JAKARTA (RadarJatim.id) — Mutasi besar-besaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada era Purbaya Yudhi Sadewa mendapat penolakan dari pimpinan internal. Ini setelah ditemukan dugaan sejumlah nama dengan modal kedekatan Purbaya ditunjuk menjadi pejabat tanpa proses assessment dan talent management.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjadi salah satu pejabat yang menolak proses tersebut. Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama, Bimo meminta agar mutasi sejumlah pejabat ditunda dan dibatalkan.
Persoalan itu mencuat setelah dalam daftar mutasi ditemukan sejumlah nama yang disebut Bimo sebagai “nama-nama ajaib”. Mereka disebut tidak mengikuti proses penilaian dan manajemen talenta sebagaimana pejabat lainnya.
“Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” kata Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026).
Bimo menilai kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan di internal, terutama bagi pegawai lain yang telah mengikuti seluruh proses untuk mendapatkan jabatan.
“Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” ujarnya.
Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak akan mengecek kembali kapabilitas dan kelayakan pejabat yang sebelumnya dilantik pada era Purbaya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan dibatalkan pengangkatannya.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap,” katanya.
Pejabat yang pengangkatannya dibatalkan akan dikembalikan ke posisi sebelum mutasi dilakukan.
“Iya (kembali ke posisi awal),” tegasnya.
Mutasi tersebut dilakukan pada 10 September 2026 dan mencakup ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Bimo dan Djaka kemudian mengusulkan agar penempatan pejabat yang tidak mengikuti mekanisme penilaian tersebut ditinjau kembali. (RJ1/RED)
