KEDIRI (RadarJatim.id) – Kompensasi bagi warga terdampak Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, kembali menjadi sorotan. Setelah sekitar 30 tahun menerima bantuan beras, warga Dusun Genukwatu kini menuntut kompensasi Rp 5 juta per kepala keluarga (KK).
Tuntutan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026). Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan sesuai harapan warga.
Salah satu perwakilan warga, Sulton Rosidin, mengaku kecewa karena tuntutan masyarakat belum mendapatkan kepastian.
“Menurut kami, (hasil RDP) masih jauh dari harapan. Tuntutan kami masih mengambang, belum ada keputusan yang memuaskan,” kata Sulton.
Ia menjelaskan, warga yang tergabung dalam aliansi tersebut mewakili sekitar 200 KK di Dusun Genukwatu. Selama ini, masyarakat menerima kompensasi berupa beras 15 kilogram per KK setiap tahun. Menurut Sulton, jumlah tersebut belum layak jika dibandingkan dengan lamanya warga hidup berdampingan dengan aktivitas TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri, Putut Agung Subekti, menyampaikan, bahwa pemerintah telah mengusulkan kenaikan bantuan menjadi 30 kilogram beras per KK setiap tahun. Usulan tersebut masuk dalam rancangan anggaran kegiatan DLH senilai sekitar Rp 983 juta. Perhitungan anggaran didasarkan pada usulan pemerintah desa untuk 2.283 KK.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, mengatakan akan mengawal usulan tersebut dalam pembahasan APBD 2027 agar dapat disetujui dan tidak mengalami pemangkasan. Meski demikian, peningkatan bantuan tersebut belum bisa dipastikan sebelum proses pembahasan anggaran selesai.
Adapun tuntutan kompensasi Rp 5 juta per KK belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurut Totok, pemberian kompensasi uang membutuhkan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan pihak ketiga, termasuk perguruan tinggi.
Kajian diperlukan untuk mengukur dampak keberadaan TPA sekaligus menentukan besaran kompensasi yang memiliki dasar hukum. Hasilnya kemudian dapat menjadi landasan penyusunan Peraturan Bupati.
Dengan kondisi tersebut, usulan kenaikan bantuan beras menjadi 30 kilogram masih menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah.
Sementara tuntutan warga untuk memperoleh kompensasi uang belum memiliki kepastian waktu maupun besaran. Sulton mengatakan, warga akan membahas langkah berikutnya bersama masyarakat setelah RDP tersebut.
Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap dampak keberadaan TPA Sekoto dan tidak berhenti pada peningkatan bantuan beras. Mereka menginginkan solusi yang dinilai lebih layak setelah puluhan tahun menerima kompensasi. (rul)






