Oleh Much. Khoiri
Ada kenyataan pahit: Pemerintah Indonesia sekarang sibuk dengan program-program strategis seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), tetapi tidak sibuk dengan program literasi. Bahkan, hingga saat ini, literasi masih terus menjadi program yang dianaktirikan. Anggarannya kecil, posisinya terapung-apung antarkementerian, dan tidak pernah menjadi flagship pembangunan manusia, seperti infrastruktur fisik atau bantuan sosial.
Sementara itu, di negeri-negeri maju, arah kebijakannya justru berlawanan dengan kesibukan kita. Swedia, Australia, Tiongkok, Italia, Jerman, dan sebagainya—mereka sudah melarang gawai di sekolah dan kembali ke buku. Mereka sadar bahwa setelah dua dekade terobsesi dengan digitalisasi, ternyata membaca di layar tidak pernah menggantikan membaca di kertas dalam hal kedalaman pemahaman, daya ingat, dan kemampuan berpikir kritis. Mereka menghambat gadget untuk anak-anak, sementara kita justru menghamburkan perhatian pada program yang tidak menyentuh akar peradaban.
Ironi MBG dan Literasi
Jangan salah paham: program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang baik; tentu, jika implementasinya benar dan beres. (Bukan ranah artikel ini untuk membahas praktik penyelenggaraan MBG.) Anak tidak boleh belajar dalam keadaan lapar. Tapi pertanyaan yang harus kita ajukan dengan keras: Setelah kenyang, lalu apa?
Setelah perut terisi, yang menentukan masa depan anak bukan hanya gizinya, tetapi juga apa yang masuk ke kepalanya. Seorang anak yang kenyang tetapi tidak pernah membaca, tidak pernah diajak berdiskusi, tidak pernah dibiasakan berpikir reflektif—ia hanya akan tumbuh menjadi manusia yang kenyang secara fisik, tetapi lapar secara intelektual. Lapar akal budi. Lapar imajinasi. Lapar kemampuan untuk membedakan hoaks dari fakta, otoriter dari demokratis, dan kebaikan dari kepentingan.
Negara-negara maju sudah menyadari ini. Mereka tahu bahwa kekuatan suatu bangsa di abad ke-21 bukan pada besarnya anggaran makan siang gratis, melainkan pada kualitas warganya sebagai pembaca, pemikir, dan penulis yang kritis. Itu sebabnya mereka justru membatasi gadget—yang selama ini membuat anak-anak menjadi konsumen pasif dengan kontak yang dangkal—dan mengembalikan buku sebagai pusat pembelajaran.
Perbandingan yang Memalukan
Mari kita bandingkan: Swedia (2019-2024): Menggelontorkan dana besar untuk membeli buku cetak ke setiap sekolah, setelah bukti ilmiah menunjukkan bahwa skrin membaca (digital) menurunkan pemahaman bacaan anak-anak. Pemerintah Swedia melarang penggunaan ponsel di kelas bagi anak di bawah usia 13 tahun.
Kemudian, Australia (2024): Beberapa negara bagian memberlakukan larangan penggunaan ponsel di seluruh sekolah negeri, dengan alasan untuk meningkatkan fokus belajar dan interaksi sosial. Tiongkok (2021-2024): Melarang anak di bawah 18 tahun bermain game online lebih dari tiga jam seminggu, dan sekolah digalakkan untuk membangun “perpustakaan kelas” dengan koleksi buku fisik.
Lebih lanjut, Italia (2022): Menteri Pendidikan Italia melarang penggunaan ponsel di kelas untuk semua jenjang, dan mengembalikan buku catatan tangan sebagai alat belajar utama. Jerman: Banyak sekolah secara sukarela melarang penggunaan ponsel, dan gerakan “Buch statt Bildschirm” (Buku, Bukan Layar) tumbuh kuat.
Sementara kita? Buku masih dianggap mewah. Perpustakaan sekolah banyak yang mati suri. Ponsel justru menjadi “guru pengganti” di masa darurat pandemi, lalu fungsinya tidak pernah dikembalikan lagi. Kebijakan literasi nasional seperti GLS (Gerakan Literasi Sekolah) berjalan merangkak, tanpa anggaran signifikan, dan tanpa sanksi tegas bagi sekolah yang tidak menjalankannya.
Apakah Kita Tidak Punya Harapan?
Saya tidak ingin berhenti pada kritik. Karena putus asa bukanlah pilihan bagi mereka yang mengajar di ruang kelas, bagi mereka yang masih menulis, bagi mereka yang percaya pada kekuatan kata-kata.
Peluang Indonesia tetap ada, tetapi sekarang beban perjuangannya bergeser: dari menunggu kebijakan, menjadi melawan ketidakpedulian. Mungkin gerakan kultural hanya senyap, tetapi itikad yang kuat harus dipancangkan: angkat bendera!
Jika pemerintah tidak serius dengan literasi, maka literasi harus diambil alih oleh masyarakat sipil: oleh guru-guru yang tetap meminjamkan buku pribadinya, oleh komunitas taman bacaan yang berjuang dengan dana patungan, oleh orang tua yang melarang gawai di rumah dan menggantinya dengan waktu baca bersama, oleh mahasiswa yang mendirikan klub buku dan mengkritik kebijakan melalui tulisan-tulisan yang terbit di media online dan media sosial.
Kita mungkin tidak bisa mengubah kebijakan dalam semalam, dan hal ini telah dibuktikan oleh sejarah peradaban mana pun. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi bagian dari kebodohan kolektif. Kita bisa membaca. Menulis. Mendiskusikan. Mengajarkan anak-anak kita bahwa buku adalah jendela dunia, bukan barang asing.
Dua Pilihan
Pada akhirnya, Indonesia berada di persimpangan jalan. Satu jalan: terus sibuk dengan program-program jangka pendek yang populer tapi dangkal, mengabaikan literasi, dan membiarkan generasi tumbuh dengan ponsel sebagai “pengasuh” yang diam-diam. Dua: berani mengambil pelajaran dari negara maju—bahwa tanpa literasi, tidak ada peradaban; dan tanpa peradaban, bangsa ini hanya akan menjadi konsumen, bukan pencipta.
Pilihan ada di tangan kita. Bukan hanya di tangan pemerintah. Mari menjadi sponsor literasi bagi masyarakat di sekitar kita—memberi fasilitas atau bantuan, menghargai, berinteraksi, dan memberi keteladanan. Karena jika kita menunggu pemerintah yang tidak peduli, kita akan tenggelam dalam kebodohan yang kita biarkan begitu saja. {*}
*Much. Khoiri (nama pena Dr Drs Much. Koiri, MSi) adalah dosen Kajian Sastra/Budaya dan Menulis Kreatif di FBS Unesa, founder Rumah Virus Literasi, editor, penulis 81 buku, serta peresensi dan penulis esai lepas untuk berbagai media massa. Profil lengkap: https://muchkhoiri.com/2021/01/tentang-penulis/*
