Oleh Arik S. Wartono
Ada dua penyakit yang sedang menggerogoti kepemimpinan saat ini. Satu di tingkat bangsa, satu lagi di tingkat diri.
Di tingkat bangsa, kita kehilangan model pemimpin Satriya-Pinandita. Pada tingkat individu, para pemimpin itu sendiri terjebak dalam need for cognitive closure atau bahkan epistemic closure, pikiran yang menolak ditarik naik karena merasa sudah paling benar.
Keduanya saling mengait. Dan jika tidak disembuhkan, maka kemerosotan ini bukan lagi kemunduran, melainkan pembusukan.
Sebelum melangkah lebih jauh, perlu digarisbawahi, tulisan ini tidak berbicara tentang agama dan sekte keyakinan. Baik Islam Syi’ah di Iran masa kini, maupun Hindu-Buddha di era Kerajaan Jawa Klasik, bukan fokus perbandingan teologis di sini.
Yang perlu disorot adalah watak berpikir dan watak memimpinnya. Yaitu bagaimana sebuah peradaban meletakkan akal, rasa, dan karsa dalam satu payung kebijaksanaan. Karena Hikmat, Nyaya, dan Satriya-Pinandita adalah soal metode dan etika kekuasaan, bukan soal dogma.
Hikmat, Mantiq dan Nyaya
Saat ini, salah satu rujukan menarik ada di Iran. Negara itu masih melembagakan Hikmat: ilmu kebijaksanaan tertinggi yang menyatukan cita, rasa, dan karsa. Bukan karena Iran sempurna. Ia juga bergulat dengan korupsi, represi, dan konflik. Yang kita pinjam bukan model negaranya, melainkan metodenya: mewajibkan calon pemimpin menguasai logika sebelum menafsir hukum dan kebijakan.
Cipta, rasa, dan karsa adalah tiga kekuatan dasar dalam diri manusia — yang sering disebut Tridaya atau Trisakti Jiwa — meliputi unsur pikiran, hati, dan kehendak yang menjadi landasan tindakan dan kebudayaan.¹
Secara etimologi, Cipta adalah daya pikir dan kreativitas. Rasa adalah hati nurani dan empati. Karsa adalah kehendak dan tekad untuk mewujudkan gagasan menjadi tindakan.²
Dalam tradisi intelektual Persia, filsafat tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada mantiq atau logika, irfan atau spiritualitas, serta sastra dan kriya atau estetika dan keterampilan. Karena mantiq terjaga, maka kebudayaan mereka memiliki cetakan logis yang kokoh. Seorang mujtahid di Qom belum dianggap layak menafsir hukum jika tidak menguasai falsafah ilahiyyah, mantiq Aristotelian, dan epistemologi. Akal (aql) ditempatkan setara dengan teks suci.³
Bandingkan dengan Indonesia. Mantiq kita, dalam bahasa Jawa Kuno disebut nyaya. Nyaya adalah salah satu dari enam aliran filsafat Hindu, Sad Darsana, yang berfokus pada logika, epistemologi, dan penalaran analitis. Aliran ini dirumuskan Maharsi Aksapada Gotama dalam Nyayasutra.⁴
Saat ini nyaya kita tercerai-berai. Sastra dan kriya direduksi jadi tontonan. Politik dianggap kotor. Agama dipersempit jadi ritus pribadi. Diplomasi tenggelam dalam jargon birokrasi.
Padahal cita-cita Philosopher King Plato dulu sudah kita miliki. Di Jawa Kuno ada Satriya-Pinandita: raja yang sekaligus panglima dan ahli nyaya dalam tata negara. Ia memerintah bukan dengan kuasa, tapi dengan wicaksana.
Sejarah Jawa Klasik memang telah mencatat banyak cacat dalam politik, misalnya Rakai Pikatan naik lewat kudeta, Kertanegara jatuh karena ekspedisi militer. Namun dalam hal ini yang perlu kita sorot bukan apakah mereka sempurna sebagai pemimpin, melainkan metodenya. Bahwa kekuasaan selalu diikat oleh tiga poros dan diuji oleh institusi koreksi seperti dewan dan rakryan. Hari ini ketiga poros itu yang runtuh. Bukan karena kita lebih jahat, tapi karena kita berhenti menjaga fungsi kelembagaannya.
Figur seperti Rakai Pikatan (abad ke-9), Dharmawangsa Teguh (abad ke-10), dan Kertanegara (abad ke-13), Tribhuwana Tunggadewi (abad ke-14) dikenal terpelajar dan menguasai filsafat serta hukum ketatanegaraan.
