SIDOARJO (RadarJatim.id) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sidoarjo menyatakan sikap agar konfigurasi 6 Daerah Pemilihan (Dapil) tetap dipertahankan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 nanti.
Pernyataan sikap Partai NasDem Sidoarjo tersebut didasari kajian penataan Dapil dengan menguji konfigurasi eksisting berdasarkan aspek jumlah penduduk, proporsionalitas alokasi kursi, kesetaraan nilai suara, integritas wilayah, kohesivitas hingga kesinambungan Dapil.
Hasilnya, konfigurasi 6 Dapil yang digunakan pada Pemilu 2024 dinilai masih layak dipertahankan sebagai baseline penataan menuju Pemilu 2029 nanti.
Ketua DPD Partai NasDem Sidoarjo, Muh. Zakaria Dimas Pratama mengatakan, penataan Dapil harus ditempatkan sebagai upaya menjaga kualitas representasi masyarakat, bukan sekadar persoalan membagi wilayah untuk kepentingan kontestasi elektoral semata.
“Bagi NasDem, Dapil bukan sekadar peta kontestasi politik. Didalamnya ada hak masyarakat untuk memperoleh keterwakilan yang adil. Karena itu, sikap kami mempertahankan 6 Dapil harus memiliki dasar yang bisa dihitung, diuji dan dipertanggungjawabkan,” kata Zakaria Dimas usai acara Forum Group Discussion (FGD) Pemetaan Daerah Pemilihan di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (2/9/2026) malam.
Penduduk 2,04 Juta, Tetap Proporsional Dalam 6 Dapil
Kajian Partai NasDem menggunakan basis penduduk tahun 2025 sebanyak 2.041.260 jiwa, dengan 18 kecamatan dan total 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
Dari angka tersebut diperoleh Bilangan Pembagi Penduduk (BPP) Kabupaten Sidoarjo sebesar 40.825 penduduk untuk setiap 1 kursi di DPRD Sidoarjo.
Dengan konfigurasi 6 dapil, pembagian kursinya adalah 10-9-8-7-8-8 kursi. Dapil 1 memiliki sekitar 402 ribu penduduk, Dapil 2 sekitar 374,8 ribu, Dapil 3 sebanyak 339,3 ribu, Dapil 4 sekitar 276,9 ribu, Dapil 5 sebanyak 331,1 ribu dan Dapil 6 sekitar 317,1 ribu penduduk.
Komposisi wilayahnya tetap mengacu pada konfigurasi Pemilu 2024, yakni Dapil Sidoarjo 1 (Sidoarjo, Buduran dan Sedati), Dapil Sidoarjo 2 (Jabon, Porong, Tanggulangin dan Candi), Dapil Sidoarjo 3 (Prambon, Krembung, Tulangan dan Wonoayu), Dapil Sidoarjo 4 (Tarik, Krian dan Balongbendo), Dapil Sidoarjo 5 (Taman dan Sukodono) dan Dapil Sidoarjo 6 (Gedangan dan Waru).
Seluruh Dapil Lolos Uji Kesetaraan Nilai Suara
Salah satu temuan terpenting dalam kajian tersebut adalah hasil pengujian kesetaraan nilai suara.Kajian menggunakan rentang BPP setiap Dapil sebesar 90 persen hingga 110 persen dari BPP kabupaten. Hasil perhitungannya menunjukkan seluruh 6 Dapil berada dalam rentang tersebut.
Dapil Sidoarjo 1 berada pada 98,40 persen, Dapil Sidoarjo 2 berada di 101,99 persen, Dapil Sidoarjo 3 sekitar 103,81 persen, Dapil Sidoarjo sebesar 4 96,92 persen, Dapil Sidoarjo 5 sebanyak 101,31 persen dan Dapil Sidoarjo 6 berada di angka 97,34 persen.Artinya, keenam Dapil memenuhi parameter kesetaraan nilai suara yang digunakan dalam kajian.
Menurut NasDem angka tersebut penting, karena menunjukkan tidak ada Dapil yang memiliki representasi penduduk per kursi terlalu besar maupun terlalu kecil dibandingkan rata-rata kabupaten.
