SIDOARJO (RadarJatim.id) – Gugatan PT Indonesia Sarana Service (ISS)-KSO terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait sengketa kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
Dalam amar putusannya pada tanggal 25 Februari 2026 lalu, Hakim PN Sidoarjo menyatakan bahwa Tergugat I Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Tergugat II Bupati Sidoarjo melakukan cidera janji atau wanprestasi.
Para tergugat harus mengembalikan kelebihan pembayaran imbal jasa layanan lokasi parkir tahun pertama, mulai bulan Juni 2022 hingga Desember 2023 sebesar Rp 5,29 Milyar kepada penggugat.
Disisi lain, Hakim PN Sidoarjo menghukum penggugat untuk membayar kewajiban imbal jasa tahun kedua atau sejak Januari 2024 sampai Desember 2024 senilai Rp 1,42 Milyar kepada para tergugat.
Menghukum penggugat untuk membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan lokasi parkir periode bulan April 2025 hingga Desember 2025 sebesar 55 persen dari hasil yang diperoleh penggugat sesuai dengan kondisi layanan perparkiran pada periode tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, ST, M.MT mengakui bahwa sudah ada putusan dari PN Sidoarjo terkait sengketa kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus pada 25 Februari 2026 lalu.
“Benar sudah ada putusan dari pengadilan yang mengabulkan sebagian tuntutan dari penggugat,” kata Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki kepada awak media, Kamis (23/4/2026).
Atas putusan dari PN Sidoarjo itu, Dishub Sidoarjo akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. salah satunya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada tanggal 9 Maret 2026 kemarin.
Dalam pengajuan memori bandingnya, Dishub Sidoarjo menggunakan atau menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN).
“Kami sudah ajukan banding ke PT (Jatim, red) pada 9 Maret 2026 kemarin,” sampainya.
Pria yang akrab dipanggil BB itu berpendapat bahwa dalam putusan PN Sidoarjo tersebut adalah pendapatan parkir yang nyata, sehingga dianggap ada kelebihan bayar dari PT ISS-KSO ke Pemkab Sidoarjo.
“Ya kita menunggu hasil dari banding ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Bambang Pujianto, S.Sos, M.Si menuturkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo terkait sengketa pengelolaan parkir tepi jalan dan lokasi khusus yang dimenangkan oleh PT ISS-KSO.
“Komisi B (DPRD Sidoarjo, red) berencana akan memanggil Dishub bersama OPD lainnya, langkah-langkah hukum apa saja yang akan diambil paskah putusan dari PN Sidoarjo ini,” tuturnya.
Menurut Bambang Pujianto bahwa masih ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh Pemkab dalam menyikapi putusan PN Sidoarjo tersebut, mulai dari banding ke PT Jatim hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Politisi Partai Gerindra itu berharap meskipun ada sengketa dalam pengelolaan parkir diranah pengadilan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo melalui retribusi parkir tidak terganggu.
“Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik, sehingga kontribusi dari retribusi parkir terhadap PAD ada kejelasan yang positif,” pungkasya. (mams)
