(Tanggapan untuk Teguh Osentik terkait Polemik ARTJOG 2026)
Oleh Arik S. Wartono
Mas Teguh, saya baca tulisan Panjenengan dengan cermat, dan saya setuju di satu titik: sejarah seni memang penuh paradoks. Sejak zaman Renaissance sampai hari ini, seni selalu bernegosiasi dengan kekuasaan, uang, dan institusi. Tapi justru karena sejarah itu panjang, kita perlu lebih jeli membedakan antara paradoks yang produktif dan “hipokrisi yang dinormalisasi. Polemik ARTJOG 2026 masuk yang kedua.
- “Ruang kritik masih hidup” bukan bukti integritas struktural
Panjenengan benar: karya-karya kritis masih dipamerkan di ARTJOG. Publik masih bisa melihat, berdebat, bahkan menertawakan Didit (Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, Red) kalau mau. Tapi mari jujur: kebebasan formal di level karya bukan jaminan institusi tidak sedang menipu.
Analoginya sederhana. Restoran boleh memajang poster “Makanan Sehat” dan koki boleh bebas bereksperimen bikin salad paling tajam. Tapi kalau dapurnya memakai bahan kadaluarsa, restoran itu tetap menipu pelanggan. “Kebebasan koki” tidak membatalkan masalah dapur.
ARTJOG 2026 boleh memamerkan karya yang “menghajar” oligarki. Tapi, kalau logika pendanaan dan logika kurasi sudah bertabrakan dengan narasi yang dijual —fakta sedemikian telanjang memakai rujukan David Graeber sambil menggandeng aktor politik yang identitasnya menampar semangat Graeber—, maka kritik dalam karya itu berubah fungsi: dari senjata pembebasan menjadi hiasan dinding yang menutupi kontradiksi.
Sejarah Rivera-Rockefeller yang Panjenengan sebut justru memperkuat poin saya. Rivera diminta kerja, ia masukkan Lenin, Rockefeller hancurkan mural. Itu konflik terbuka. Yang terjadi di ARTJOG 2026 lebih kelam: tidak ada penghancuran mural, karena tidak perlu. Cukup undang seniman, beri panggung, lalu biarkan kontradiksi pendanaan tetap berjalan di balik layar. Seniman jadi tameng moral, bukan subjek.
- Jarak kritis tidak bisa diukur hanya dari “apakah karya lolos sensor”
Panjenengan bilang yang penting jarak kritis, bukan tembok pemisah. Saya setuju. Tapi jarak kritis tidak diukur dari “masih ada karya kritik atau tidak”. Jarak kritis diukur dari kejujuran institusi pada publik dan seniman: dari mana dana datang, narasi apa yang sanggup dipertanggungjawabkan, dan di mana batasnya.
Kalau institusi menjual narasi Graeberian ke publik sambil mengambil dana dari lingkaran yang bertentangan langsung dengan semangat Graeber, maka jarak kritis sudah runtuh sejak tahap kurasi dan pendanaan. Karya yang lolos sensor tinggal jadi kosmetik. Publik diajak bertepuk tangan pada keberanian semu, sementara kontradiksi inti dibiarkan busuk di balik layar.
Standar “bersyukur karena tidak disensor” terlalu rendah. Standar yang lebih tinggi: institusi berani bilang di awal, “Ini dibiayai X, tujuannya Y”. Kalau tidak sanggup, ya jangan jual narasi yang bertabrakan. Itu bukan menutup dialog. Itu menjaga agar dialog tidak dimulai dari kebohongan.
- “Mundur satu langkah” bukan kedewasaan kalau struktur tetap sama
Saya apresiasi kalau benar Didit memilih tidak tampil di pembukaan dan namanya dikurangi di publikasi. Itu sikap etis. Tapi mari tidak tertipu oleh gestur. Kalau struktur pendanaan, struktur kurasi, dan struktur narasi tetap sama, maka ‘mundur satu langkah’ hanya jadi manajemen pencitraan. Problemnya bukan pada siapa yang berdiri di depan kamera. Problemnya pada kontradiksi antara narasi yang dijual dan sumber daya yang dipakai.
Kedewasaan ekosistem seni bukan diukur dari kemampuan seseorang duduk di depan karya yang mengkritik dirinya. Itu penting, tapi tidak cukup. Kedewasaan sejati adalah ketika institusi berani jujur: “Ini batas kami, ini sumber dana kami, dan kami tidak akan menjual narasi yang menampar wajah sumber dana itu.” Kalau tidak, maka “kemampuan berdialog” yang Panjenengan rayakan hanya jadi dialog antara institusi munafik dan publik yang dipaksa menelan kontradiksi.
- Paradoks produktif vs hipokrisi yang dinormalisasi
Ya, bank mendukung museum, korporasi mendukung biennale, pemerintah mendukung festival. Itu paradoks. Tapi ada bedanya antara paradoks yang transparan dan hipokrisi yang dibungkus jargon. Kalau Deutsche Bank mendukung pameran yang mengkritik Deutsche Bank, dan bank itu terbuka soal relasinya, maka publik bisa menilai dengan jernih. Yang terjadi di ARTJOG 2026 adalah sebaliknya: narasi A dipakai untuk menarik kepercayaan, praktiknya Z. Itu bukan paradoks produktif. Itu munafik.
Saya tidak anti sponsor. Seni butuh uang. Saya juga tidak minta ARTJOG jadi “panggung perlawanan”. Yang saya minta sederhana: jangan jual narasi yang bertabrakan dengan sumber daya Anda. Kalau berani terima dana dari lingkaran oligarki politik, ya jujur. Jangan bungkus pakai Graeber lalu bilang “ini kebebasan seni”.
Penutup: Ada jalan keluar, bukan hanya pembenaran
Polemik ini sering diakhiri dengan kalimat: “Kalau ARTJOG bubar, siapa yang ganti?” Seolah pilihannya hanya dua: terima hipokrisi, atau siap tidak ada pameran. Padahal alternatifnya sudah tumbuh: Pasar Seni Otonom. Model ini tidak bergantung pada negara, sponsor korporasi, atau lembaga politik. Ia bertumpu pada kerja sama, berbagi sumber daya, dana bersama yang dikelola terbuka, dan hubungan solidaritas. Tujuannya bukan menghapus transaksi, tapi mengurangi dominasi uang sebagai satu-satunya syarat terlibat dalam kehidupan budaya.
ARTJOG tidak perlu bubar. Tapi kalau mau berlanjut dalam jangka panjang, ia harus belajar dari logika itu: terbuka soal dana, perlakukan seniman sebagai mitra bukan peraga citra, bangun mekanisme transparansi. Karena seni yang berkelanjutan bukan seni yang megah tapi kosong. Seni yang berkelanjutan adalah seni yang publiknya masih percaya.
Jadi kabar baik yang sesungguhnya bukan “karya kritik masih dipamerkan”. Kabar baik yang sesungguhnya adalah kalau institusi berani koreksi sebelum publik pindah ke ruang yang lebih jujur. {*}
Gresik, 25 Juni 2025
*) Arik S. Wartono, Pendiri Sanggar DAUN, tinggal di Gresik.
