SURABAYA (RadarJatim.id) — Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan kolaborasi keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam Seminar Wanita LDII Jawa Timur bertema “Membangun Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital sebagai Ruang yang Aman, Sehat, dan Ramah untuk Anak” di Surabaya, Minggu (25/10/2026).
Seminar ini diikuti sekitar 200 peserta secara luring dan 25.000 peserta secara daring. Narasumber yang hadir adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin dan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AK Jawa Timur R. Hari Candra Noviyanto.
Sherlita menekankan bahwa teknologi digital membawa manfaat sekaligus risiko bagi anak. Ancamannya mencakup paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber, pornografi, hingga perjudian daring.
Menurutnya, anak belum tentu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengenali dan menghindari risiko tersebut.
“Teknologi ini bagus banget, membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain ternyata membawa dampak negatif, terutama buat anak-anak kita,” Kata Sherlita.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya literasi digital sejak dini. Kemampuan menggunakan perangkat digital, katanya, harus diimbangi pemahaman tentang batasan, tanggung jawab, dan dampak penggunaannya. Anak perlu dibimbing agar tidak sekadar mampu mengakses teknologi, tetapi juga menggunakannya secara bijak.
“Kalau kita sebagai orang dewasa bisa membedakan antara hal positif dan negatif, tapi gimana dengan anak-anak kita yang enggak punya ilmunya?” tuturnya.
Sebagai upaya perlindungan, Pemprov Jawa Timur menginisiasi program Perisai Anak untuk membangun ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Program ini menitikberatkan pada pencegahan, penanganan kasus, dan kolaborasi lintas sektor. Sherlita menjelaskan, perlindungan tidak bisa dibebankan kepada satu instansi karena persoalan anak melibatkan banyak aspek kehidupan.
“Pencegahan, penanganan, dan kolaborasi. Kolaborasi ini kuncinya,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut dia, membutuhkan dukungan perangkat daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, hingga keluarga. Setiap pihak memiliki peran dalam mencegah risiko, mendampingi anak, dan menangani masalah yang terjadi.
“Tidak mungkin kami Dinas Kominfo sendirian,” ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama. “Perlindungan anak di ruang digital itu bukan hanya masalah Jawa Timur, bukan hanya masalah di Indonesia, melainkan persoalan bersama yang membutuhkan kepedulian dan tindakan nyata dari semua pihak,” tambahnya.
Sementara itu, R. Hari Candra Noviyanto menyoroti perubahan pola interaksi anak akibat penggunaan telepon pintar. Teknologi memang memudahkan komunikasi dan akses informasi, tetapi penggunaan yang tidak terarah dapat mengurangi interaksi langsung dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Ia mencontohkan, anak yang terlalu asyik dengan telepon pintar bisa sampai lupa makan dan kurang berinteraksi dengan orang di sekitarnya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan sosial anak. Orang tua perlu membangun kebiasaan penggunaan perangkat yang sehat, mengajak anak berkomunikasi, dan menyediakan waktu untuk kegiatan bersama di luar layar. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya menjaga tumbuh kembang anak.
“Penggunaan telepon pintar perlu mendapat perhatian keluarga, terutama ketika mulai memengaruhi kebiasaan sehari-hari dan interaksi sosial anak,” ujarnya.
Dalam hal penanganan, Hari Candra menjelaskan bahwa dukungan harus tersedia ketika anak mengalami kekerasan, termasuk perundungan dan perundungan siber. Upaya pencegahan perlu berjalan beriringan dengan layanan yang membantu anak menghadapi masalah, yakni Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai layanan penanganan kasus.
Sementara itu, dam kesempatan yang sama, Ketua Wanita LDII Jawa Timur Emie Santoso mengatakan, seminar ini menjadi upaya memberikan penyuluhan kepada para ibu di seluruh Jawa Timur agar lebih memahami risiko yang dihadapi anak saat beraktivitas di ruang digital.
“Kami memang ingin memberikan penyuluhan atau pengetahuan kepada ibu-ibu kami di seluruh Jawa Timur tentang bahaya atau pengaruh negatif ruang digital terhadap anak-anak,” ujar Emie.
Emie menjelaskan, pihaknya semakin mantap menggelar seminar setelah mengetahui adanya program Perisai Anak dari Diskominfo Jawa Timur. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya Wanita LDII meningkatkan kesadaran para ibu tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Ia berharap Wanita LDII Jawa Timur dapat terus bersinergi dengan Diskominfo Jatim dalam menyosialisasikan program perlindungan anak kepada masyarakat. Menurut Emie, keterlibatan para ibu hingga tingkat akar rumput penting agar edukasi dan program pemerintah menjangkau keluarga secara luas.
“Kalau tidak sampai ke ibu-ibu se-Jawa Timur, program Bu Sherlita juga tidak akan berjalan. Memang ini ditujukan untuk sampai ke akar rumput,” katanya.
Karena itu, seminar ini diikuti para ibu dari berbagai daerah di Jawa Timur. Emie berharap para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam mendampingi anak, terutama saat menggunakan perangkat digital dan mengakses media sosial.
“Dengan begitu, keluarga bisa menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari berbagai dampak negatif di ruang digital,” pungkasnya.
Melalui seminar ini, Wanita LDII diharapkan dapat memperkuat peran keluarga dalam membangun ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Literasi digital, komunikasi antara orang tua dan anak, serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting menghadapi tantangan di era digital. (RJ1)
