SIDOARJO (RadarJatim.id) Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, berhasil menggagalkan keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia pada Rabu (18/11/2026).
Penundaan dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan mendalam dan mendapati bahwa pengakuan keduanya yang berdalih akan berlibur ke Thailand melalui Singapura tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, yakni menuju Rusia usai menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku memperoleh tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.
“Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” kata Agus Winarto, seusai kegiatan Press Conference Refleksi Akhir Tahun 2026 di Aula Lantai 2, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Kamis (19/11/2026).

Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan (Not OK to Board) terhadap kedua WNI. Keduanya kemudian diserahkan kepada Satgas PAM dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pihaknya mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama melalui media sosial. Dan masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
“WNI yang berkerja sebagai tentara bayaran di Negara lain beresiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa” tegasnya.
Sesuyai dengan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan Negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.
“Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” kata Hendarsam.
294 WNA Dijatuhkan Sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto, menegaskan selama kurun waktu 1 Januari hingga 31 Oktober 2026, ada 294 Warga Negara Asing (WNA) yang terlibat berbagai bentuk pelanggaran, seperti penyalahgunaan izin tinggal hingga pelanggaran keimigrasian yang berkaitan dengan tindak pidana lintas negara dilakukan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian.
“Terbanyak dari China. Mereka kemudian dideportasi ke negara masing-masing. Berbagai upaya pengawasan terus dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyusul peningkatan mobilitas orang asing di Jawa Timur,” kata Agus Winarto.
Para WNA yang kena sanksi TAK ini kedapatan melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari kasus pencurian dalam penerbangan yang melibatkan WN Tiongkok, penyalahgunaan izin tinggal oleh tenaga kerja asing di kawasan industri, hingga pengungkapan dugaan jaringan penipuan siber lintas negara dengan modus love scamming di Surabaya melalui kolaborasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur.
Termasuk Imigrasi Juanda menangani sejumlah kasus lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pelecehan seksual, serta pemalsuan dokumen. Berbagai penindakan ini menjadi komitmen Imigrasi Juanda dalam merespons dinamika dan potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah kerjanya.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga diperkuat dengan langkah pencegahan melalui pelibatan masyarakat,” pungkasnya. (RJ)








