Oleh KH Ahmad Chuvav Ibriy

Terbongkarnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik telah membuka babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Persoalan ini bukan lagi sekadar perkara teknis keamanan atau pelanggaran hukum. Dugaan keterlibatan sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian, perwira aktif, hingga kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu telah memunculkan pertanyaan serius tentang relasi kekuasaan dan tata kelola institusi negara.

Peta politik pun berpotensi mengalami pergeseran. Hubungan yang sebelumnya tampak harmonis bisa berubah menjadi ketegangan. Mereka yang dahulu berada dalam satu barisan mungkin kini saling berhadapan. Dalam politik, perubahan semacam ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Kepentingan bisa mempertemukan, tetapi kepentingan pula yang sewaktu-waktu memisahkan.

Namun, di tengah kegaduhan tersebut, ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting untuk diajukan: apakah perubahan konfigurasi kekuasaan ini akan membawa perbaikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat kecil?

Pertanyaan ini penting agar kita tidak terjebak terlalu jauh dalam mengikuti “drama politik” elite, sementara persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari justru luput dari perhatian.

Jangan Terlalu Terpesona oleh Pertarungan Elite

Sejarah politik mengajarkan, bahwa perubahan kekuasaan tidak selalu identik dengan perubahan nasib rakyat. Pergantian pejabat, pergeseran koalisi, bahkan konflik terbuka di antara para pemegang kekuasaan, tidak dengan sendirinya menghadirkan kesejahteraan.

Bisa saja seseorang tersingkir dari lingkaran kekuasaan, sementara orang lain memperoleh posisi strategis. Bisa pula sebuah institusi mengalami pembenahan setelah munculnya persoalan serius. Tetapi, semua itu belum cukup menjadi ukuran keberhasilan perubahan.

Bagi rakyat kecil, persoalannya jauh lebih sederhana sekaligus mendasar. Apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau? Apakah petani memperoleh harga jual yang layak? Apakah buruh mendapatkan upah yang mencukupi kebutuhan hidup? Apakah pedagang kecil memperoleh akses permodalan yang tidak menjerat? Apakah anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik?

Itulah pertanyaan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih besar. Sebab, rakyat tidak hidup dari berita tentang siapa sedang berseteru dengan siapa. Mereka hidup dari penghasilan harian, hasil panen, keuntungan berdagang, dan kepastian bahwa hari esok masih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Perubahan Jangan Berhenti pada Pergantian Pemain

Ada hal lain yang patut diwaspadai. Jangan sampai kegaduhan politik ini hanya menghasilkan perubahan komposisi orang-orang di sekitar kekuasaan, tanpa menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola negara.

Kita tentu berharap dugaan pelanggaran hukum diusut secara transparan dan profesional. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau pengaruh kekuasaan. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk menyelesaikan persaingan politik.

Negara membutuhkan institusi yang kuat, bukan institusi yang sekadar menjadi perpanjangan tangan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Demikian pula, pemerintahan membutuhkan keberanian melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Sebab, persoalan bangsa ini tidak berhenti pada siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Jangan sampai energi bangsa habis untuk mengurus pertarungan elite, sementara kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial terus menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung selesai.

Rakyat Bukan Sekadar Penonton

Dalam negara demokrasi, rakyat bukan hanya pemilik suara yang dibutuhkan setiap lima tahun. Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang kepentingannya harus menjadi orientasi utama penyelenggaraan negara.

Karena itu, masyarakat perlu tetap kritis, tetapi tidak harus terseret dalam fanatisme politik. Tidak perlu merayakan kejatuhan seseorang secara berlebihan, sebagaimana tidak perlu pula membela seseorang secara membabi buta. Setiap dugaan harus diuji, setiap pelanggaran harus dibuktikan, dan setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah perubahan politik bukan terletak pada siapa yang menang dalam pertarungan kekuasaan. Ukurannya adalah apakah negara semakin mampu menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat lemah, dan memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Politik boleh bergolak. Kekuasaan boleh bergeser. Para elite boleh berganti posisi. Tetapi, rakyat tidak boleh terus-menerus diminta bersabar tanpa melihat perubahan nyata dalam kehidupannya. Sebab, pergantian pemain di panggung kekuasaan bukanlah tujuan akhir demokrasi. Kesejahteraan rakyatlah yang semestinya menjadi tujuan. Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb. {*}

*) KH Ahmad Chuvav Ibriy, Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik; Anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik, Jawa Timur.