SURABAYA (RadarJatim.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menggalakkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Hal ini sebagai upaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil (bumil) serta menurunkan angka kematian ibu dan anak di Kota Pahlawan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita, mengatakan, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No. 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kota Surabaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
“Sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang tidak punya jaminan (kesehatan). Misalnya BPJS, seperti SKM. Nah, itu yang ditanggung oleh pemerintah kota. Kita ingin turunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas, serta bayi baru lahir,” urai Febria di Balai Kota Surabaya, Rabu (7/10/2020).
Program Jampersal ini diberikan kepada warga Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir.
Sedangkan untuk sasarannya adalah warga Surabaya yang memiliki kriteria miskin dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Kemudian, warga miskin yang memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif, serta terlantar.
Program Jampersal ini dapat dimanfaatkan ketika ibu mulai dinyatakan hamil sampai pada saat dia bersalin. Termasuk pula saat melakukan kontrol rutin ke Puskesmas.
“Semua ibu bersalin mulai dari kontrol, sampai dengan melahirkan. Kalau misalnya dia memerlukan penjemputan, ya kita jemput. Kalau misalnya dia dalam keadaan tidak stabil, kita punya yang namanya (kendaraan) Ambulan NETS,” papar dia.
Tak hanya golongan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Warga Surabaya yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS atau SKM juga dapat memanfaatkannya.
Untuk teknis pengajuannya, kata Febria, keluarga ibu hamil dapat mengajukan surat ke Dinas Kesehatan (Dinkes). Dapat pula melalui rumah sakit tempat dia bersalin.
“Kalau tidak punya jaminan persalinan, nanti rumah sakit yang mengurus ke Dinkes. Dari kelurahan bisa, jadi tidak harus yang MBR. Kalau MBR itu kan sampai di desil 4 atau 3, baru bisa keluar SKM. Kalau ini bisa lewat kelurahan,” ungkap dia.
Feny – sapaan akrabnya, memastikan bahwa program ini bersifat gratis bagi warga Kota Surabaya. Meski angka kematian ibu dan bayi di Surabaya menurun, pihaknya memastikan bahwa program ini akan tetap berjalan.
“Gratis, apalagi kalau bersalinnya di RSUD Dr. Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya (Rumah Sakit milik Pemkot Surabaya),” pungkasnya. (Phaksy/Red)