“Kalau seluruh Dapil masih berada pada koridor 90 sampai 110 persen, maka secara matematis kita melihat keseimbangannya masih terjaga. Ini salah satu alasan kuat mengapa 6 Dapil belum memiliki urgensi untuk diubah,” tegas Dimas.
50 Kursi Terdistribusi 10-9-8-7-8-8
Kajian juga melihat proporsionalitas dari distribusi 50 kursi di DPRD Sidoarjo.Dengan 6 Dapil, rata-rata alokasi mencapai 8,33 kursi per Dapil.
Dapil dengan alokasi terbesar memiliki 10 kursi dan yang terkecil 7 kursi. Dengan demikian, disparitas tertinggi dan terendah hanya 3 kursi.4 dari 6 Dapil bahkan berada sangat dekat dengan angka rata-rata, yakni masing-masing memperoleh 8 kursi di DPRD Sidoarjo.
Kajian menyimpulkan alokasi kursi relatif dekat dengan rata-rata, dengan rentang hanya 7 hingga 10 kursi.Seluruh alokasi itu juga berada dalam interval 3 hingga 12 kursi per Dapil yang digunakan dalam pengujian kajian. Dengan demikian, konfigurasi 10-9-8-7-8-8 seluruhnya memenuhi parameter tersebut.
Indeks Ketimpangan Hanya 1,20 Persen
NasDem Sidoarjo juga menggunakan Loosemore-Hanby Index (LHI) sebagai indikator pendukung untuk melihat tingkat ketimpangan antara persentase jumlah penduduk dengan persentase alokasi kursi.Hasilnya menunjukkan LHI Kabupaten Sidoarjo hanya 1,20 persen.
Perbandingannya cukup mudah dilihat. Dapil Sidoarjo 1 menampung 19,70 persen penduduk dan memperoleh 20 persen kursi. Dapil Sidoarjo 2 memiliki 18,36 persen penduduk dengan 18 persen kursi. Dapil Sidoarjo 3 memiliki 16,62 persen penduduk dengan 16 persen kursi.
Sementara itu, Dapil Sidoarjo 4 memiliki 13,57 persen penduduk dengan 14 persen kursi, Dapil Sidoarjo 5 sebanyak 16,22 persen penduduk dengan 16 persen kursi dan Dapil Sidoarjo 6 sebanyak 15,54 persen penduduk dengan 16 persen kursi.
Selisih antara proporsi penduduk dan kursi masing-masing Dapil hanya berada pada kisaran 0,22 sampai 0,62 persen. Kajian menegaskan LHI digunakan sebagai indikator pendukung proporsionalitas, bukan sebagai prinsip Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedelapan ataupun ambang lulus-gagal.
“Angka LHI 1,20 persen memperlihatkan bahwa distribusi penduduk terhadap kursi dalam konfigurasi 6 Dapil memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Jadi argumentasi mempertahankan 6 Dapil bukan sekadar karena sudah digunakan sebelumnya, tetapi ada angka yang menunjukkan keseimbangannya,” terangnya.
Bukan Hanya Angka, Karakter Wilayah Juga Diuji
NasDem Sidoarjo menilai penataan Dapil tidak cukup hanya membaca kalkulator jumlah penduduk, kohesivitas dan karakter wilayah juga perlu diperhatikan.
Kajian menemukan masing-masing Dapil memiliki keterkaitan karakter ekonomi dan kewilayahan.Dapil Sidoarjo 1 memiliki karakter kuat perikanan dan kawasan pengembangan komoditas perikanan (KAPUK). Dapil Sidoarjo 2 memiliki keterkaitan pertanian, perikanan, industri dan KAPUK. Dapil Sidoarjo 3 memiliki karakter dominan pertanian.
Sedangkan Dapil Sidoarjo 4 memiliki keterkaitan pertanian, industri dan SIBONTARRIAN. Dapil Sidoarjo 5 memiliki karakter pertanian dan industri. Serta, Dapil Sidoarjo 6 memiliki karakter industri dan transportasi.
