SIDOARJO (RadarJatim.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sudah merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 hingga mencapai ratusan milyar rupiah.
Rencana anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 90,8 Milyar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 20,5 Milyar, Kepolisian Resor Kota (Polresta) RP 3,6 Milyar dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0816/Sidoarjo Rp 773 Juta yang berupa dana hibah.
Rencana alokasi anggaran tersebut muncul dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 pada Selasa (12/9/2023) lalu, saat Bupati Sidoarjo menjawab pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo terhadap Rancangan APBD 2024 yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Andjar Surjadianto.
”Kami memberikan alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan pemilihan umum pada tahun 2024,” kata Andjar.
M. Iskak, Ketua KPU Sidoarjo yang dikonfirmasi pada Kamis (14/09/2023) kemarin, mengakui bahwa anggaran sekitar Rp 90 Milyar tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Pilkada tahun 2024 nanti.
”Iya (ada hibah, red) untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024,” akunya.
Diungkapkan oleh Iskak bahwa anggaran sebesar Rp 90,8 Milyar tersebut direncanakan akan digunakan untuk honor badan adhoc KPU Sidoarjo, karena penyelenggaraan Pilkada dibiayai APBD Kabupaten Sidoarjo sepenuhnya.
”Paling besar untuk kebutuhan honor adhoc. Pencairannya akan dilakukan 2 termin, termin pertama 40 persen dan kedua 60 persen,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres), anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Bawaslu Sidoarjo belum memberikan penjelasan terkait alokasi dana hibah tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh RadarJatim.id bahwa Bawaslu Sidoarjo mengajukan anggaran pengawasan Pilkada 2024 sekitar Rp 33 Milyar, akan tetapi hanya disetujui sekitar Rp 20,5 Milyar saja. (mams)
