SIDOARJO (RadarJatim.id) Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII Fraksi Partai Gerindra, Ir.H.Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS) mendorong Industri Kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kapasitas usaha agar mampu menembus pasar pengadaan pemerintah.
Saat ini salah satu kendala atau pekerjaan rumah yang masih dihadapi pelaku usaha adalah pemenuhan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini terungkap saat BHS mengunjungi IKM Rich Collection, produsen mainan anak-anak di Sidoarjo. Produk usaha tersebut telah dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia, mulai dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa.
“Industri kecil dan menengah seperti ini harus kita dukung agar bisa naik kelas. Kalau usahanya berkembang, serapan tenaga kerjanya akan semakin banyak dan bisa menumbuhkan ekonomi di Sidoarjo,” kata BHS, Senin (2/11/2026).
Dalam kesempatan itu, BHS menegaskan agar jangan ada oknum yang menghambat keberadaan IKM dalam menjalankan usahanya. Penegasan itu disampaikan saat dirinya mendapatkan aduan adanya pihak tertentu yang dinilai mempersulit usaha IKM tersebut.
“Mereka ini membantu membuka lowongan pekerjaan, jangan malah ada yang menghambat dan mempersulit. Kalau ada yang mempersulit nanti lawannya saya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, pihak pelaku IKM juga mendapati kendala mendapatkan sertifikasi TKDN. Padahal, berdasarkan penjelasan dalam kunjungan tersebut, nilai TKDN produk Rich Collection telah mencapai sekitar 60 persen.
BHS akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian agar pelaku usaha memperoleh pendampingan sertifikasi. Dengan begitu, produk lokal memiliki peluang lebih besar mengikuti pengadaan barang pemerintah.
“TKDN ini perlu dibantu proses sertifikasinya. Saya akan sampaikan kepada Dirjen IKMA agar IKM seperti ini bisa memenuhi persyaratan dan mendapatkan kesempatan mengikuti pesanan-pesanan pemerintah,” ujarnya.
BHS juga menyoroti persoalan permodalan yang kerap menjadi hambatan pengembangan IKM. Ia mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang lebih terjangkau untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Sementara itu, Pemilik Rich Collection, Supriyono mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan BHS maupun pemerintah daerah. Ia berharap persoalan sertifikasi TKDN yang dihadapi usahanya segera mendapatkan solusi sehingga peluang memperoleh pesanan semakin terbuka.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan bantuan untuk masalah TKDN ini bisa terwujud, supaya pesanan-pesanan kami bisa meningkat,” kata Supri.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mochammad Hudori, mengatakan akan menelusuri kelengkapan legalitas usaha serta dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi TKDN.
“Kami cek legalitas usaha IKM ini, kemudian sampai di mana proses sertifikasi TKDN dan dokumen apa saja yang diperlukan. Kami usahakan membantu agar sertifikasi tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Dikatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki program bantuan sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM. Program tersebut akan diarahkan untuk membantu usaha yang membutuhkan pendampingan, termasuk Rich Collection, agar produk lokal semakin kompetitif dan memiliki akses lebih luas terhadap pasar pemerintah. (RJ1)
