SUMENEP (RadarJatim.id) – Wakil Bupati Sumenep membacakan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (20/8/2026).
Pemerintah daerah menegaskan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat fiskal sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.
“Kemandirian fiskal merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menjadi prioritas,” demikian jawaban Bupati Sumenep yang dibacakan Wakil Bupati.
Menurutnya, Pemkab Sumenep menargetkan PAD bertambah sekitar Rp40,77 miliar melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data PBB-P2, digitalisasi layanan serta perluasan pembayaran non-tunai.
“Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Pemerintah juga mengoptimalkan aset daerah agar menghasilkan pendapatan, antara lain melalui aplikasi Siap-Sewa serta kajian pemanfaatan aset untuk pembangunan SPKLU yang direncanakan di 103 lokasi.
Di sektor pendidikan, Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan 116 sekolah di daratan dan 66 sekolah di kepulauan. Pemerintah juga meningkatkan kompetensi tenaga pendidik serta memberikan insentif kepada 5.050 guru non-ASN, non-P3K dan non-Serdik.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas tenaga pendidik,” demikian isi jawaban eksekutif yang disampaikan Wakil Bupati.
Kebijakan tersebut diarahkan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata di wilayah daratan maupun kepulauan.
Di bidang kesehatan, pemerintah mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini mencakup 99,94 persen penduduk Sumenep. Penguatan layanan dilakukan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, obat dan alat kesehatan, peningkatan fasilitas puskesmas serta penguatan layanan RSUD Abuya Kangean dan wilayah kepulauan.
“Pelayanan kesehatan harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, bermutu dan berkeadilan,” tegasnya.
Selain itu, Perubahan APBD 2026 menyentuh sektor pertanian, ketenagakerjaan dan kebutuhan darurat. Pemkab menyiapkan dukungan irigasi dan pengawasan distribusi pupuk, pelatihan kerja bagi 123 peserta, serta perlindungan sosial bagi 6.674 buruh tani dan 4.584 pekerja rentan.
Belanja Tidak Terduga juga naik dari Rp5 miliar menjadi sekitar Rp31,28 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, termasuk penanganan campak dan persiapan Pilkades 2027. (FIK)
