JAKARTA (RadarJatim.id) – Persatuan Ummat Islam (PUI) menyoroti kekosongan 12 posisi Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Afghanistan, Libya, dan Korea Utara. Kekosongan ini dinilai berpotensi melemahkan diplomasi Indonesia di tengah persaingan global yang kian sengit. Sebagai organisasi dengan jejak historis dalam diplomasi internasional, PUI siap mendukung pemerintah dengan menyiapkan kader terbaiknya untuk mengisi pos-pos tersebut.
Menurut Dr. Adhe Nuansa Wibisono, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, kehadiran Dubes profesional sangat krusial untuk menjaga kepentingan nasional, perlindungan WNI, dan hubungan ekonomi.
“Dubes adalah ujung tombak diplomasi. Di tengah ketegangan AS-China dan konflik regional, kekosongan ini adalah kerugian strategis,” tegasnya di Jakarta pada Jumat (04/07/2025).
Data Kementerian Luar Negeri per Juli 2025 menunjukkan, 12 posisi Dubes masih lowong, termasuk di negara ‘high-risk’ seperti Afghanistan dan Libya. PUI menawarkan solusi konkret dengan mengajukan dua tokoh seniornya: KH Nurhasan Zaidi (Ketua Majelis Syura DPP PUI) dan KH Nazar Harist, MBA (Wakil Ketua Majelis Syura).
“KH Nurhasan memiliki jejaring global di dunia Islam dan pengalaman tiga periode di DPR RI, cocok untuk memimpin misi di negara difficult post,” jelas Dr. Wibisono.
Sementara Habib Nazar Harits dikenal ahli membangun relasi di Timur Tengah dan Afrika, serta piawai dalam diplomasi lintas budaya. PUI bukanlah pemain baru di kancah diplomasi. Salah satu pendirinya, Mr. Syamsuddin, pernah menjabat Menteri Negara sekaligus Dubes RI untuk Pakistan.
“Kami memiliki kader dengan pengalaman pemerintahan, jaringan internasional, dan komitmen tinggi. Mereka siap ditempatkan di wilayah paling menantang sekalipun,” ungkap Dr. Wibisono.
PUI juga telah aktif berkomunikasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sejak sebelum pelantikan, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda strategis Indonesia. Dr. Wibisono menekankan, pengisian posisi Dubes harus mengutamakan kapabilitas, bukan sekadar penghargaan politik.
“Ini investasi strategis. Di negara mayoritas Muslim seperti Afghanistan atau Libya, Dubes dengan jaringan keumatan dan kecakapan diplomasi sangat dibutuhkan,” tambahnya.
PUI siap mendorong para kandidatnya untuk menjawab tantangan tersebut, termasuk di Azerbaijan dan Madagaskar yang membutuhkan pendekatan khusus. Pemerintah diharapkan segera menetapkan nama-nama Dubes untuk mengantisipasi dinamika global.
“Kami percaya tokoh seperti KH Nurhasan dan Habib Nazar dapat memperkuat posisi Indonesia, khususnya dalam isu Palestina, dialog antaragama, dan perlindungan WNI,” kata Dr. Wibisono.
Keduanya telah terbukti aktif dalam konferensi internasional dan pembangunan aliansi strategis. Sebagai penutup, PUI berkomitmen mendukung kebijakan luar negeri pemerintah.
“Kami siap mewakafkan kader terbaik untuk diplomasi yang inklusif dan berorientasi kepentingan nasional. Ini momentum menampilkan wajah Indonesia yang tangguh di panggung global,” pungkas Dr. Wibisono.
Dengan pengalaman historis dan jaringan global, PUI optimis kontribusinya dapat mengisi kekosongan pos diplomatik Indonesia di era pemerintahan Prabowo. (RJ1/RED)