Dalam tradisi kerajaan Jawa Kuno, seorang raja (laki-laki maupun perempuan) wajib menguasai ilmu Rajadhama (kewajiban dan filsafat hukum raja) serta Sastra (ilmu pengetahuan suci). Para tokoh ini membuktikannya melalui kebijakan-kebijakan yang strategis mampu mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyatnya. Itu warisan yang layak kita hidupkan kembali.
Nusantara Worldview: Kepemimpinan sebagai Penjaga Keseimbangan Kosmos
Untuk memahami kemerosotan para pemimpin Indonesia saat ini, kita harus kembali ke Nusantara Worldview. Dalam pandangan dunia Nusantara, kepemimpinan bukan soal dominasi. Ia adalah soal memayu hayuning bawana: memperindah tatanan dunia.⁵
Watak dasar pemimpin Nusantara bertumpu pada tiga poros: Pertama, Hamemayu. Pemimpin adalah pemelihara. Ia menjaga keseimbangan manusia, alam, dan semesta. Inilah mengapa pada era Ratu Sima dari Kalingga abad ke-7, sekantong emas bisa diletakkan di perempatan jalan dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya selama tiga tahun. Bukan hanya karena takut aparat penegak hukum, tapi karena ada isih dan ewuh pekewuh kolektif yang dijaga.⁶
Kedua, Hamot. Pemimpin adalah penegak hukum dan nalar publik. Ia ahli nyaya. Dalam Nagarakertagama dan Sutasoma, Majapahit merumuskan Bhineka Tunggal Ika bukan sebagai slogan, tapi sebagai filsafat kenegaraan. Keberagaman dikelola dengan logika, bukan dipadamkan kekuasaan.⁷
Ketiga, Hamangun. Pemimpin adalah pembangun. Ia tidak hanya bicara, ia membangun candi, irigasi, pelabuhan, dan pusaka. Karya adalah bukti pikiran dan rasa telah menyatu.
Ketika ketiga poros ini runtuh, yang tersisa hanyalah penguasa, bukan pemimpin.
Integritas: Pilar Keempat
Kita perlu menambahkan satu pilar lagi yang saat ini semakin diabaikan, yakni integritas.
Warren Buffett mengingatkan: “Carilah tiga hal pada seseorang: kecerdasan, semangat, dan integritas. Jika dia tidak memiliki yang terakhir, maka dua lainnya tidak ada gunanya.”⁸ Kecerdasan tanpa integritas adalah kelicikan. Semangat tanpa integritas adalah ambisi buta.
Dalam khazanah Nusantara, integritas disebut jujur, satya, isih, wibawa, lan tepa selira. Dalam Serat Wulangreh Pakubuwana IV: Satya tuhu, aja ngapusi, aja lamis, aja cidra janji (Setialah sungguh, jangan berbohong, jangan munafik, jangan ingkar janji.⁹
Integritas adalah kemampuan melakukan hal benar meski tak ada yang melihat. Bukan malah merekayasa hukum demi membela semua kebohongannya.
Nagarakertagama menggambarkan Hayam Wuruk sebagai sahana ning praja tan wruh ring luput (seluruh negeri tidak melihat cacatnya).¹⁰ Bukan karena sempurna, tapi karena menjaga ucapan dan tanggung jawab. Meski Nagarakertagama atau naskah aslinya Desawarnana termasuk jenis sastra puja untuk raja, tetap saja catatan kemakmuran rakyat pada masa itu tidak mungkin bisa dimanipulasi. Itulah Hamot paling nyata: hukum dimulai dari diri pemimpin.
Kidung Sunda dan Pararaton mencatat kejatuhan raja bukan karena kalah perang, tapi karena lali asih dan lali budi (lupa kasih dan lupa budi pekerti).¹ Dari sudut pandang Nusantara kuno, runtuhnya kepemimpinan selalu berawal dari runtuhnya integritas.
Tanpa integritas, Cipta dipakai menipu dengan data. Rasa dipalsukan jadi pencitraan. Karsa berubah jadi nafsu mempertahankan kuasa.
Anatomi Kemerosotan: Menolak Upgrade Kapasitas Berpikir
Kemerosotan ini bukan hanya soal institusi. Ia juga masalah psikologis. Ada tipe orang paling sulit diselamatkan: yang sudah jatuh jauh tapi menolak ditarik ke permukaan. Dalam psikologi disebut cognitive rigidity. Otak menjadi kaku karena terlalu lama bertahan pada satu cara berpikir hingga cara itu menjadi identitas.¹²
Secara neuroscience, otak punya prediction system. Ia lebih suka merasa benar daripada bertumbuh. Ketika diberi saran, yang aktif bukan logika melainkan sistem defensif. Masukan dianggap ancaman.¹³
Dalam ilmu sosial, ini dekat dengan need for cognitive closure dan epistemic closure: kondisi sistem kepercayaan yang terisolasi. Seseorang hanya menerima informasi yang cocok dengan ideologinya dan otomatis menolak bukti sebaliknya.¹⁴
Inilah yang menjangkiti ruang kekuasaan kita saat ini. Kebodohan masih bisa diobati dengan belajar. Tapi kebodohan yang merasa paling pintar tidak bisa dijangkau.
