SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi VII DPR RI, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono,M.I.Pol (BHS) kembali menegaskan agar area di kawasan semburan lumpur Sidoarjo harus dilakukan mitigasi bencana secara maksimal. Sebab di kawasan itu masih berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang menyimpan risiko besar terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur di sekitarnya.
“Ini (semburan lumpur Sidoarjo,Red) masih bencana, bukan untuk hiburan, bukan tempat wisata. Risiko di kawasan ini nyata dan bisa membahayakan nyawa,” kata BHS seusai meninjau area semburan lumpur, Selasa (22/4/2026).
Saat ini kawasan lumpur Sidoarjo masih berstatus bencana dan tidak layak dijadikan destinasi wisata. BHS juga menyoroti keberadaan dua sesar aktif, yakni Sesar Siring dan Sesar Watu Kosek, yang berpotensi bergerak sewaktu-waktu dan memicu dampak fatal.
”Ini satu bencana yang agak sedikit dilupakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Ini penting untuk antisipasi puluhan ribu warga terdampak disini,” tegasnya.
Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini menegaskan agar di kawasan tersebut harus disiagakan tim Basarnas. Tujuannya sebagai antisipasi jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan tidak boleh ada satupun warga yang menjadi korban.
BHS mendesak agar ada Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini untuk memberikan tanda bahaya sebelum bencana terjadi. Termasuk dilakukan latihan keselamatan dan simulasi keselamatan.
“Saat ini tidak pernah dilakukan simulasi keselamatan, misalnya jika terjadi sesuai nanti titik kumpulnya dimana,” terangnya.
Bambang Haryo juga menegaskan tidak boleh boleh ada efisiensi anggaran yang berhubungan dengan nyawa publik. Anggaran untuk Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) untuk tahun ini memang mengalami penurunan. Jika sebelumnya diangkat Rp 110 miliar kini hanya dialokasikan sekitar Rp 80 miliar pertahunnya.
“Ini masih bencana, ini bukan tempat wisata, Basarnas perlu hadir,” tegasnya.
Bambang juga menekankan pentingnya pengelolaan aliran lumpur yang optimal. Ia menyebut pengurangan volume pengaliran ke Sungai Porong berpotensi meningkatkan tekanan pada tanggul.
“Kalau pengaliran dikurangi, tanggul bisa jebol. Dampaknya tidak hanya ke masyarakat sekitar, tapi juga ke jalur transportasi seperti jalan arteri dan kereta api. “Untuk menyelamatkan satu nyawa saja harus disiapkan anggaran, apalagi ini menyangkut ribuan warga. Tidak boleh ada kompromi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Zulyana Tandju, menyampaikan pengelolaan lumpur terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi anggaran. Dimana saat ini alokasi anggaran diturunkan menjadi Rp 80 miliar selama satu tahun. Dan dalam dua tahun diakui memang terjadi penyesuaian pengaliran dari sekitar 21 juta meter kubik per tahun menjadi 13 juta meter kubik per tahun.
Hal itu berdampak pada kapasitas tampungan yang semakin cepat penuh. “Jika tampungan penuh dan terjadi curah hujan tinggi, maka berpotensi terjadi overtopping atau luapan yang dapat menyebabkan tanggul jebol,” katanya.
Ia menambahkan, jika tidak ada peningkatan kembali dalam jumlah pengaliran, maka dalam kurun waktu sekitar empat tahun ke depan kapasitas tampungan bisa mencapai batas maksimal. Hal ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk jalur arteri Porong dan kawasan di sekitar tanggul.
”Kami tetap melakukan monitoring dan penanganan secara optimal. Selama lumpur masih menyembur, kami akan terus hadir melakukan pengendalian dan penanganan untuk menjaga keselamatan masyarakat dan infrastruktur,” pungkas zulyana Tandju. (RJ1)
