SURABAYA (RadarJatim.id) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang melibatkan jaringan lintas negara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, serta Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari berbagai modus perdagangan orang yang kerap memanfaatkan kerentanan ekonomi, tawaran pekerjaan, hingga peluang bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu 11 November 2026, Polda Jawa Timur menyampaikan capaian pengungkapan 45 perkara TPPO sepanjang Januari hingga November 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 30 perkara yang ditangani Polda Jatim dan 15 perkara oleh Polres jajaran.
Sementara itu, dalam periode Oktober hingga 10 November 2026, aparat kepolisian mengungkap 16 perkara TPPO, yang mencakup 5 perkara TPPO luar negeri dan 11 perkara TPPO dalam negeri.
Data tersebut menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang memiliki pola dan cakupan yang beragam sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai instansi dalam upaya pencegahan maupun penanganannya.
Salah satu perkara yang turut disampaikan dalam konferensi pers tersebut merupakan kasus dugaan TPPO dalam negeri di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dengan tersangka seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD. Dalam perkara tersebut, terdapat 19 korban, termasuk seorang anak berusia 17 tahun.
Dugaan eksploitasi berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, pemberian upah yang tidak layak, hingga adanya ancaman denda apabila pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Peristiwa tersebut diduga berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026 di sebuah restoran di wilayah Sidoarjo.
Menindaklanjuti perkara tersebut dari aspek keimigrasian, Kantor Imigrasi Juanda sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
Dalam proses tersebut, ditemukan dugaan pelanggaran Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait dokumen keimigrasian yang diperoleh secara tidak sah atau keterangan yang tidak benar. Atas dugaan pelanggaran tersebut, tersangka dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan bahwa penanganan terhadap tersangka tetap harus mengedepankan proses hukum yang berlaku sebelum dilakukan tindakan keimigrasian lebih lanjut.
“Tersangka harus menjalani proses hukum yang berlaku terlebih dahulu. Setelah adanya putusan pengadilan, kami dari pihak Imigrasi akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan tindakan penangkalan dan pendeportasian,” ujar Agus .
Lebih lanjut, keterlibatan Kantor Imigrasi Juanda dalam sinergi lintas instansi ini merupakan bagian dari penguatan fungsi keimigrasian, khususnya dalam pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.
Pengawasan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah penyalahgunaan jalur keimigrasian yang berpotensi berkaitan dengan praktik perdagangan orang.
Kantor Imigrasi Juanda menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima tawaran pekerjaan, khususnya yang menjanjikan penghasilan besar tanpa persyaratan dan prosedur yang jelas. Masyarakat juga diharapkan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja serta kelengkapan dokumen dan prosedur keimigrasian sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri.
Melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, Kantor Imigrasi Juanda berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Komitmen ini sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang digaungkan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, bahwa setiap pelaksanaan fungsi keimigrasian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, kehadiran Imigrasi diwujudkan melalui pelayanan keimigrasian, serta melalui langkah nyata dalam mencegah kejahatan perdagangan orang, melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi, serta memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. (RJ/RED)