Clifford Geertz menyebutnya “kemiskinan simbol”.¹⁵ Ketika elite kehilangan bahasa simbol dan narasi besar, yang tersisa hanya transaksi. Pierre Bourdieu menyebutnya hilangnya habitus intelektual.¹⁶ Politisi tidak lagi ditempa untuk berpikir, tapi untuk menang dalam rebutan berkuasa.
Tiga Cermin Retak: Filsafat, Politik, dan Bahasa
Kerusakan nampak di tiga tempat. Dan ketiganya berakar pada satu hal: kita berhenti belajar berpikir dengan benar.
Secara filsafat, kita mengalami de-rasionalisasi. Nalar bukan lagi kompas. Yang jadi kompas adalah elektabilitas. Padahal berpikir yang benar adalah sumber tindakan yang benar. Ketika kita berpikir benar, kita sampai pada posisi paling mendekati kebenaran. Saat tidak berpikir benar, kita mudah mengambil keputusan tanpa alasan solutif terhadap realitas.
Secara politik, kita kehilangan statecraft. Politik bukan lagi seni mengelola konflik demi kebaikan bersama, melainkan pasar menjual janji. Bukan karena semua pemimpin sengaja jahat. Tapi karena ketika sebuah peradaban tidak lagi punya bahasa bersama untuk menguji kebenaran —tidak ada kesepakatan definisi, tidak ada prosedur qiyas, tidak ada institusi yang berani bilang “premis Anda salah— maka ruang publik dikuasai yang paling keras suaranya, yang paling banyak membayar buzzer, bukan yang paling benar argumennya. Di titik inilah politik berubah dari seni mengelola konflik menjadi pasar menjual sensasi, bahkan membunuh kewarasan publik.
Sementara secara bahasa, kita kehilangan diplomasi sastra. Bahasa negosiasi pada politisi Iran saat ini di kancah global penuh lapis makna dan presisi. Ironisnya justru bahasa politik kita sering berhenti pada jargon: “mari bersinergi mewujudkan kemajuan”.
Setiap kali muncul kritik, label langsung dilempar: melecehkan simbol negara, barisan sakit hati, antek-antek asing, Londo ireng. Cepat dan otomatis. Tapi coba tanya: apa definisi “melecehkan simbol negara”? Jawabannya selalu kosong.
Di ruang publik kita sering melihat argumen dibangun di atas label, bukan premis. Orang bisa bertengkar keras memakai kata yang sama, padahal maknanya berbeda. Ini kegagalan pada tahap tashawwur, gagal memahami definisi sebelum menilai benar-salah.
Setelah itu, seharusnya ada tashdiq: pembenaran melalui qiyas. Ambil dua premis yang disepakati, tarik kesimpulan yang tak terbantahkan. Tanpa kerangka ini, bahasa menjadi alat menutupi kekosongan berpikir, bukan alat mencari kebenaran.¹⁹
Jalan Pulang: Menghidupkan Kembali Satriya-Pinandita
Perubahan dimulai dari kemauan. Selama masih bisa berkata “mungkin aku salah”, pintu itu belum tertutup. Jalan pulangnya adalah menghidupkan kembali Nusantara Worldview melalui pemulihan kapasitas berpikir. Tapi kali ini dengan cara yang membumi:
Pertama, Demokratisasi Nyaya. Bukan bikin pesantren filsafat untuk elite, tetapi wajibkan debat publik berbasis fakta. KPU bisa mewajibkan satu sesi “uji premis” di Pilkada dan Pilpres, di mana kandidat mempertahankan tiga kebijakan dengan struktur logis. Media harus memberikan ruang lebih untuk adu argumen, bukan adu pencitraan.
Kedua, Penguatan Institusi Koreksi. Ratu Sima punya Dewan. Majapahit punya Rakryan. Kita punya Bawaslu, KPK, Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan kampus. Kuatkan mereka sebagai “Rakryan modern”. Beri hak interpelasi berbasis data. Fungsinya bukan memuji, tapi menguji apakah kebijakan lahir dari tashdiq yang sahih atau hanya dari intuisi pejabat.
Ketiga, Literasi Mantiq untuk Warga. Masukkan “Berpikir Kritis dan Deteksi Hoaks” ke kurikulum mulai SMP-SMA. Ajarkan tiga pertanyaan sederhana: Apa definisinya? Apa datanya? Apa kesimpulan logisnya? Ini versi populer dari tashawwur-tashdiq.
