Oleh Arik S. Wartono
Mayek Prayitno menulis dengan nada menggugat yang jujur. Ia benar dalam satu hal: ekosistem seni rupa Indonesia sudah lama sakit. Harga digoreng, teks kuratorial jadi semacam jimat, kurator dadakan, galeri jadi raja.
Tapi di titik itulah kekeliruan besarnya dimulai. Karena menggugat borok lama, ia lalu membela luka baru. Karena menolak kemunafikan, ia justru membenarkan relativisme. Inilah yang saya sebut: kritik yang cerdas di awal, tapi menyerah di akhir.
Kontradiksi Pertama: Menyamakan Borok Lama dengan Borok Baru
Mayek berargumen: “Kenapa AI dipersoalkan etikanya, sementara praktik lama yang bobrok dinormalisasi?”¹ Kalimat ini terdengar revolusioner. Tapi ia menyembunyikan false equivalence.
Ya, “penggorengan” karya, teks kuratorial pesanan, dan dominasi galeri adalah masalah struktural. Tapi semua itu masih terjadi di ranah relasi manusia. Masih ada subjek yang bisa dimintai tanggung jawab, masih ada niat, masih ada rasa malu, bahkan dalam situasi tertentu masih ada sanksi sosial.
AI berbeda. Ia bukan sekadar “asisten studio” versi digital. Asisten manusia punya etika kerja, punya nama, bisa diajak berdebat subjektif, objektif sekaligus emosional ala manusia, bahkan bisa menolak. Algoritma tidak begitu. Ia menyedot jutaan citra seniman tanpa izin, memuntahkan rata-rata visual, lalu mengklaim netral.²
Filsuf Byung-Chul Han memperingatkan: zaman ini bukan lagi zaman eksploitasi manusia oleh manusia, tapi eksploitasi data oleh sistem.³ Ketika kita menyamakan asisten manusia dengan AI, kita sedang menghapus perbedaan antara kerja dan ekstraksi. Itu bukan kritik, itu pembenaran.
Kontradiksi Kedua: Memakai Zizek untuk Melegalkan Sinisme
Mayek meminjam Zizek: ideologi bekerja paling efektif saat kita merasa paling otentik. Lalu ia menyimpulkan: karena semua sudah palsu, maka biarkan saja AI masuk.⁴
Ini pembacaan Zizek yang dipenggal. Zizek tidak pernah bilang “karena semua busuk, maka nikmati kebusukan”. Justru sebaliknya. Zizek menuntut kita untuk berani tidak menikmati. Menolak berpartisipasi dalam sinisme sinis.⁵
Dalam The Sublime Object of Ideology, Zizek menyebut “cynical reason”: “mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan tetap melakukannya.”⁶ Mayek benar mengidentifikasi ini di dunia seni. Tapi solusinya bukan ikut tenggelam. Solusinya adalah membangun jarak etis.
Menyebut praktik AI sebagai “akselerator yang membuka borok” sama saja bilang: karena rumah sudah bocor, mari kita dobrak semua tembok. Itu bukan solusi. Itu kelelahan berpikir.
Kontradiksi Ketiga: Mendemokratisasi atau Meratakan?
Mayek berargumentasi dengan nada optimistis: AI bisa “membuka akses produksi wacana yang lebih luas” dan “mengganggu monopoli galeri”.⁷ Ini harapan yang dipermukaan terkesan manusiawi. Padahal data berkata lain.
Studi dari MIT 2023 menunjukkan model generatif justru memperkuat bias: 78% citra “seniman besar” yang dihasilkan AI adalah laki-laki kulit putih Eropa.⁷ Sementara gaya rupa Nusantara, Afrika, dan Asia Selatan tereduksi jadi “ornamen eksotis”. AI tidak mendemokratisasi. Ia meratakan, lalu menjual kerataan itu sebagai inovasi.
Henry Kissinger, Eric Schmidt, dan Daniel Huttenlocher dalam Genesis memperingatkan hal yang sama: AI tidak netral. Ia adalah cermin dari data yang memberinya makan, dan data itu milik Barat, milik korporasi, milik kapital.⁸ Ketika seniman Indonesia memakai AI tanpa literasi, ia bukan sedang “beradaptasi”. Ia sedang menyerahkan kosakata visualnya kepada mesin yang tidak pernah melihat Borobudur kecuali cuma sebagai catatan kaki.
Lalu Apa Jalan Keluarnya? Etika, Bukan Moral Panik
Saya setuju dengan Mayek: kita tidak butuh moral panik. Tapi kita juga tidak butuh amoralitas yang berkedok realisme. Yang kita butuh adalah etika praktik.
