SURABAYA (RadarJatim.id) Lembaga Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) menilai pengembangan dugaan kasus korupsi berupa suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh Mensos, Juliari P Batubara, bisa sampai daerah lain penerima bansos, khususnya Kota Surabaya, Jatim, yang pada akhirnya akan sampai pada momen pilkada saat ini yang mengaitkan dengan penguasa Surabaya dan pasangan calon dari partai pendukungnya.
“Bukti-bukti yang dimiliki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari pak Juliari Batubara,” kata Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Minggu (6/12/2020).
Diketahui Mensos Juliari P Batubara, Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan pejabat penting lainnya sempat menghadiri peluncuran penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap VII di Kantor Pos Kebon Rejo, Kota Surabaya pada 7 Oktober 2020.
Di waktu yang sama, Mensos Juliari P. Batubara bersama Wali Kota Risma juga menuju Kantor Kecamatan Gayungan Surabaya dalam rangka peluncuran Bantuan Sosial Beras (BSB) dengan target atau penerima adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Cipto mengatakan jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka pihak-pihak terkait harus menghadapi kasus hukum. Sebab, lanjut dia, masuk dalam unsur medepeleker atau korupsi berjamaah.
“Kalau masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa ditersangkakan, tapi kalau institusi seperti Pemkot dan wali kota, bisa masuk dalam medepeleker atau turut ikut serta,” katanya.
Selain itu, Cipto mengatakan, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan karena momennya bersamaan juga dengan Pilkada Surabaya.
Cipto mengatakan penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non-tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung.
“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari partai itu,” ujarnya.
Diketahui KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu (5/12/2020) dini hari.
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan perkara ini diduga juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.
“JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan,” ungkap Firli. (RJ/Red)
