SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompkok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Ir H.Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta perlindungan asuransi bagi seluruh petugas Pemadam Kebakaran (Damkar). Terutama bagi mereka yang bertugas dalam penanganan kebencanaan dan pelayanan publik.
“Keselamatan mereka harus sudah diasuransikan. Kalau terjadi apa-apa, tentu asuransi yang menanggung. Ini penting, karena mereka bekerja dalam situasi berisiko tinggi,” ujar BHS disela berkunjung di kantor Pemadam Kebakaran Kecamatan, di Krian, Sidoarjo, Rabu (8/10/2025).
Angggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Surabaya-Sidoarjo ini menambahkan , para petugas di lapangan setiap hari menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas. Mulai dari potensi kecelakaan hingga ancaman keselamatan jiwa. Untuk itu, negara wajib hadir dengan sistem jaminan yang kuat, tidak hanya berupa asuransi kerja, tetapi juga dukungan kesejahteraan dan fasilitas kesehatan yang layak.
“Gaji mereka cuma Rp2,2 juta. Ini memalukan harusnya ya disekitar minimal Rp 5 jutaan. Pembantu saya saja baru masuk sudah Rp2,5 juta dan yang lama Rp 4 jutaan. Padahal mereka mempertaruhkan nyawa,” terangnya.
Founder BHS Peduli ini menambahkan masih banyak tenaga lapangan seperti petugas pemadam kebakaran, relawan SAR, hingga pekerja teknis yang belum memperoleh kesejahteraan memadai. Ia menyebut, gaji yang diterima saat ini jauh dari standar kelayakan. Padahal jika mengacu gaji untuk Basarnas, para petugasnya sudah mendapatkan income yang bagus yakni Rp 8 jutaan.
BHS juga menegaskan kebutuhan jaminan gizi dan kesehatan bagi para petugas PMK juga harus diperhatiakn. Agar mereka tetap sehat dan siap bertugas di lapangan. Seperti mmakan pagi, siang, sore harus sesuai dengan standar gizi.
“Jangan sampai mereka bekerja keras tapi tidak diperhatikan kesehatannya,” terangnya.
Saat meninjau lokasi kantor PMK di Krian, BHS menemukan masih ada beberapa peralatan penanganan darurat yang tidak berfungsi optimal. Seperti beberapa kendaraan operasional mengalami kerusakan tanpa perbaikan cepat.
“Saya cek langsung, ada mobil yang rusak koplingnya selama dua minggu. Kalau ada kondisi darurat, bagaimana bisa cepat bergerak? Padahal, Sidoarjo ini memiliki risiko tinggi karena kepadatan industri dan permukiman,” tambahnya.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi inovasi pemadam kebakaran bermotor seperti yang diterapkan di Kota Surabaya. Armada ini dinilai efektif untuk menjangkau area padat penduduk dan kawasan industri.
“Motor dengan tangki air kapasitas 100 liter sudah cukup efektif untuk pemadaman cepat di area sempit. Kabupaten industri seperti Sidoarjo perlu memiliki itu,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, BHS juga membantu pembelian 3 HT hingga TV untuk mendukung kinerja petugas PMK yang bekerja 24 jam. Termasuk memberikan bantuan paket sembako kepada para petugas Damkar. (RJ/RED)
