SURABAYA (Radarjatim.id) – Anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadig, menggelar tatap muka dengan para pelaku UMKM Pangan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pentingnya, peran UMKM Pangan, sebagai pemanfaatan teknologi digital. Semakin efisien, adaptif, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Digitalisasi bukan hanya soal media sosial atau promosi online, tapi juga bisa meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari pencatatan keuangan hingga manajemen stok,” tutur Rizki Sadig di hadapan para pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai sektor pangan.
Salah satu bentuk digitalisasi yang didorong Rizki Sadig adalah pemanfaatan sistem pembayaran digital berbasis QRIS.
Menurutnya, penggunaan QRIS dapat mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus membangun pencatatan keuangan yang lebih rapi dan akurat bagi UMKM.
“Dengan QRIS, pelaku usaha bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital hanya dengan satu kode. Ini efisien, aman, dan sangat membantu usaha kecil agar makin profesional,” jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Lebih lanjut, Rizki Sadig juga menyoroti pentingnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM Pangan. Ia menilai, pemerintah perlu memperkuat dukungan pembiayaan yang sederhana, cepat, dan tidak memberatkan agar pelaku usaha kecil bisa tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi daerah.
“UMKM Pangan punya peran besar dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan. Kalau mereka kuat, ekonomi lokal ikut tumbuh, dan masyarakat bisa menikmati pangan yang cukup dan terjangkau,” tegas politisi yang juga Ketua DPW PAN Jawa Timur ini.
Dalam konteks nasional, Rizki menegaskan, bahwa penguatan UMKM Pangan sejalan dengan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Dukungan terhadap pelaku UMKM bukan hanya bentuk keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda reses Rizki Sadig sebagai wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII, sekaligus bentuk nyata perhatiannya terhadap pengembangan sektor pangan berbasis kerakyatan di daerah. (R9)
