GRESIK (RadarJatim.id) — Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, didampingi Ketua Pengadilan Agama (PA) Zainal Fanani menyerahkan secara simbolis dokumen hasil sidang terpadu isbat penetapan asal usul anak, dan dokumen kependudukan pekerja migran Indonesia (PMI).
Salah satu PMI yang mendapatkan hak pembuatan dokumen akta kelahiran anak adalah, Sugi Utomo warga Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik. Didampingi istrinya, Marwah, ia menerima beberapa dokumen yang diserahkan langsung oleh Bupati Gresik di ruangan Putri Cempo, Pemkab Gresik, Selasa (13/1/2026).
Bupati Yani mengatakan, kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Hal itu, khususnya dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yaitu hak atas identitas hukum dan kepastian status kependudukan.
“Dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya,” ungkapnya.
Menurut Bupati Yani, bagi PMI, persoalan administrasi kependudukan termasuk penetapan asal usul anak sering kali menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu pihaknya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pengadilan Agama dan seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab Gresik dalam memberikan pelayanan yang humanis, cepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Penyerahan dokumen pada hari ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak PMI dan keluarganya. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib kita lindungi dan pastikan hak-haknya terpenuhi sejak dini, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Bupati Gresik yang juga menjabat Ketua Bidang Perlindungan Pekerja Migran di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut juga mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk membuat konsep kepada pra pekerja Migran maupun setelah atau purna migran.
“Dinas Tenaga kerja harus aktif dalam mengkonsep para pekerja migran mulai dari pra penempatan dengan kontrak kerja yang benar untuk menghindari TPPO atau yang sudah purna. Dimana setelah mendapatkan penghasilan lebih sampai habis kontrak kerjanya ini yang menjadi konsentrasi dari Disnaker,” terangnya.
Dikatakan, pekerja migran juga membutuhkan perlindungan pemerintah daerah, baik dari pernikahan disana yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum. Selain itu anak anak pekerja migran juga harus mendapatkan hak hak mereka dalam mengakses pendidikan, kesehatan karena sudah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam memberikan hak hak anak anak yang lahir dari pekerja migran. Jangan sampai anak tersebut tidak mempunyai hak baik identitas, pendidikan, kesehatan dan seluruh hak yang mereka dapatkan, dibutuhkan kolaborasi Pemkab Gresik bersama Pengadilan Agama, maupun stakeholder lain,” ucapnya.
Ia juga berharap, dengan diterimanya dokumen penetapan asal usul anak serta dokumen kependudukan ini, para penerima dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Serta tidak lagi mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Secara bertahap anak anak pekerja migran ini nantinya akan kita bawa pulang, kita identifikasi dahulu untuk sementara nanti kita pulangkan lima anak. Pemkab Gresik akan semaksimal mungkin membantu pemulangan anak anak pekerja migran, agar mendapatkan hak haknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bupati Yani menyampaikan Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pekerja migran beserta keluarganya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik, Hari Syawaludin, dalam laporannya menyampaikan, administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. Termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.
“Dalam praktiknya, masih banyak PMI yang menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan. Terutama terkait dengan status anak yang lahir di luar negeri maupun permasalahan pencatatan sipil lainnya,” tutur Hari.
Dikatakan, dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, namun merupakan pintu masuk untuk memperoleh pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai hak keperdataan lainnya.
Pihaknya menjelaskan, kegiatan penyerahan dokumen ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas status identitas anak hasil penetapan asal usul anak. Memfasilitasi PMI dan keluarganya dalam memperoleh dokumen kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, juga untuk meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan bagi PMI, mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Serta mendukung perlindungan hak sipil anak dan keluarga PMI.
“Dokumen yang diserahkan kepada penerima meliputi, dokumen surat nikah, dokumen pengesahan anak, dokumen kartu keluarga, dokumen Akta Kelahiran Suami / Istri, dokumen KTP-el, dan dokumen KIA (Kartu Identitas Anak),” terangnya.
Dengan terlaksananya kegiatan penyerahan dokumen hasil penetapan asal usul anak dan dokumen kependudukan bagi Pekerja Migran Indonesia. Diharapkan para penerima manfaat dapat memperoleh kepastian hukum atas identitas dirinya dan keluarganya serta dapat mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah. (sto)
