PASURUAN (RadarJatim.id) — Kekecewaan mendalam kembali disuarakan oleh elemen mahasiswa dan pemuda Kota Pasuruan, Kamis (1/10/2026). Tepat tujuh hari (H+7) pascademonstrasi besar-besaran dan penyegelan gedung DPRD pada 23 September lalu, tidak ada satu pun pergerakan atau langkah konkret yang diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) maupun DPRD Kota Pasuruan terkait realisasi tuntutan rakyat.
Padahal, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan sebelumnya telah menemui massa aksi dan secara resmi menandatangani pakta integritas yang memuat tuntutan-tuntutan mendesak. Pakta integritas itu mengamanatkan pembatalan dan refocusing anggaran pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp 522 juta.
Selain itu, juga mewajibkan penanganan darurat krisis air di empat kelurahan (Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak), perlindungan ekonomi rakyat kecil (PKL), serta intervensi serius atas 5.900 pengangguran dan 12.830 warga miskin. Namun, seluruh janji hitam di atas putih tersebut hingga kini terbukti nihil realisasi dan seolah hanya menjadi sandiwara politik untuk meredam kemarahan massa sesaat.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, mengecam keras sikap apatis dan kebohongan publik yang dipertontonkan oleh para pimpinan daerah tersebut.
“Penandatanganan pakta integritas kemarin ternyata tidak ada harganya bagi eksekutif dan legislatif kita. Sampai hari ini, H+7, tidak ada satu pun poin tuntutan yang ditindaklanjuti. Tidak ada pembatalan anggaran elite, tidak ada solusi konkret untuk warga yang kekeringan, dan nasib belasan ribu warga miskin serta PKL tetap terabaikan,” tegas Zulpan.
Pimpinan dewan, lanjut Zulpan, sama bungkamnya. Ia menilai, bahwa hal itu merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap dokumen yang mereka sepakati sendiri di hadapan publik.
Menyikapi kebuntuan dan matinya sense of crisis para pejabat daerah ini, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pasuruan tidak akan tinggal diam. Pihak aliansi resmi mengeluarkan ultimatum tahap kedua yang jauh lebih keras dengan batas waktu yang sangat tegas.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menegaskan, mahasiswa memberikan perpanjangan tenggat waktu maksimal 7 hari ke depan sebelum mengambil tindakan yang lebih tegas.
“Kami beri deadline 7 hari dari sekarang. Jika dalam waktu satu minggu ke depan wali kota, wakil wali kota, dan DPRD masih tutup mata dan tidak ada realisasi tertulis atas seluruh poin pakta integritas tersebut, maka jangan salahkan kami. Kami pastikan akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi pergerakan dan kemarahan massa yang jauh lebih masif dan berlipat ganda,” ancam Ubaidillah.
Ia menambahkan, Aliansi BEM Pasuruan Raya dan PC PMII Pasuruan menyatakan, kesabaran telah habis. Pengabaian terhadap keseluruhan isi pakta integritas membuktikan, bahwa penguasa benar-benar buta terhadap realitas penderitaan warganya di akar rumput.
“Diam tertindas atau bangkit melawan! Kami tunggu itikad baik dan tindakan nyata dari penguasa dalam 7 hari ke depan, atau kita bertemu lagi di jalanan,” pungkas Ubaidillah. (uba)
