SUMENEP (RadarJatim id) – Memasuki puncak musim kemarau, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat mengantisipasi potensi kekeringan yang mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Sumenep.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Sumenep memiliki wilayah daratan dan kepulauan yang setiap tahun menghadapi tantangan ketersediaan air bersih saat musim kemarau berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa daerah bahkan masuk kategori rawan kekeringan dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Anggota DPRD Sumenep, Hairul Anwar menegaskan bahwa upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar dampak kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius bagi masyarakat. Pemetaan wilayah rawan, pemantauan sumber mata air, hingga kesiapan armada distribusi air bersih harus menjadi prioritas BPBD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kondisi darurat terjadi.
“BPBD harus proaktif melakukan identifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Dengan demikian, kebutuhan air bersih masyarakat dapat dipenuhi lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta agar koordinasi lintas sektor diperkuat. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta pihak-pihak terkait lainnya diharapkan terlibat aktif dalam upaya penanggulangan kekeringan.
“Keberhasilan penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi bantuan air bersih, tetapi juga pada kesiapan seluruh elemen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama dalam menghadapi musim kemarau,” tegasnya.
DPRD menilai bahwa persoalan kekeringan harus menjadi perhatian bersama, terutama karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian, peternakan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, kekeringan berpotensi menurunkan produktivitas masyarakat dan memicu berbagai persoalan sosial lainnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga memperkuat solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur air bersih. Program sumur bor, embung desa, penampungan air hujan, rehabilitasi jaringan distribusi air, serta perlindungan sumber mata air perlu terus diperluas agar masyarakat memiliki akses air yang lebih memadai.
“Setiap tahun kita menghadapi musim kemarau. Karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih terencana dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama,” tegasnya.
Di sisi lain, BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca dan kondisi sumber air di berbagai wilayah. Pendataan daerah rawan kekeringan dilakukan secara berkala sebagai dasar penyusunan langkah-langkah antisipatif yang dibutuhkan.
“BPBD juga telah menyiapkan skema distribusi air bersih apabila ditemukan wilayah yang mengalami krisis air. Armada tangki air beserta personel siaga disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung,” kata Sekretaris BPBD Sumenep, Abd. Kadir. (FIK)
