SIDOARJO (RadarJatim.id) – Direktur operasional PT Indonesia Sarana Service (ISS), Dian Sutjipto memastikan bahwa pihaknya sudah sangat siap menghadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus melalui jalur hukum, Kamis (09/03/2023).
Dian Sutjipto mengatakan bahwa keputusan sepihak dari Pemkab Sidoarjo untuk mengakhiri jalinan kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus dengan pihaknya dikhawatirkan bisa menghambat laju arus investasi ke Kabupaten Sidoarjo.
“Ya kita berharap saja. Semoga masalah ini tidak menjadi pemicu keengganan para calon investor lain yang berniat bekerjasama dengan pemerintah daerah, terutama Pemkab Sidoarjo,” katanya.
Diungkapkan oleh Dian Sutjipto bahwa pihaknya merasa sangat dirugikan atas pemutusan kerjasama terkait pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus secara sepihak oleh Pemkab Sidoarjo pada awal bulan Januari 2023 lalu.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini PT ISS sudah banyak menanamkan investasi agar bisa bekerjasama dengan Pemkab Sidoarjo dalam memperbaiki kualitas layanan publik dari sektor parkir.
“Salah satu bukti nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah TPK (Tempat Parkir Khusus, red) GOR Delta Sidoarjo,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Dian Sutjipto bahwa di TPK GOR Delta Sidoarjo sudah menggunakan system gate electronic yang hanya memberlakukan satu tarif untuk masuk ke area tersebut.
“Dulunya masyarakat akan dikenakan tarif berulang di setiap perpindahan titik parkir di area GOR (Delta Sidoarjo, red),” tambahnya.
Meskipun pihaknya sudah berusaha untuk memberikan layanan parkir yang terbaik untuk masyarakat, namun kenyataannya Pemkab Sidoarjo justru mengambil keputusan sepihak dengan memutuskan kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pada bulan April 2022 lalu.
“Kami memahami, kadangkala niat baik tidak selalu mendapatkan respon yang sama dari partner dalam sebuah hubungan kerjasama. Entah ada apa dibalik niat itu, kami serahkan saja sepenuhnya pada penilaian publik,” pungkasnya. (mams)