Kajian bahkan memetakan karakter setiap kecamatan. Porong, Jabon, Tanggulangin dan Candi, misalnya, memiliki keterkaitan pertanian, perikanan dan KAPUK.
Taman dan Sukodono sama-sama memiliki karakter pertanian dan industri, sementara Gedangan dan Waru memiliki keterkaitan karakter industri, dengan Waru juga memiliki fungsi transportasi.
NasDem menilai kesamaan karakter tersebut penting, karena anggota DPRD Sidoarjo yang terpilih dari suatu Dapil akan berhadapan dengan rumpun persoalan dan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterkaitan.
Secara Geografis Tetap Terhubung
Aspek integritas wilayah juga menjadi perhatian.Pemetaan dalam kajian menunjukkan seluruh Dapil memiliki keterhubungan geografis antar kecamatan.
Pada prinsip coterminous, seluruh 6 Dapil DPRD Kabupaten Sidoarjo juga berada dalam cakupan Dapil Jawa Timur (Jatim) 2 untuk DPRD Provinsi Jatim yang mencakup keseluruhan Kabupaten Sidoarjo.
Sementara dari prinsip kesinambungan, konfigurasi 6 Dapil mempertahankan komposisi kecamatan yang sama dengan Pemilu 2024, dan digunakan sebagai baseline operasional kajian menuju 2029.
NasDem: Jangan Mengubah Dapil Jika Konfigurasi Eksisting Masih Layak
Atas keseluruhan pengujian tersebut, NasDem Sidoarjo mengambil sikap bahwa 6 Dapil DPRD Kabupaten Sidoarjo layak dipertahankan sebagai baseline dalam pembahasan penataan Dapil menuju Pemilu 2029.
Menurut Dimas, perubahan Dapil seharusnya memiliki alasan objektif yang kuat. Apabila konfigurasi yang berjalan masih mampu menjaga kesetaraan nilai suara, proporsionalitas kursi, integritas dan kohesivitas wilayah serta kesinambungan representasi. Maka mempertahankannya justru memberikan kepastian kepada masyarakat.
“NasDem Sidoarjo berpandangan tidak perlu mengubah sesuatu hanya demi menghasilkan peta yang baru. Ukurannya harus kepentingan representasi masyarakat. Ketika 6 Dapil masih memenuhi parameter kesetaraan, proporsionalitasnya baik, wilayahnya terhubung dan karakter masyarakatnya memiliki kohesi. Maka posisi kami jelas, 6 Dapil Sidoarjo layak dipertahankan,” tegasnya.
Ditambahkan oleh Dimas bahwa NasDem Sidoarjo tetap menghormati proses dan kewenangan penyelenggara Pemilu, serta membuka ruang dialog berbasis data dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), partai politik (parpol), akademisi maupun kelompok masyarakat.
Kajian tersebut memang mencatat bahwa sejumlah indikator masih bersifat indikatif dan perlu diperbarui setelah data resmi KPU tersedia. Karena itu, NasDem menempatkan hasil kajian ini sebagai basis argumentasi awal yang tetap terbuka terhadap pembaruan data.
“Yang ingin kami dorong adalah tradisi politik berbasis kajian. Perbedaan pandangan tentang Dapil sangat mungkin terjadi, tetapi perdebatannya harus kita naikkan dari sekadar asumsi politik menjadi adu data, argumentasi dan kepentingan representasi masyarakat Sidoarjo,” urainya.
Secara keseluruhan, kajian NasDem mencatat 6 dari 6 Dapil berada dalam rentang kesetaraan BPP 90–110 persen, rata-rata alokasi 8,33 kursi dengan disparitas 3 kursi, LHI 1,20 persen, seluruh Dapil terhubung secara geografis, berada dalam satu cakupan Dapil Provinsi Jatim 2, memiliki bukti kohesivitas karakter wilayah, serta mempertahankan kesinambungan konfigurasi Pemilu 2024.
Atas dasar itulah kajian menyimpulkan konfigurasi 6 Dapil eksisting layak dipertahankan sebagai baseline analisis penataan Pemilu 2029. (mams)
