SIDOARJO (Radar Jatim.id) – Kekosongan jabatan kepala sekolah di wilayah Sidoarjo sudah berjalan cukup lama. Karena minimnya calon, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo memberikan solusi dengan mengangkat Plt. Terdapat 136 kepala sekolah yang kosong, untuk SDN sebanyak 131 lembaga dan SMPN 5 lembaga.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH dengan tegas mengatakan kalau kondisi tersebut terus terjadi, maka proses pembelajaran di sekolah hasilnya bisa dipastikan tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami akan bantu memperjuangkan percepatan pengisian jabatan Kepala SDN dan Kepala SMPN yang kosong tersebut. “Saya akan kordinasikan dengan Gus Bupati (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor_red), agar segera ada proses pengisian kepala sekolah,” tegas Subandi usai membuka Advokasi Implementasi Kebijakan Dikbud Bagi Kepala SDN dan SMPN, pada (11/1) kemarin.
Jadi kalau kepala sekolah dipegang oleh Plt, tentu belum bisa menjalankan fungsinya hingga 100 persen. Makanya kondisi ini akan kita dorong agar nantinya semua bisa tercover biar cepat selesai. “Yang namanya mutasi itu tentunya merupakan kebijakan Bupati, jadi harus melalui tahapan dan aturan-aturan yang harus dipersiapkan. Sekali lagi saya akan dorong dan melakukan koordinasi dengan Gus Bupati dan pihak Dikbud untuk menyelesaikan persolaan ini,” tegas Politisi PKB ini.
Sementara itu, Kepala Dikbud Sidoarjo Dr. Tirto Adi, M.Pd juga mengungkapkan kalau hingga sekarang ini Kepala SDN yang kosong sebanyak 131 sekolah dari 464 lembaga. Untuk SMPN sebanyak 45 lembaga yang kosong ada 5 sekolah. “Sesuai dengan regulasi, kekosongan ini bisa diisi dengan mengangkat Plt. Masa tugasnya paling lama 3 bulan, selebihnya bisa diangkat kembalil satu kali dalam masa jabaan Plt. Karena keterbatasan kepala sekolah, Plt ini bisa berjalan hingga lintas tahun,” ungkapnya.
Ia katakan, Permendikbud No. 40 tahun 2021 memberikan peluang kepala sekolah bisa diangkat dari guru penggerak. Guru penggerak untuk jenjang SDN sebanyak 43 orang, untuk jenjang SMPN ada 18 orang. Dari 43 guru penggerak itu yang bisa diangkat sebanyak 31 orang. Karena 1 orang sudah mutasi keluar, yang 2 orang sudah menjadi kepala sekolah dan yang 9 orang masih golongan 3A. “Padahal untuk menjabat sebagai kepala sekolah minimal harus golongan 3B,” jelas Pak Tirto_sapaan akrabnya.
Di lain pihak, materi guru penggerak mayoritas ada di pembelajaran. Padahal untuk menjadi kepala sekolah harus mempunyai aspek manajerial dan leader. “Oleh karena itu mereka akan kita kuatkan kompetensi manajerial dan leadership/kepemimpinannya. Mudah-mudahan harapan kami tahun 2023 ini bisa terselenggara baik,” harap Tirto Adi.(mad)
