SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS) melakukan sidak di Pasar Tulangan, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kehadirannya untuk memonitor harga sembako di pasar tersebut.
Saat hadir di pasar Tulangan, BHS mendapati adanya stok beras kemasan lima kilogram produksi pabrik swasta yang berkutu di salah satu stand, minimnya stok MinyaKita , penjualan MinyaKita melebihi harga eceran tertinggi (HET). Atas temuan itu BHS menegaskan agar ada penindakan terhadap produsen beras kemasan yang berkutu, termasuk mendorong pemerintah kembali menggelontorkan minyakita.
“Stok MinyaKita di beberapa kios di Pasar Tulangan kehabisan stok. Minyakita ini harus ada terus dan cukup karena disubsidi pemerintah menggunakan uang rakyat,” kata BHS, Senin (2/11/2026).
Pihaknya saat itu langsung menghubungi pimpinan Bulog Jawa Timur agar segera memenuhi kebutuhan Minyakita di pasar-pasar Sidoarjo. Agar peran Bulog sebagai stabilisator harga, pasokan, dan kualitas barang kebutuhan masyarakat bisa dijalankan.
Dalam sidak itu, BHS menjumpai nsejumlah fasilitas pasar membutuhkan perhatian, terutama kebersihan dan perawatan infrastruktur. Menurutnya, kondisi pasar harus sebanding dengan retribusi yang dibayarkan pedagang. Termasuk sejumlah alat pemadam api ringan (APAR) yang kedaluwarsa yang langsung ditindak lanjuti pihaknya secara pribadi akan mengisi tiga tabung pemadam untuk membantu menjamin keselamatan pedagang, konsumen, serta barang dagangan.
”Kalau secara umum harga sembako terpantau stabil. Harga telur sekitar Rp 24.000, bawang merah Rp 25.000, ayam Rp 35.000, sedangkan cabai berkisar Rp 25.000 hingga Rp 40.000 per kilogram,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Setya Handaka menyampaikan, pengelolaan pasar di Pasar Tulangan baru dua bulan diserahkan kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya dikelola pihak ketiga. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan fasilitas pasar.
”Ini kemarin pengelolaan pasar dilakukan pihak ketiga. Baru dua bulan ini diserahkan ke pemerintah daerah,” kata Setya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga menyiapkan rencana peningkatan kualitas pasar agar dapat memenuhi standar pasar ber-SNI pada 2028. Pembenahan fasilitas dan pengelolaan menjadi bagian dari upaya mencapai target tersebut.
Aanggota Komisi B DPRD Sidoarjo Supriyono menambahkan keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pemeliharaan pasar di Sidoarjo. Dari total anggaran Rp 38 miliar, sekitar Rp 28 miliar digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.
”Hanya tersisa sekitar Rp 8 miliar untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasar di Kabupaten Sidoarjo, ini jelas tidak cukup. Karena itu, harus ada pengajuan anggaran untuk pemeliharaan kondisi pasar,” ujar Supriyono.
Pihaknya mendorong Disperindag lebih serius mengusulkan anggaran perawatan pasar rakyat. Dan berharap pasar yyang menjadi pusat transaksi masyarakat bisa berperan penting menjaga perputaran ekonomi daerah.
“Agar ekonomi daerah tetap kuat menghadapi berbagai tekanan ekonomi dari luar,” pungkasnya. (RJ1)
