JAKARTA (RadarJatim.id) — Indonesia mencetak tonggak penting dan sejarah baru dalam diplomasi multilateral setelah secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.
Penetapan tersebut berlangsung secara aklamasi dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis, 8 Januari 2026. Capaian ini menandai kali pertama Indonesia memegang posisi tertinggi sejak lembaga dunia tersebut berdiri pada 2006.
Kepercayaan internasional itu menempatkan Indonesia sebagai calon tunggal yang diajukan oleh Kelompok Asia Pasifik. Presidensi Dewan HAM PBB 2026 akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas tersebut, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026, termasuk tiga sesi utama, serta pengawasan mekanisme Universal Periodic Review (UPR).
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pencapaian bersejarah tersebut lahir dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan resmi Kemenlu.
Pendekatan diplomatik dilakukan secara terpadu melalui komunikasi yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan, Indonesia berkomitmen menjalankan presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan. Presidensi tersebut, lanjutnya, mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” jelas Kemenlu.
Dalam pernyataannya di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan perlindungan HAM universal.
“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.
Ia juga menekankan tema kepemimpinan “Presidency for All” dengan fokus inklusivitas dan partisipasi luas.
“Saya berkomitmen membangun kerja Dewan HAM yang lebih efektif, inklusif, dan dapat diakses oleh semua pihak,” tuturnya.
Direktur HAM dan Migrasi Kemenlu RI, Indah Nuria Savitri, menilai, mandat tersebut membawa tanggung jawab besar di tengah dinamika geopolitik global.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab besar juga mengingat situasi geopolitik saat ini cukup berwarna serta dinamika tinggi yang dihadapi Dewan HAM,” ujarnya.
Kepercayaan tersebut mencerminkan rekam jejak Indonesia sebagai aktor penyeimbang dan pembangun jembatan dialog dalam isu HAM global. (red/rj2)