Pertama, bedakan alat dan subjek. Asisten manusia adalah mitra. AI adalah alat. Sama seperti kuas dan cat. Tidak ada yang menuntut kuas punya integritas. Tapi kita menuntut pelukisnya punya. Karena itu penggunaan AI mesti transparan. Jika teks kuratorial dibantu AI, sebut. Jika karya digenerate AI, sebut. Transparansi adalah etika minimal. Ini bukan soal “kemurnian”, ini soal kejujuran kontrak dengan publik.⁹
Kedua, kembalikan arti skill. Mayek benar, kita harus kembali ke skill. Tapi skill bukan hanya teknik melukis. Skill adalah kemampuan berpikir, meriset, membaca konteks, berdialog dengan tradisi. Dalam tradisi Nusantara, laku lebih penting dari hasil. Naskah klasik Babad Demak Pasisiran mencatat, para Wali tidak pernah memisahkan karya dan laku. Dakwah lewat wayang bukan karena “efektif”, tapi karena ada penghayatan.¹⁰ Tanpa laku, AI hanya jadi mesin fotokopi tanpa sentuhan manusiawi.
Ketiga, bangun regulasi kolektif. Dunia seni tidak bisa menyerahkan etika pada individu. Kita butuh kesepakatan: bagaimana menyikapi data training, bagaimana memberi atribusi, bagaimana melindungi seniman kecil dari pembajakan gaya. Ini bukan utopia. Serikat penulis di AS sudah melakukannya tahun 2023.¹¹ Kita juga mestinya bisa.
Keempat, lawan kapital, bukan teknologinya. Yang “cabul” bukan AI. Yang cabul adalah sistem yang membuat seniman harus “viral” untuk makan, yang membuat kurator harus tunduk pada kolektor. Melawan ini butuh serikat, butuh ruang alternatif, juga butuh pendidikan publik. Bukan dengan menyerahkan semuanya pada algoritma.
Penutup: Jangan Jual Luka untuk Membeli Pisau
Mayek Prayitno berhak protes, bahwa dunia seni memang penuh kepalsuan. Tapi protes itu akan sia-sia jika akhirnya bermuara pada: “ya sudah, pakai AI saja, toh semua sudah begitu adanya”.
Itu bukan keberanian. Itu kepasrahan yang berdandan kritis.
Nusantara punya cara lain. Dalam Suluk Bonang, Sunan Bonang mengajarkan: kebenaran tidak pernah datang dari meniru, tapi dari eling: sadar siapa diri, sadar batas, sadar tanggung jawab.¹² AI bisa jadi alat. Tapi ia tidak bisa menggantikan eling.
Tugas kita bukan memilih antara “murni” atau “cabul”. Tugas kita adalah membangun praktik yang jernih: memakai teknologi tanpa diperbudak, mengkritik sistem tanpa menyerah pada sinisme, dan memastikan bahwa seni, bagaimanapun bentuknya, tetap lahir dari keputusan manusia yang bertanggung jawab.
Karena jika tidak, maka yang kita rayakan bukan seni. Sebaliknya, jangan-jangan yang kita rayakan hanyalah jalan menuju kehancuran yang menyamar sebagai adaptasi. {*}
Gresik, 9 Agustus 2026
*) Arik S. Wartono, Pendiri Sanggar DAUN, tinggal di Gresik.
Catatan Kaki:
¹ Mayek Prayitno, “Kecabulan Simbolik dalam Ekosistem Seni Rupa Indonesia”, 2025.
² Kate Crawford & Trevor Paglen, “Excavating AI: The Politics of Images in Machine Learning”, AI Now Institute, 2019.
³ Byung-Chul Han, The Burnout Society, Stanford University Press, 2015.
⁴ Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Verso, 1989.
⁵ Slavoj Zizek, First as Tragedy, Then as Farce, Verso, 2009. Bab tentang “cynical consciousness”.
⁶ Zizek, The Sublime Object of Ideology, hal. 28.
⁷ Abeba Birhane, “Algorithmic Injustice: A Relational Ethics Approach”, Patterns, Vol. 2, No. 2, 2021.
⁸ Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, Daniel Huttenlocher, Genesis: Artificial Intelligence, Hope, and the Human Spirit, Little, Brown, 2024. Terj. Indonesia: PT Pustaka Alfabet, 2025.
⁹ Boris Groys, Art Power, MIT Press, 2008. Tentang kontrak etis antara seniman, kurator, dan publik.
¹⁰ Babad Demak Pasisiran, Naskah abad 18. Koleksi Perpustakaan Nasional RI.
¹¹ The Authors Guild, “AI and Copyright: Statement of Principles”, 2023.
¹² Sunan Bonang, Suluk Bonang. Terjemahan Achmad Tohari, Bentang, 2000.
