GRESIK (RadarJatim.id) — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Rico, didampingi Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, meninjau lokasi rencana penempatan Sekolah Rakyat di UPT SMP Negeri 30 Gresik. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pendidikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam kunjungan ini, di antaranya Asisten I Pemkab Gresik Suprapto, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh, jajaran Forkopimcam Sidayu, para kepala sekolah dan guru dari UPT SMP Negeri 30 Gresik dan UPT SMP Negeri 6 Gresik, serta tokoh masyarakat setempat.
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau. Sekolah ini diperuntukkan secara khusus bagi warga Gresik yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan ekonomi nasional. Program ini mulai membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran 2025 dan diselenggarakan secara gratis.
“Ini amanat langsung dari Bapak Presiden. Sekolah Rakyat merupakan gabungan dari berbagai program unggulan yang diintegrasikan, mulai dari makan gratis, pendidikan gratis, hingga penyediaan fasilitas terbaik. Seluruh pembiayaan ditanggung negara melalui APBN hasil efisiensi anggaran,” ujar Robben Rico, Jumat (18/4/2025). Ia menekankan, sekolah ini tidak boleh diisi oleh siswa dari luar Gresik.
“Kami imbau agar penerimaan siswa dilakukan sesuai ketentuan, yakni khusus untuk warga desil 1 dan 2 yang termasuk dalam 20% kelompok masyarakat berpendapatan terendah atau tergolong miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Para guru pun harus melalui proses seleksi yang ketat,” tandasnya.
Sementara Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyatakan, Sekolah Rakyat akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) dengan sistem boarding school dan asrama, serta akan menjadi model nasional. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam proses seleksi peserta didik maupun tenaga pengajar, agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Rombongan kemudian meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah, mulai dari tempat ibadah, ruang kelas, toilet, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Hasil tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk memastikan kesiapan sekolah dalam menjalankan program sesuai standar yang ditetapkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari proses Data Entry Seleksi (DES) oleh Kementerian Sosial. Dikatakan, sekitar 86 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti DES di Jakarta, termasuk Gresik.
“Proposal dan dokumen kami telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kementerian PUPR. Saat ini kami tinggal menunggu proses hibah atau alih status aset untuk keperluan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, UPT SMP Negeri 30 Gresik ditetapkan sebagai embrio Sekolah Rakyat dan akan menerima dua rombongan belajar (rombel) pada tahun ajaran 2025, masing-masing dengan kapasitas maksimal 25 siswa.
“Yang diterima hanya masyarakat Gresik yang tergolong miskin ekstrem, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Ini merupakan syarat mutlak,” tegasnya.
Lebih lanjut, katanya, Pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menyiapkan lahan di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu, untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
“Mudah-mudahan hasil survei ini membawa kabar baik bagi Pak Sekjen, sehingga bisa segera dilaporkan kepada Menteri Sosial maupun Bapak Presiden. Gresik siap menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota embrio Sekolah Rakyat,” tambahnya. (sto)
