SIDOARJO (RadarJatim.id) – Setiap tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila oleh seluruh bangsa Indonesia. Spanduk-spanduk dipasang, pidato-pidato kebangsaan dikumandangkan dan jargon mengenai persatuan serta keadilan sosial kembali memenuhi ruang publik.
Namun, ditengah kemeriahan seremoni tersebut terdapat pertanyaan mendasar yang perlu diajukan. Apakah Pancasila benar-benar dijalankan sebagai dasar perjuangan bangsa atau justru sedang direduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Sebagai organisasi kader yang lahir dari tradisi intelektual, gerakan dan nilai-nilai ahlussunnah wal jama’ah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Lintang Songo Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) menolak segala bentuk upaya menjadikan Pancasila sebagai tameng politik untuk membenarkan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat.
M. Rizky Davin, Ketua PMII Komisariat Lintang Songo Unusida menyampaikan bahwa Pancasila lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia berdiri diatas prinsip kemanusiaan, keadilan, demokrasi dan kesejahteraan sosial, Senin (1/6/2026).
“Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan cita-cita perjuangan untuk membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan,” sampainya.
Oleh karena itu, ketika masih banyak masyarakat yang menghadapi ketimpangan ekonomi, sulit mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak serta menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan sosial, maka memperingati Pancasila tidak cukup hanya dengan upacara dan slogan saja.
Ditegaskan oleh Rizky Davin bahwa bahaya terbesar bagi Pancasila hari ini bukanlah mereka yang mengkritik negara, melainkan mereka yang mengagungkan Pancasila dalam pidato-pidato. Namun mengabaikan nilai-nilainya dalam praktik kekuasaan.
“Kritik terhadap kebijakan publik, sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan. Padahal dalam demokrasi, kritik merupakan bagian penting dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berada dijalur konstitusi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia memandang bahwa Pancasila tidak boleh diposisikan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat. Sebagaiman sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan yang berarti ruang kritik dan partisipasi masyarakat harus tetap terbuka.
“Ketika suara mahasiswa, aktivis, akademisi maupun masyarakat sipil diabaikan. Maka yang terancam bukan hanya demokrasi, tetapi juga substansi nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Rizky Davin bahwa sila kelima tentang keadilan sosial menuntut keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kemiskinan, ketimpangan, korupsi serta praktik-praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Selama masih terdapat jurang yang lebar antara cita-cita keadilan sosial dan realitas kehidupan masyarakat, maka tugas generasi muda adalah terus mengingatkan negara akan janji-janji yang terkandung dalam Pancasila.
“Dalam momentum Hari Lahir Pancasila ini, PMII Unusida mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak sekadar menghafal lima sila. Tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya dalam tindakan nyata,” ucapnya.
Bagi PMII Komisariat Lintang Songo Unusida bahwa Pancasila harus menjadi alat pembebasan, bukan alat pembenaran. Pancasila harus menjadi suara rakyat, bukan sekadar bahasa kekuasaan.
Karena, Pancasila tidak dilahirkan untuk melayani kepentingan elite. Akan tetapi, Pancasila dilahirkan untuk memastikan bahwa negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memperingati Hari Lahir Pancasila bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga soal keberanian untuk terus mengawal cita-cita keadilan, kemanusiaan dan demokrasi.
Ketika Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan semata, maka yang hilang bukan hanya makna sebuah ideologi, melainkan juga harapan rakyat terhadap masa depan bangsa.
“Pancasila harus menjadi kompas moral bangsa, bukan stempel politik kekuasaan,” pungkasnya. (mams)
