KEDIRI (RadarJatim.id) – Upaya perdamaian dalam perkara dugaan penggelapan yang menjerat istri anggota Polri aktif sekaligus anggota Bhayangkari, Yessi Maharini, belum menemukan titik temu. Kuasa hukum korban meminta pengembalian uang dan dokumen kendaraan, sedangkan pihak terdakwa meminta waktu untuk kembali membangun komunikasi dengan pelapor.
Kuasa hukum korban, Suwandi, menegaskan, kliennya, Titik Hariyani, terbuka terhadap penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ). Namun, perdamaian harus disertai iktikad baik dari terdakwa untuk memulihkan kerugian korban.
“Pihak kami terbuka untuk RJ, tetapi harus ada pengembalian kerugian. Uang dan BPKB harus dikembalikan,” ujar Suwandi.
Ia mengatakan, sampai persidangan berlangsung, pihak korban belum menerima tawaran perdamaian secara resmi dari pihak terdakwa. Jika syarat pemulihan kerugian tidak terpenuhi, korban akan menyerahkan penyelesaian perkara melalui jalur hukum.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Danang Prabandaru, menyampaikan, upaya perdamaian sudah pernah dibicarakan sejak tahap penyidikan. Menurut dia, pihaknya sempat memperoleh informasi, bahwa korban bersedia mencabut laporan.
Danang berharap, kesempatan yang diberikan dalam persidangan dapat dimanfaatkan untuk kembali menghubungi korban.
“Kami akan berupaya berkomunikasi lagi dengan pihak pelapor. Harapannya, masih ada ruang untuk menyelesaikan perkara ini secara damai,” katanya.
Kuasa hukum terdakwa lainnya, Lukas Fardani, juga menyebut kedua pihak pernah bertemu dan menjalani mediasi di kepolisian. Dalam pertemuan itu, menurut Lukas, sempat dibicarakan kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan.
Ia menambahkan, pernah muncul pembicaraan mengenai pembayaran kerugian secara bertahap, karena terdakwa sedang menjalani penahanan. Namun, rencana tersebut belum menjadi kesepakatan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penggelapan dua unit truk dump beserta dokumen kepemilikannya dan uang Rp 30 juta milik Titik Hariyani. Kasus tersebut kini telah memasuki proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri.
Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung Kamis (26/11/2026). Pihak terdakwa berencana menggunakan kesempatan tersebut untuk kembali mengupayakan perdamaian dengan korban. Dengan demikian, peluang RJ masih terbuka, tetapi belum ada kesepakatan. Pengembalian kerugian menjadi salah satu persoalan utama yang harus diselesaikan kedua pihak sebelum perdamaian dapat terwujud. (rul)








