GRESIK (RadarJatim.id) – Suasana ruang rapat Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada Selasa (29/9/2026) berlangsung dinamis. Ketegangan, kecemasan, dan antusiasme bercampur menjadi satu saat para alim ulama dan tokoh masyarakat duduk bersama Kepala Bakesbangpol, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Sosial, serta Satpol PP.
Mereka disatukan oleh keresahan yang sama: bagaimana menggugah kesadaran masyarakat di tengah paradoks identitas yang mengancam masa depan generasi muda.
Audiensi yang digelar bersama Forum Peduli Gresik (FPG) ini menjadi ruang dialog terbuka antara rakyat dan pemangku kebijakan. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari audiensi serupa yang telah dilaksanakan bersama DPRD Kabupaten Gresik pada pertengahan Juli lalu.
Meski kabarnya sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait, dekadensi moral akibat krisis identitas dinilai masih menjadi pemandangan biasa. Hal inilah yang mendorong FPG untuk terus mengawal dan menggugah kesadaran pemerintah daerah.
Munif Hariono, Koordinator Forum Peduli Gresik (FPG), menyampaikan, pergerakan komunitas yang dipimpinnya didasari oleh rasa cinta kepada daerah, yakni Gresik.
“Keberadaan kami di sini bukan karena Gresik tidak baik, tetapi justru agar Gresik bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Munif, yang juga Pimpinan Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Gresik ini, mengingatkan, persoalan kemaksiatan tidak hanya merusak moral, tetapi juga berpotensi menggerus kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Ia lalu menyoroti kondisi memprihatinkan para pelamar kerja di kawasan Industri Gresik.
Berdasarkan data yang ia terima, sekitar 60 persen pelamar kerja asal Gresik tidak lolos seleksi perusahaan akibat masalah kesehatan yang dipicu oleh pola hidup tidak sehat dan perilaku berisiko. Bagi Munif, kondisi ini menjadi peringatan keras, bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan karakter.
“Identitas Gresik sebagai kota santri dan kota industri tidak boleh menciptakan polarisasi. Keduanya harus diintegrasikan secara selaras. Meraih dunia tidak harus meninggalkan akhirat, dan mengejar akhirat tidak boleh mengabaikan dunia,” tegasnya.
Senada dengan Munif, Habib Hasan Assegaf, Penasihat FPG, menyoroti maraknya fenomena warung remang-remang dan hiburan malam yang semakin terbuka di Gresik, hingga memicu keresahan masyarakat. Ia berharap, pemerintah daerah tidak hanya pasif menunggu laporan warga, tetapi lebih aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Pada bagian lain, Habib Ayik yang juga hadir dalam pertemuan itu menilai, bahwa keterbatasan jumlah aparat penegak Perda di lapangan harus disiasati dengan sinergi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh agama adalah kunci utama untuk memperkuat pengawasan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Edha, selaku perwakilan Satpol PP Gresik mengakui, bahwa pihaknya rutin menggelar patroli. Namun, keterbatasan waktu, personel, dan jangkauan membuat mereka sangat membutuhkan masukan serta bantuan dari masyarakat demi menuntaskan pelanggaran ketertiban umum ini.
Sesaat sebelum Edha menyelesaikan penjelasannya, suasana rapat sempat memanas ketika Habib Ayik menyela pembicaraan. Ia menyayangkan ketimpangan respons pemerintah daerah dalam menangani krisis ini. Habib Ayik secara kritis membandingkan kecepatan gerak cepat pemerintah saat masa pandemi Covid-19 lalu yang dinilai sangat kontras dengan lambatnya penanganan masalah kemerosotan moralitas saat ini.
Melihat situasi yang mulai tegang, Anto, selaku Humas FPG langsung bergerak cepat menengahi perdebatan, sehingga Edha dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan tanggapannya dengan kondusif.
Sementara itu, Muhammad Ali Faiq, Kepala Kemenag Gresik, menegaskan, bahwa institusinya berkomitmen mengayomi seluruh umat beragama tanpa terkecuali. Sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga nilai-nilai religius, Kemenag selama ini juga gencar memfasilitasi pengurusan sertifikat halal, yang menjadi kebutuhan prinsipil bagi kaum Muslim sekaligus jaminan kenyamanan bagi konsumen.
Sebelum menutup rapat, Nanang Setiawan, Kepala Bakesbangpol Gresik memberikan tanggapannya. Ia mengamini, bahwa identitas Gresik sebagai kota santri masih terjaga kuat, yang dibuktikan dengan maraknya tradisi zikir dan salawat di tengah masyarakat. Meski demikian, ia mengakui, penguatan karakter santri ini memerlukan pembinaan berkelanjutan yang menjadi domain Kemenag.
Terkait penertiban kawasan rawan maksiat seperti warung pangku, Nanang mengungkapkan tantangan di lapangan, sebab sebagian di antaranya berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan audiensi lanjutan yang melibatkan pihak manajemen industri untuk mencari solusi bersama. Bakesbangpol menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
Pertemuan lintas sektor ini akhirnya ditutup dengan optimisme. Para alim ulama, tokoh masyarakat, dan jajaran pejabat Pemkab Gresik saling berjabat tangan, berkomitmen untuk mengawal integrasi nilai santri dan kemajuan industri demi masa depan Gresik yang lebih baik. (sto)
