SIDOARJO (RadarJatim.id) – Kisno Mulyo, Kepala Desa (Kades) Kalimati, Kecamatan Tarik menyatakan bahwa telah menggelar Musyawarah Desa (Musdes) susulan untuk memperbaiki data penerima bantuan pangan didesanya.
Dalam rapat dengar pendapat atau hearing dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo pada 23 Oktober 2026 lalu, terungkap kalau Pemerintah Desa (Pemdes) Kalimati telah menggelar Musdes untuk melakukan penggantian data Penerima Bantuan Pangan (PBP) didesanya, tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimati.
Ditemui usai mendampingi Bupati Sidoarjo, H. Subandi saat memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kalimati, Kades Kisno menyampaikan bahwa BPD telah melakukan Musdes susulan terkait perubahan data PBP Desa Kalimati, Jum’at (6/11/2026).
Disampaikan oleh Kisno bahwa dalam Musdes susulan ini, pihak BPD yang mengundang Pemdes, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga Desa Kalimati lainnya.
“Kemarin memang saya menyampaikan, kan tidak melibatkan BPD. Tapi, Musdes perbaikan ini sudah semua lini, kita libatkan dengan materi yang sama,” sampainya.
Menurut Kisno bahwa Musdes susulan digelar sebagai tindaklanjut dari anjuran yang disampaikan dalam pembahasan persoalan PBP saat hearing dengan Komisi D DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.
“Kemarin sudah kita adakan Musdes. Musdes apa? Susulan! Musdes susulan itu, BPD yang mengundang kita, lembaga, tokoh masyarakat untuk Musdes perbaikan,” terangnya.
Dalam Musdes susulan itu, telah disepakati bersama bahwa perubahan data PBP di Desa Kalimati, yaitu yang sebelumnya sebanyak 177 orang, berubah menjadi 182 orang setelah dilakukan koreksi bersama.
“Totalnya itu bukan 177, sebenarnya 182 hasil koreksi,” jelas Kisno.
Perubahan data PBP berkaitan dengan sejumlah kondisi, antara lain penerima yang meninggal dunia, pindah, tidak terdeteksi, hingga persoalan desil dan penerimaan bantuan sosial yang ganda dari pemerintah.
Terdapat 24 orang PBP yang meninggal dunia dan 25 orang yang tidak terdeteksi. Pemdes Kalimati kemudian memberikan kesempatan kepada Ketua Rkun Tetangga (RT) untuk memeriksa kembali data, dan mengusulkan perubahan penerima.
“Ini kita kasihkan kesempatan RT untuk melihat, merotasi yang meninggal, pindah, desilnya berapa, penerima ganda,” urainya.
Ditegaskan oleh Kisno bahwa pengecekan tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Temuan data dengan keterangan RT 0 dan Rukun Warga (RW) 0 yang menurut hasil pengecekan masih memiliki Nilai Induk Kependudukan (NIK) Desa Kalimati.
Kolom NIK dihapus dari data yang disiapkan untuk pengecekan, sehingga informasi yang ditampilkan menggunakan nama penerima. Dalam daftar tersebut juga dicantumkan nama penerima awal yang tidak memperoleh panggilan, dan nama warga yang menggantikannya.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat bisa melakukan pengecekan langsung ke RT-nya masing-masing terkait perubahan data PBP, setelah diputuskan dalam Musdes susulan. Untuk informasi yang lebih detailnya, warga bisa datang langsung ke Kantor Desa Kalimati.
“Cek RT masing-masing, sudah punya data berapa yang dirubah, berapa yang meninggal. Kalau lebih detailnya ada di balai desa,” tegasnya.
Keterbukaan data tersebut menjadi penting untuk memastikan masyarakat dapat memeriksa perubahan penerima, sekaligus menyampaikan keberatan apabila menemukan ketidaksesuaian.
Penyelenggaraan Musdes diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Musdes diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemdes. Ayat (2) mengatur forum tersebut diikuti BPD, Pemdes, serta unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ayat (4) mengatur unsur masyarakat yang dapat dilibatkan, antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok perempuan, kelompok tani, serta kelompok masyarakat tidak mapan.
Pelaksanaan Musdes setelah pencairan bantuan pangan selesai memunculkan persoalan baru, karena fungsi Musdes untuk memperbaiki dan menentukan data penerima, bukan menjadi forum klarifikasi dan pembenaran atas keputusan yang sudah telanjur dijalankan. (mams)