Ketika struktur berpikir ini dikuasai, pemimpin jadi lebih objektif menilai kritik. Warga jadi lebih kebal terhadap label. Satriya-Pinandita tidak harus lahir dari istana. Ia bisa lahir dari RT yang berani bilang “data ini salah”, dari jurnalis dan mahasiswa yang mengecek premis, dari kelompok masyarakat yang menolak diadu domba.¹⁷
Penutup: Antara Elysium dan Nusantara
Untuk meperkirakan ujung dari situasi ini, mari lihat cermin film Elysium 2013 karya Neill Blomkamp. Dalam film itu, digambarkan tahun 2154 bumi penuh kemiskinan dan polusi. Segelintir elite hidup di stasiun luar angkasa Elysium dengan taman dan teknologi penyembuh. Akses dijaga ketat. Lalu salah seorang buruh nernama Max, ia berhasil mereset sistem agar semua orang otomatis jadi warga Elysium.¹⁸
Ini analogi kepemimpinan tanpa Hikmat. Ketika kekuasaan, teknologi, dan kesejahteraan hanya untuk segelintir oligarki, maka lahirlah Elysium: surga berpagar bagi elite, neraka bagi rakyat mayoritas.
Bangsa Persia hari ini menunjukkan alternatif: peradaban besar lahir ketika akal, rasa, dan karya tidak dipisahkan. Nusantara dulu juga begitu.
Kini kita dihadapkan dua kemungkinan. Pertama: seperti Elysium, segelintir nyaman di atas, mayoritas menopang dari bawah.
Kedua: Nusantara Worldview, sistem dibangun atas Hamemayu, Hamot, Hamangun. Bahwa teknologi, kekuasaan, dan kekayaan tidak dimonopoli, tapi ditundukkan untuk kepentingan bersama.
Tidak ada tombol reset seperti dalam film. Yang ada hanya keberanian bertanya: Apakah para pemimpin masih mau belajar? Apakah mereka masih mau mendengar?
Jika ya, maka Satriya-Pinandita belum mati. Ia hanya menunggu dilahirkan kembali dari rahim bangsa ini. {*}
*) Arik S Wartono, Pendiri Sanggar DAUN, tinggal di Gresik, Jawa Timur.
CATATAN KAKI
- Konsep Tridaya dirumuskan Ki Hajar Dewantara. Lihat Ki Hajar Dewantara, Karya Ki Hajar Dewantara (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 2013), hlm. 387-390.
- Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 45-52.
- Lihat kurikulum Hawzah Qom. Bandingkan Vali Nasr, The Shia Revival (New York: W.W. Norton, 2006).
- B.K. Matilal, The Logical Illumination of Indian Thought (Delhi: Motilal Banarsidass, 1977), hlm. 12-28. Lihat juga Ganganatha Jha, The Nyāya-Sūtras of Gautama (Delhi: Motilal Banarsidass, 1984).
- Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa, hlm. 89-112.
- Atja, Carita Parahyangan: Sunda Kuno (Bandung: Depdikbud, 1970), bait 32-34. Lihat juga C.C. Berg, De Middeljavaansche Historische Traditiën (Santpoort: Mees, 1927), hlm. 214-217.
- Theodore http://G.Th. Pigeaud, Java in the 14th Century: The Nagara-Kertagama (The Hague: Martinus Nijhoff, 1960), Jilid III, canto 139.5. Lihat juga Stuart Robson, Deśawarṇana (Leiden: KITLV Press, 1995), hlm. 42.
- Warren Buffett, dikutip dalam Alice Schroeder, The Snowball (New York: Bantam Books, 2008), hlm. 112.
- Pakubuwana IV, Serat Wulangreh, bait 23-25. Lihat P.J. Zoetmulder, Kalangwan (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm. 411-413.
- Pigeaud, Nagarakertagama, Jilid IV, canto 93.3.
- C.C. Berg, Penulisan Sejarah Jawa (Jakarta: Bhratara, 1985), hlm. 67-71.
- Robert J. Sternberg, Cognitive Psychology, 6th ed. (Belmont: Wadsworth, 2012), hlm. 445-448.
- Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017), hlm. 78-91.
- Plato, Apology dan Meno, dalam The Collected Dialogues of Plato, ed. Edith Hamilton (Princeton: Princeton University Press, 1961).
- Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, 1973), hlm. 193-233.
- Pierre Bourdieu, The State Nobility (Stanford: Stanford University Press, 1996), hlm. 5-18.
- Carol S. Dweck, Mindset: The New Psychology of Success (New York: Random House, 2006), hlm. 6-12.
- Elysium. Sutradara Neill Blomkamp. Sony Pictures, 2013.
- Lihat pembahasan tashawwur dan tashdiq dalam Muhammad Nuruddin, Ilmu Mantik (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 45-67.
