lembaga lainnya berperan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung penanggulangan bencana.
3. Pemerintah Daerah:
– Memegang peranan kunci dalam upaya deteksi dini, proses evakuasi, dan program pemulihan pasca-bencana di wilayahnya.
4. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
– Terlibat aktif dalam kampanye edukasi, pengorganisasian relawan, serta mendukung operasi tanggap darurat dan pemulihan.
5. Sektor Swasta dan Dunia Usaha:
– Diberdayakan untuk berkontribusi dalam pendanaan, penyediaan sarana logistik, serta pemberian dukungan teknis.
6. Lembaga Internasional:
– Seperti UNDP, WHO, dan berbagai NGO internasional yang memberikan bantuan dalam menghadapi bencana berskala besar.
Penanggulangan bencana dilakukan melalui tiga tahap utama:
1. Tahap Pra-Bencana: Fokus pada upaya pencegahan, mitigasi risiko, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
2. Tahap Saat Bencana: Pelaksanaan operasi tanggap darurat untuk penyelamatan dan bantuan.
3. Tahap Pasca-Bencana: Meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi pasca-bencana.
Pengelolaan SNPB berlandaskan pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan-peraturan turunannya.
Pada awal tahun 2025, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengalami serangkaian bencana banjir hebat. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak akhir Februari hingga awal April menyebabkan sejumlah sungai meluap, membanjiri banyak wilayah di kabupaten tersebut.
Area terdampak mencakup beberapa kecamatan seperti Tanggulangin, Waru, Krian, Porong, Candi, Jabon, Taman, dan Sukodono. Di Kecamatan Tanggulangin, sebanyak 11 desa terendam dengan ketinggian air antara 20 hingga 70 sentimeter. Sementara di Desa Tempel, Kecamatan Krian, banjir hampir mencapai ketinggian satu meter, memaksa 22 kepala keluarga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kecamatan Waru turut terdampak dengan 10 desa mengalami genangan air akibat hujan yang mengguyur tiada henti sejak awal April. Begitu pula di Kecamatan Taman, sebanyak 13 desa terendam akibat hujan deras yang terus menerus.
Banjir tidak hanya berdampak pada pemukiman penduduk, tetapi juga mengganggu fasilitas umum. Di Desa Kedungbanteng dan Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, dua sekolah dasar mengalami genangan air setinggi 10 hingga 35 sentimeter, yang menyebabkan terhentinya kegiatan belajar mengajar. Akses jalan utama di kawasan Sekardangan dan Medaeng juga terendam air setinggi 30 hingga 50 sentimeter, memperparah kesulitan mobilitas masyarakat dan melumpuhkan sebagian aktivitas ekonomi lokal.
Sebagai bentuk respon cepat, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPBD serta berbagai instansi terkait mendirikan posko-posko darurat di wilayah terdampak. Melalui posko tersebut, bantuan logistik dan medis disalurkan kepada warga. Selain itu, tim gabungan diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir serta membantu memperlancar saluran air yang tersumbat. Wakil Bupati Sidoarjo bersama Kepala Pelaksana BPBD turun langsung meninjau lokasi banjir, salah satunya di Desa Candi Pari, guna memastikan bahwa proses penanganan berjalan optimal.
Banjir besar yang melanda Sidoarjo di tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaan lingkungan serta infrastruktur. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat program normalisasi sungai, memperbaiki sistem drainase, serta meningkatkan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya mitigasi risiko bencana. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Sidoarjo menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Peran Strategis Masyarakat dalam Mitigasi Bencana
Peristiwa banjir yang melanda Sidoarjo pada awal 2025 menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Partisipasi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian daerah resapan air, menjadi langkah awal yang krusial.
Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan saluran air juga merupakan bentuk nyata dari upaya pencegahan bencana. Selain itu, pelatihan kesiapsiagaan bencana, seperti simulasi evakuasi dan pelatihan pertolongan pertama, perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat secara mandiri sebelum bantuan eksternal tiba.
Penguatan Infrastruktur Berbasis Ketahanan Bencana
Selain intervensi sosial, penguatan infrastruktur merupakan pilar penting dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah merencanakan pembangunan bendungan kecil, peningkatan kapasitas drainase di kawasan padat penduduk, serta rehabilitasi tanggul-tanggul sungai yang rentan jebol saat curah hujan ekstrem. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sistem drainase dan penggunaan sistem peringatan dini berbasis teknologi informasi juga diharapkan dapat mempercepat respons terhadap ancaman banjir di masa depan.
Kolaborasi Multisektor sebagai Kunci Keberhasilan
Penanggulangan bencana yang efektif memerlukan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat harus bekerja sama dalam satu kerangka koordinasi yang jelas. Dunia usaha dapat berperan dalam penyediaan sumber daya darurat dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pengurangan risiko bencana. Sementara itu, kalangan akademisi dapat melakukan riset-riset inovatif untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Media massa juga memiliki peran vital dalam menyebarluaskan informasi bencana secara cepat dan akurat, sekaligus membangun kesadaran publik.
Menuju Sidoarjo Tangguh Bencana
Mewujudkan Sidoarjo yang tangguh terhadap bencana bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan komitmen jangka panjang, konsistensi program, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kontinjensi, penguatan regulasi daerah, serta peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan bencana merupakan langkah konkret yang perlu terus dikembangkan. Dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan membangun budaya sadar risiko di semua lapisan masyarakat, Sidoarjo diharapkan mampu bangkit lebih kuat dan resilien dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
Bencana banjir yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2025 menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons bencana yang efektif. Kejadian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pembangunan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan kapasitas masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi situasi darurat.
Dengan refleksi dari pengalaman ini, Sidoarjo dapat membangun fondasi ketangguhan daerah yang lebih kokoh, memastikan keselamatan warganya, serta menjaga kesinambungan pembangunan sosial dan ekonomi. Ke depan, komitmen bersama seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dari ancaman bencana. (*)
*) Yasmin Huda Salsabila, Mahasiswa Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
CATATAN: Isi artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya.
