SURABAYA (RadarJatim.id) — Lebih dari dua dekade menjalani profesi hakim membawa Arie Andhika Adikresna, SH, MH bertugas di berbagai wilayah di Indonesia. Dari Kalimantan, Sumatera, hingga sejumlah daerah di Jawa dan Madura, setiap penempatan menghadirkan karakter perkara dan tantangan peradilan yang berbeda.
Perjalanan panjang tersebut kini membawanya mengemban amanah sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, Jawa Timur sejak November 2025. Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) itu sebelumnya telah menjalani berbagai posisi sebagai hakim hingga pimpinan pengadilan.
Arie memulai kariernya di PN Kota Madiun pada 2002. Setelah diangkat menjadi hakim, ia bertugas di PN Banjarbaru, PN Pelaihari, PN Bangkinang, hingga PN Sumenep. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut sebagai Wakil Ketua dan Ketua PN Malinau, Ketua PN Sumenep, hakim PN Gresik, Wakil Ketua PN Ponorogo, sebelum akhirnya dipercaya memimpin PN Bangkalan.
Bagi Arie, pengalaman bertugas di berbagai daerah bukan sekadar bagian dari perjalanan karier. Setiap wilayah mempertemukannya dengan persoalan hukum, kondisi masyarakat, dan dinamika peradilan yang berbeda.
Tangani Perkara Korupsi di Awal Karier
Salah satu pengalaman yang membekas terjadi ketika Arie menjalani masa awal sebagai hakim di PN Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sana, ia pernah menangani perkara korupsi terkait pembangunan landasan Bandara Syamsudin Noor.
Penanganan perkara tersebut menjadi salah satu pengalaman penting pada awal kariernya sebagai hakim. Proses penyelesaiannya bahkan membuat jadwal kepindahan Arie ke tempat tugas berikutnya harus menyesuaikan agar perkara yang sedang ditanganinya dapat diselesaikan.
Pengalaman itu mempertemukan Arie sejak awal dengan tanggung jawab besar yang melekat pada profesi hakim. Selain memahami dan menerapkan hukum, hakim dituntut menilai fakta dan bukti yang hadir dalam persidangan serta mengambil keputusan secara independen.
Perjalanan kariernya juga pernah membawanya bertugas sebagai asisten Ketua Kamar Perdata di Mahkamah Agung sebelum kembali menjalankan tugas sebagai hakim di daerah. Beragam pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika Arie memasuki jenjang kepemimpinan pengadilan.
Dari Hakim Menjadi Pimpinan Pengadilan
Babak lain dalam perjalanan Arie dimulai ketika ia dipercaya masuk dalam jajaran pimpinan pengadilan. Setelah melalui fit and proper test pimpinan pengadilan kelas II, Arie menjadi Wakil Ketua PN Malinau pada Januari 2019. Sekitar satu tahun kemudian, ia kariernya terus naik dan dipercaya menjadi Ketua PN Malinau.
Bertugas di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, memberikan pengalaman tersendiri. Lokasinya yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia membuat kepemimpinan pengadilan dijalankan dalam kondisi geografis dan sosial yang berbeda dengan kota-kota besar.
Pada Januari 2021, Arie kemudian dipercaya menjadi Ketua PN Sumenep. Setelah lebih dari dua tahun memimpin PN Sumenep, ia bertugas sebagai hakim di PN Gresik pada Mei 2023. Ia kembali mengikuti fit and proper test untuk pimpinan pengadilan kelas I B dan kemudian menjadi Wakil Ketua PN Ponorogo pada Oktober 2024. Setahun berselang, Arie dipercaya mengemban jabatan sebagai Ketua PN Bangkalan.
Pengalaman sebagai hakim sekaligus pimpinan membuat Arie melihat, bahwa tugas di lingkungan peradilan tidak hanya berkaitan dengan memeriksa dan memutus perkara. Pimpinan pengadilan juga berhadapan dengan tanggung jawab kelembagaan, pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan.
Jaga Independensi di Tengah Tekanan Publik
Menurut Arie, salah satu tantangan dalam profesi hakim adalah menghadapi tekanan yang dapat datang dari luar ruang persidangan.
Sepanjang perjalanan kariernya, ia beberapa kali mendapat tugas tambahan sebagai Humas atau juru bicara pengadilan. Posisi tersebut membuatnya harus berhadapan langsung dengan media maupun masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan mengenai perkara atau kebijakan pengadilan. Dalam kondisi tertentu, ia juga harus menghadapi aksi demonstrasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
Pengalaman itu mengajarkannya, bahwa seorang hakim tidak hanya membutuhkan pemahaman hukum. Kemampuan berkomunikasi juga penting, terutama ketika harus menjelaskan proses peradilan kepada masyarakat tanpa mengganggu independensi proses persidangan. Di sisi lain, Arie menilai independensi dan integritas tetap menjadi fondasi yang harus dijaga ketika hakim menghadapi tekanan maupun perhatian publik terhadap suatu perkara.
Lebih dari Dua Dekade dalam Peradilan
Perjalanan Arie sejak memulai karier di PN Kota Madiun hingga memimpin PN Bangkalan memperlihatkan panjangnya pengalaman yang ia bangun dalam institusi peradilan. Pengalaman sebagai hakim di berbagai pengadilan, menangani perkara, menjalankan tugas di Mahkamah Agung, hingga memimpin sejumlah pengadilan membentuk perspektifnya mengenai tanggung jawab seorang hakim.
Bagi Arie, profesi hakim pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai jabatan, tetapi mengenai tanggung jawab untuk menjalankan hukum berdasarkan fakta dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Anak hukum itu tidak boleh mudah percaya dengan apa yang ada di media sosial. Kita harus dibiasakan melihat fakta dan dasar keilmuan,” ujarnya.
Prinsip tersebut juga ia pegang dalam melihat proses peradilan. Di tengah derasnya informasi dan opini publik, penegakan hukum tetap harus berpijak pada fakta, proses, dan argumentasi hukum.
Setelah lebih dari dua dekade berada dalam institusi peradilan, amanah sebagai Ketua PN Bangkalan menjadi kelanjutan perjalanan Arie dalam menjalankan fungsi peradilan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. (rj2)
